Home » Uncategorized » “Teknik Menanamkan” Ideologi Melalui Agenda Setting, Framing dan Priming di Media Massa

“Teknik Menanamkan” Ideologi Melalui Agenda Setting, Framing dan Priming di Media Massa

Blog Stats

  • 53,378 hits

Categories

Flickr Photos

More Photos

Top Clicks

  • None

fadjroel-avaDominic Strinati dalam An Introduction to Theories of Popular Culture[1] menjelaskan bahwa mass society atau masyarakat massa dibentuk oleh mass culture (kebudayaan massa) dan secara luas disebarkan oleh media massa, khusunya di dalam masyarakat kapitalis moderen. Kata Strinati, The concept of mass society has formed one important perspective on the role of mass media and mass culture in modern capitalist societies. Media massa berarti segala bentuk komunikasi yang mampu menyebarluaskan pesan dan menciptakan makna secara luas dan terus menerus yang dapat mempengaruhi khalayak. Dalam konteks mutakhir berarti disebarkan melalui media massa konvensional (surat kabar, majalah, televisi, radio, film) dan media baru (segala bentuk media terkait infrastruuktur internet seperti Blog, You Tube, Facebook, Twitter, dll). Tetapi dalam kasus negara fasis (Jerman dan Italia) media massa televisi dan film dipakai untuk mentransmisikan ideologi resmi negara fasis karena dapat dikendalikan dari pusat dan mencapai publik secara luas, untuk memantapkan ideologi Nazi (dan Fasis) di semua bidang kebudayaan dan kesenian serta menghapuskan ideologi politik maupun estetik alternatif.

Sedangkan dalam masyarakat kapitalis modern, popular culture atau kebudayaan populer (kebudayaan pop) adalah aktivitas kebudayaan atau produk komersial (barang dagangan) yang ditujukan kepada khalayak luas untuk dikonsumsi. Beberapa bentuk budaya populer: musik, televisi, olahraga, mainan anak dan dewasa, komik, film, iklan, fashion, majalah, cyberculture, dll. Umumnya produk budaya populer ini dapat direproduksi tanpa batas dengan teknik industri produksi massal dan menjangkau khalayak yang banyak, yang akhirnya membentuk masyarakat massa. Budaya popular yang dihasilkan secara massal dengan teknik produksi massal tak dapat menampung kompleksitas estetis seni sejati, kreativitasnya, eksperimennya, tantang intelektualnya. Budaya massa ini adalah suatu kebudayaan yang kurang memiliki tantangan dan rangsangan intelektual lebih cenderung pada pengembaraan fantasi tanpa beban dan eskapisme, mengagungkan konsumerisme, untuk laba dan pasar, serta membungkam suatra yang bertentangan karena ia merupakan sebuah kebudayaan yang melemahkan semangat dan membuat pasif. Menurut MacDonald budaya masssa menjadi sebuah ancaman karena sifat homogennya, dan kapasitasnya dalam menurunkan atau merendahkan segala kebudayaan.[2] Dalam kerangka berpikir Sekolah Frankfurt, pandangan Mazhab Frankfurt terhadap budaya populer berdasarkan pada teorinya tentang kapitalisme moderen dan konsepsinya tentang kontrol industri budaya yang dapat mengarahkan pikiran dan tindakan manusia. Frankfurt School berutang teori pada Marx. Theodor Adorno, salah satu pemikir tentang kebudayaan popuper atau industri budaya di Sekolah Frankfurt menulis, “Rahasia sejati keberhasilan… semata-mata merupakan refleksi atas apa yang dibayar seseorang di pasar atas produk. Konsumen benar-benar memuja uang yang dia bayarkan untuk tiket konser Toscanini.” (Adorno, 1991: hlm. 34). Teori budaya populer modern  Adorno didasarkan pada teori Marx tentang fetisisme komoditas. Bentuk budaya modern seperti musik pop bisa berfungsi mengamankan dominasi modal ekonomi, politis maupun ideologis yang berkelanjutan. Gagasan Adorno tentang uang – harga komoditas atau barang, termasuk tiket untuk sebuah konser –  menjelaskan dominasi hubungan sosial dalam masyarakat kapitalis, terkait dengan teori Marx tentang fetisisme komoditas.

Teori Marx tentang fetisisme komoditas memberi ekonomi suatu realitas objektif independen yang berada di luar aktor dan paksaan terhadapnya. Dari sudut ini, fetisisme komoditas diterjemahkan menjadi konsep reifikasi (Lukacs, 1922/1968; Sherlock, 1997). Reifikasi bemakna sebagai “penyesuatuan” (thingification) atau pembendaan, atau proses mempercayai bahwa secara manusiawi bentuk-bentuk sosial yang terbentuk merupakan sesuatu yang alami, universal dan absolut. Konsep reifikasi mengimplikasikan bahwa orang percaya kalau struktur sosial berada di luar kontrol dan tak bisa diubah. Dengan konsep ini, kita melihat orang mereifikasi seluruh relasi sosial dan struktur sosial. Ketika orang mereifikasi komoditas dan fenomena ekonomi lainnya (mis: pembagian kerja) mereka juga mereifikasi struktur religius, politik, organisasi, kata Marx, “dari kontradiksi antara individu dan…komunitas ini, komunitas kemudian mengambil wujud independen sebagai Negara, diceraikan dari kepentingan riil individu dan komunitas. Kapitalisme terbentuk dari tipe relasi sosial partikular yang cenderung mengambil bentuk yang terlihat, dan pada akhirnya, independen dari orang-orang.

Kata Adorno, “inilah rahasia sejati keberhasilan”, karena ia dapt menunjukkan bagaimana, “asas pertukaran memaksakan kekuatannya secara khusus dalam dunia benda-benda budaya” (1991; hlm. 34). Karl Marx sudah membedakan antara nilai tukar (exchange value) dan nilai guna (use value) dalam masyarakat kapitalis. Terkait kapitalisme, nilai tukar mendominasi nilai guna karena ekonomi kapitalis berpusat pada produksi, pemasaran, dan konsumsi, komoditas (barang dagangan) akan selalu mendominasi kebutuhan riil manusia. Menurut Strinati, gagasan ini merupakan inti teori budaya kapitalis Adorno. Menghubungkan fetisime komoditas dengan dominasi nilai-tukar, uang (benda) menggantikan relasi sosial dalam masyarakat kapitalis. Karena itu kita memmuja harga yang kita bayarkan atas tiket konser daripada konser itu sendiri.

Theodore Adorno mengembangkan analisis Marx tentang fetisisme komoditas dan pertukaran dalam komoditas budaya. Terhadap musik misalnya, kata Adorno mengembang konsep fetisisme musikal, “segala kehidupan musik masa kini didominasi oleh bentuk komoditas, sisa zaman prakapitalsi terakhir sudah musnah (ibid, hlm 33). Berarti apa yang dikatakan Marx tentang komoditas secara umum berlaku juga pada komoditas budaya, “sepenuhnya masuk ke dalam dunia komoditas, yang dihasilkan dan ditujukan untuk pasar.” (ibid, hlm. 34). Pertukaran itu direalisasikan oleh media uang. Yang khas pada komoditas budaya adalah, “Nilai tukar mengambilalih nilai guna, dalam hal musik komoditas melahirkan hubungan langsung dengan apa yang kita beli – pengalaman musikal – nilai guna menjadi nilai nilai tukar sedemikina ruap sehingga nilai tukar bisa menyamarkan diri sebagai objek kenikmatan.” Kita dikatakan memuja harga yang kita bayarkan atas tiket konser dan bukannya memuja pertunjukkan itu sendiri, karena kita adalah para korban fetisime komoditas di mana relasi sosial dan apresiasi budaya diobjektifikasi melalui uang.”

Bagaimana melihat hubungan antara struktur dan agensi, faktor eksernal dan internal yang mendorong perubahan sosial, di mana individu tak hanya dilihat sebagai objek yang pasif dalam struktur, penulis mengutip penelitian dan teori strukturasi yang dikembangkan sosiolog Inggris Anthony Giddens.[3] Dalam pandangan Giddens, terdapat sifat dualitas pada struktur. Yakni, struktur sebagai medium, dan sekaligus sebagai hasil (outcome) dari tindakan-tindakan agen yang diorganisasikan secara berulang (recursively). Maka properti-properti struktural dari suatu sistem sosial sebenarnya tidak berada di luar tindakan, namun sangat terkait dalam produksi dan reproduksi tindakan-tindakan tersebut. Struktur dan agency (dengan tindakan-tindakannya) tidak bisa dipahami secara terpisah. Pada tingkatan dasar, misalnya, orang menciptakan masyarakat, namun pada saat yang sama orang juga dikungkung dan dibatasi (constrained) oleh masyarakat.

Struktur diciptakan, dipertahankan, dan diubah melalui tindakan-tindakan agen. Sedangkan tindakan-tindakan itu sendiri diberi bentuk yang bermakna (meaningful form) hanya melalui kerangka struktur. Jalur kausalitas ini berlangsung ke dua arah timbal-balik, sehingga tidak memungkinkan bagi kita untuk menentukan apa yang mengubah apa. Struktur dengan demikian memiliki sifat membatasi (constraining) sekaligus membuka kemungkinan (enabling) bagi tindakan agen. Dalam teori strukturasi, si agen atau aktor memiliki tiga tingkatan kesadaran:
1.  Kesadaran diskursif (discursive consciousness). Yaitu, apa yang mampu dikatakan atau diberi ekspresi verbal oleh para aktor, tentang kondisi-kondisi sosial, khususnya tentang kondisi-kondisi dari tindakannya sendiri. Kesadaran diskursif adalah suatu kemawasdirian (awareness) yang memiliki bentuk diskursif; 2. Kesadaran praktis (practical consciousness). Yaitu, apa yang aktor ketahui (percayai) tentang kondisi-kondisi sosial, khususnya kondisi-kondisi dari tindakannya sendiri. Namun hal itu tidak bisa diekspresikan si aktor secara diskursif. Bedanya dengan kasus ketidaksadaran (unsconscious) adalah, tidak ada tabir represi yang menutupi kesadaran praktis.; 3. Motif atau kognisi tak sadar (unconscious motives/cognition). Motif lebih merujuk ke potensial bagi tindakan, ketimbang corak (mode) tindakan itu dilakukan oleh si agen. Motif hanya memiliki kaitan langsung dengan tindakan dalam situasi yang tidak biasa, yang menyimpang dari rutinitas. Sebagian besar dari tindakan-tindakan agen sehari-hari tidaklah secara langsung dilandaskan pada motivasi tertentu.

Pemahaman tentang kesadaran praktis ini sangat fundamental bagi teori strukturasi. Struktur dibentuk oleh kesadaran praktis, berupa tindakan berulang-ulang, yang tidak memerlukan proses refleksif (perenungan), dan tidak ada “pengambilan jarak” oleh si agen terhadap struktur. Ketika makin banyak agen mengadopsi cara-cara mapan atau rutinitas keseharian dalam melakukan sesuatu, mereka sebenarnya telah memperkuat tatanan struktur (order). Perubahan (change) struktur bisa terjadi jika semakin banyak aktor/agen yang mengadopsi kesadaran diskursif. Yaitu, manakala si agen “mengambil jarak” dari struktur, dan melakukan sesuatu tindakan dengan mencari makna/nilai dari tindakannya tersebut. Hasilnya bisa berupa tindakan yang menyimpang dari rutinitas atau kemapanan, dan praktis telah mengubah struktur tersebut. Perubahan juga bisa terjadi karena konsekuensi dari tindakan, yang hasilnya sebenarnya tidak diniatkan sebelumnya (unintended consequences). Unintended consequences mungkin secara sistematis menjadi umpan balik, ke arah kondisi-kondisi yang tidak diketahui bagi munculnya tindakan-tindakan lain lebih jauh. Dalam kasus unintended consequences ini, bukan adanya atau tidak-adanya niat (intention) yang penting. Namun, adanya kompetensi atau kapabilitas di pihak si agen untuk melakukan perubahan. Jadi, hal ini sebenarnya berkaitan dengan kuasa atau power. Giddens menekankan pentingnya power, yang merupakan sarana mencapai tujuan, dan karenanya terlibat secara langsung dalam tindakan-tindakan setiap orang. Power adalah kapasitas transformatif seseorang untuk mengubah dunia sosial dan material.

Dengan pendekatan ini dapat dilihat masing-masing peran dari kondisi-kondisi level struktur ekonomi politik suatu tahapan historis tertentu dan tindakan-tindakan aktif dari agen-agen soasial seperti negara, pekerja media, pemilik modal, bahkan publik itu sendiri. Untuk menekankan kemampuan penjelasan dari pendekatan di atas sebagai contoh, perubahan ekonomi politik yang terjadi pada masa Orde Baru, membuat para pekerja pers, atau lebih luas lagi produk interaksi antara penguasa, pemilik modal, pekerja pers/media juga mengalami perubahan signifikan. Para pekerja pers misalnya memiliki kapasitas yang relatif lebih besar untuk melakukan tindakan signifikan sehingga teks isi media secara umum mengalami perunahan dramats. Perubahan muatan pemberitaan media ini tak pelak turut memberikan kontribusi pada eskalasi atau akumulasi tekanan terhadap stabilitas hegemoni penguasa dan kemapanan struktur politik otoritarian Orde Baru.[4]

Penjelasan lebih jauh tentang keterkaitan beragam faktor dalam panggung perubahan ekonomi politik Orde Baru dan media dituliskan oleh Dedy Nur Hidayat, bahwa kapasitas agen pelaku sosial untuk mengubah struktur ekonomi politik pers pada waktu itu diperoleh dalam kondisi di mana struktur politik otoritarian Orde Baru telah berubah cukup signifikan, akibat dari tindakan, gerakan, dan tekana para agen pelaku sosial di lapis struktur lain. Pada titik ini, kita tak dapat mengesampingkan peran gerakan politik kelompok oposisi yang telah dimulai jauh sebelum berlangsungnya krisis ekonomi 1997-1998, gerakan mahasiswa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kepanikan pemegang saham dan spekulan valuta asing saat krisis ekonomi terjadi, tekanan lembaga keuangan  internasional serta gelombang penjarahan yang terjadi di berbagai wilayah tanah air pada Kerusuhan Mei 1998. Lebih jauh lagi, perubahan struktur ekonomi-politik pers Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh krisis ekonomi yang gagal ditanggulangi oleh rezim Orde Baru. Krisis dalam skala dan intensitas seperti itu merupakan suatu risiko struktural dalam kapitalisme global, yang pada titik historis spesifik masa itu telah mencapai tahap elaborasi struktural tertentu, khususnya dari segi mobilitas dana internasional.[5] Dalam konteks tertentu struktur mungkin lebih menentukan agensi, sementara dalam konteks historis yang lain justru agensi yang akan menetukan perubahan struktur. Sehingga perubahan sosial dalam pendekatan ekonomi-politik kritis pada dasarnya adalah arena pergulatan ideologis, di mana proses-proses hegemoni dan kontra hegemoni, legitimasi dan deligitimasi, dominasi dan kontra dominasi berlangsung secara bersamaan, yang terjadi dalam konteks historis tertentu dengan struktur dan agensi yang berbeda.

Ketika Strinati menegaskan bahwa kebudayaan massa atau kebudayaan populer disebarkan secara luas bahkan secara menglobal oleh media massa, sekarang melalui media massa tradisional dan media massa baru yang berbasis infrastruktur internet. Penulis tertarik melihat bagaimana sebenarnya cara kerja media massa memberikan dampak atau efek kepada khalayak massa. Bagiamana cara kerja media massa tersebut membangun pengertian mengenai sesuatu topik yang harus dipikirkan khalayak dan lambat-laun dalam kasus tertentu menjadi ideologi masyarakat massa tersebut. Atau bahasa lain, bagaimana media massa mempengaruhi khalayak atau massa dengan isi kebudayaan massa yang disebarkannya. Penulis mencoba mencari pengetahuan secara praktis melalui konsep dalam komunikasi massa yaitu teori agenda setting, framing dan priming yang dilakukan media massa. Penulis mencari kasus khusus yang sekarang menjadi perbincangan publik sekarang ini yaitu pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla oleh Setya Novanto Ketua DPR-RI. Penulis ingin mengetahui bagaimana media massa, untuk kasus ini penulis sengaja memilih tiga website online nasional  www.kompas.com, www.metrotv.com, www.vivanews.com, dan satu web khusus pengukur keterlibatan publik dalam wacana publik yaitu www.change.org dengan teknik agenda-setting, framing, dan priming, media massa membentuk mass society atau masyarakat massa dengan cara menyebarluaskan kebudayaan massa, khususnya di dalam masyarakat kapitalis moderen.

Priming di level individu (khalayak), jadi mikro. Framing di level media (meso) dan juga individu (mikro). Agenda Setting dalam pengertian agenda media di level media (meso) dan bisa di level makro apabila merujuk ke sistem media.”  Adapun pengertian secara umum: 1. Agenda Setting: Media tell people how to think about; 2. Framing = Interpretation of stories; 3. Priming = Focusing on certain issue. Pendekatan agenda setting dimulai dengan asumsi media massa menyaring berita, artikel, atau tulisan yang akan disiarkan. Seleksi ini dilakukan oleh mereka yang disebut gatekeeper, yaitu mereka para wartawan, pemimpin redaksi, dan penyunting gambar. Dari gatekeeper inilah yang menentukan berita apa yang harus dimuat dan apa yang harus disembunyikan. Setiap isu diberi bobot tertentu, apakah dimuat di halaman muka sebagai headline, atau hanya di halaman belakang di sebelah pojok atau bagaimana, sedangkan pada televisi, berapa lama penyiaran, berapa kali ditayangkan, dan sebagainya. Penonjolan isu-isu di media massa inilah yang disebut dengan agenda media, yang akan berkorelasi atau berhubungan dengan agenda publik, yakni apa yang sedang dibicarakan dan dipikirkan oleh orang ramai (community salience). Penelitian lanjutan tentang agenda setting yang dilakukan McComb dan Shaw pada kampanye pemilihan Presiden AS 1972, menemukan bahwa surat kabar menentukan apa yang dianggap penting oleh masyarakat AS. Begitu pula agenda televisi juga berkorelasi dengan agenda pemilih.[6]

Berikut ini adalah bagan hubungan antara agenda media, agenda khalayak dan agenda kebijakan:

Setelah mendudukkan definisi operasional agenda setting, framing dan priming serta faktor-faktor diperlukan yang memengaruhi arah/kekuatan dari efek-efek framing atau mendefinisikan kondisi-kondisi di mana efek-efek framing akan atau tidak akan terjadi. Sekarang penulis menerapkannya untuk melihat kasus “Pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden dalam perpanjangan Kontrak Karya Freeport oleh salah seorang pimpinan DPR” yang dilaporkan Menteri ESDM Sudirman Said ke MKD DPR menjadi salah satu isyu “panas” (hot issues) yang masih jadi perhatian berbagai media di Indonesia hingga kini.

Penulis mengamati website nasional utama yaitu www.kompas.com,  kenapa website? Karena penulis ingin menunjukkan bahwa media baru yang berbasis internet[7] merupakan fenomena khusus dalam pemberitaan politik nasional sekarang, karena ketepatwaktuan serta keterkaitannya dan kemudahan penyebaran berita melalui medium lainnya seperti Twitter, Facebook, Blackberry, Whatsapp dan lainnya hanya melalui sentuhan Re-tweet, Link, dan lainnya. Sedangkan pembandingnya dua website www.vivanews.com dan www.metrotv.com yang berbeda secara diametral disebabkan pertarungan pada pemilu presiden pada 9 Juli 2014 lalu yang memilih calon presiden berbeda, khususnya bila menyajikan pemberitaan terkait Presiden Jokowisecara sehingga analisa penulis tentang fungsi agenda setting, framing dan priming lebih mudah dipisahkan perbedaannya. Penulis memeriksa jumlah pemberitaan masing-masing website nasional itu melalui mesin pencari www.google.com dan memeriksa judul dan isi beritanya serta website khusus pengumpul dukungan publik melalui petisi www.change.org

Penulis hanya membatasi periode pengamatan sejak kasus #PapaMintaSaham atau pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden untuk meminta saham PT Freeport Indonesia terkait proses perpanjangan Kontrak Karya II yang akan berakhir pada tahun 2021 serta permintaan saham pribadi oleh Ketua DPR Setya Novanto sebesar 49% di PLTA yang akan dibangun oleh PT Freeport Indonesia, dari awal meledaknya kasus pencatutan nama Presiden/Wapres hingga dibawanya kasus tersebut di Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR-RI yaitu pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 pukul 13.15 WIB hingga hari Selasa 8 Desember 2015 termasuk pidato Presiden Jokowi yang menanggapi sidang MKD tertutup atas Setya Novanto pada hari Senin 7 Desember 2015, diturunkan www.kompas.com dalam bentuk berita pada pukul 19.17 WIB berjudul “Jokowi: Lembaga Negara Jangan Dipermainkan”[8]

Setelah mendudukkan definisi operasional agenda setting, framing dan priming serta faktor-faktor diperlukan yang memengaruhi arah/kekuatan dari efek-efek framing atau mendefinisikan kondisi-kondisi di mana efek-efek framing akan atau tidak akan terjadi. Sekarang penulis menerapkannya untuk melihat kasus “Pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden dalam perpanjangan Kontrak Karya Freeport oleh salah seorang pimpinan DPR” yang dilaporkan Menteri ESDM Sudirman Said ke MKD DPR.

Penulis mengamati website nasional utama yaitu www.kompas.com,  kenapa website? Karena penulis ingin menunjukkan bahwa MEDIA BARU yang berbasis INTERNET[9] merupakan fenomena khusus dalam pemberitaan politik nasional sekarang, karena ketepatwaktuan serta keterkaitannya dan kemudahan penyebaran berita melalui medium lainnya seperti Twitter, Facebook, Blackberry, Whatsapp dan lainnya hanya melalui sentuhan Re-tweet, Link, dan lainnya. Sedangkan pembandingnya dua website www.vivanews.com dan www.metrotv.com yang berbeda secara diametral disebabkan pertarungan pada pemilu presiden pada 9 Juli 2014 lalu yang memilih calon presiden berbeda, khususnya bila menyajikan pemberitaan terkait Presiden Jokowi secara sehingga analisa penulis tentang fungsi agenda setting, framing dan priming lebih mudah dipisahkan perbedaannya. Penulis memeriksa jumlah pemberitaan masing-masing website nasional itu melalui mesin pencari www.google.com dan memeriksa judul dan isi beritanya serta website khusus pengumpul dukungan publik melalui petisi www.change.org

Penulis hanya membatasi periode pengamatan sejak kasus #PapaMintaSaham atau pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden untuk meminta saham PT Freeport Indonesia terkait proses perpanjangan Kontrak Karya II yang akan berakhir pada tahun 2021 serta permintaan saham pribadi oleh Ketua DPR Setya Novanto sebesar 49% di PLTA yang akan dibangun oleh PT Freeport Indonesia, dari awal meledaknya kasus pencatutan nama Presiden/Wapres hingga dibawanya kasus tersebut di Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR-RI yaitu pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 pukul 13.15 WIB hingga hari Selasa 8 Desember 2015 termasuk pidato Presiden Jokowi yang menanggapi sidang MKD tertutup atas Setya Novanto pada hari Senin 7 Desember 2015, diturunkan www.kompas.com dalam bentuk berita pada pukul 19.17 WIB berjudul “Jokowi: Lembaga Negara Jangan Dipermainkan”[10]

  1. Periode Berita dari 10 November 2015 s/d 8 Desember 2015

Tabel 1

Agenda Setting Kasus Pencatutan Nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla

 dan Framing: Pencatutan Nama, Subjek Sidang MKD DPR, Politisi Kuat

 Website http://www.metrotv.com http://www.vivanews.com http://www.kompas.com
Jumlah Berita Total Total Total
1.       Pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla oleh “Politisi Kuat” dan Harus disidang MKD DPR RI.  

60

 

22

 

 

 

178

 

 

Tanggal 11 Nov -1 Des 2015 17 Nov – 1 Des 2015 10 Nov – 1 Des 2015
Jumlah Berita 53 10 108
Tanggal 2 Des – 8 Des 2015 2 Des – 8 Des 2015 2 Des – 8 Des 2015
Jumlah Berita 7 12 70

 

Tabel 2

Priming Kasus Pencatutan Nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla

Tanggapan Oleh Jumlah Reaksi Tokoh/Publik
1.       Presiden Joko Widodo; Jokowi: “Papa Minta Pulsa” Diganti Jadi “Papa Minta Saham (www.kompas.com Rabu, 18 Nov. 2015)

2.       Presiden Jokowi; Jokowi: Lembaga Negara Jangan Dipermainkan (www.kompas.com Senin, 7 Des.2015)

3.       Presiden Joko Widodo; “Jokowi: Tak Apa Saya Dibilang “Koppig”, tetapi kalau Sudah Meminta Saham, Tak Bisa!” (www.kompas.com Senin, 7 Des. 2015)

1

 

 

1

 

 

 

1

4.       Wapres Jusuf Kalla (Jubir Wapres): “Pencatut Nama Wapres ke Freeport adalah Pejabat Berpengaruh.” (www.kompas.com  Rabu 11 Nov. 2015) 1
5.       Petisi 1: Petisi Ayo dukung Sidang MKD DPR RI Terbuka (www.change.org) 43.633
6.       Petisi 2: Petisi Pecat Ketua DPR Setya Novanto yang mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wapres JK (www.change.org) 89.506
7.       Petisi 3: Petisi Kapolri, Jaksa Agung, Usut Dugaan Pelanggaran Pidana oleh Setya Novanto (www.change.org) 31.140

 

Bila agenda setting seperti yang disimpulkan Entman (1989) adalah, “Media do not just tell us ‘what to think about’ but ‘what to think’” Jadi melalui agenda setting maka, “Media tell us what to think! Dimana pendekatan agenda setting dimulai dengan asumsi media massa menyaring berita, artikel, atau tulisan yang akan disiarkan. Maka kapan website nasional www.kompas.com memberitahu audience tentang kasus pencatutan nama Presiden/Wapres dalam kasus Freeport? Ternyata www.kompas.com mulai memuat berita tersebut pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 pukul 15:12 WIB dengan judul berita “Menteri ESDM: Ada “Politisi Kuat” yang Catut Nama Presiden dan Wapres ke Freeport”[11] dikutip dari tayangan program talkshow Satu Meja milik Kompas TV pada hari Selasa tanggal 3 November 2015 yang dimoderatori Pemimpin Redaksi Harian Kompas yaitu Budiman Tanuredjo dengan tamu khusus Menteri ESDM Sudirman Said. Adapun kutipan yang diambil www.kompas.com adalah, “Seolah-olah Presiden mintan saham. Wapres juga dijual namanya. Saya sudah laporkan kepada keduanya. Belia-beliau marah karena tak mungkin mereka melakukan itu,” ujar Sudirman Said seperti dikutip dalam acara Satu Meja yang ditayangkan Kompas TV dan dikutip Kompas, Selasa (10/11/2015). Dengan demikian, proses agenda setting pencatutan nama Presiden/Wapres ke Freeport dimulai dari tayangan talkshow Satu Meja di Kompas TV dengan host Budiman Tanuredjo yang merupakan gatekeeper harian Kompas dalam posisinya sebagai Pemimpin Redaksi. Ketiga medium ini, KompasTV, Harian Kompas dan website www.kompas.com berada dalam satu grup usaha yaitu PT Kompas Gramedia Grup tetapi masing-masing dikelola oleh manajemen tersendiri.  Memang ada jeda waktu antara tayangan Satu Meja di Kompas TV dengan pembuatan berita di Harian Kompas dan di website www.kompas.com sekitar 7 (tujuh) hari yaitu dari 3 November 2015 ke 10 November 2015. Namun pemuatan berita di Harian Kompas dan website www.kompas.com berlangsung serentak yaitu pada tanggal 10 November 2015. Di website www.kompas.com dengan judul berita “Menteri ESDM: Ada “Politisi Kuat” yang Catut Nama Presiden dan Wapres ke Freeport.”[12]  Tetapi ketiga bersaudara Kompas tersebut tidak pernah menyebut nama Setya Novanto pada awal penayangan di Kompas TV pada 3 November 2015 dan pemberitaan di Harian Kompas dan website www.kompas.com pada 10 November 2015. Setelah itu www.kompas.com pada 11 November 2015 memuat lagi berita “Sudirman Said: Pernah Singgung soal “Politisi Kuat” Saat Rapat dengan Komisi VII DPR”[13] dan dilanjutkan lagi 12 November 2015 dengan judul “Sudirman Said Diminta Tak Buat Gaduh”.[14] Kemudian tanggal 13 November 2015 www.kompas.com mulai membuka identitas pelaku pencatutan dengan menyebut pelakunya anggota DPR melalui berita “Menteri ESDM Sebut Pencatut Nama Jokowi ke Freeport adalah Anggota DPR” dan memuat pertamakali memuat komentar Ketua DPR Setya Novanto, “Saya rasa tidak ada,” kata Novanto di Tokyo, Rabu (11/11/2015).

Apakah dua website lainnya www.metrotv.com dan www.vivanews.com sudah mengangkat berita tersebut pada tanggal 3 November 2015 atau sebelumnya? Website www.vivanews.com baru membuat berita pencatutan nama tersebut pada hari Selasa 17 November 2015 pukul 11.09 WIB dan langsung menyebut nama Setya Novanto Ketua DPR-RI dengan judul berita “Ini Percakapan Diduga Setya Novanto, Pengusaha, dan Freeport”[15] dengan keterangan judul berita “Selain Presiden dan Wapres, nama Luhut juga disebut-sebut” serta memuat bantahan Setya Novanto, “Dengan isu-isu tersebut tentu saya pasti menyampaikan bahwa saya tidak pernah membawa-bawa nama Presiden ataupun Wapres karena yang saya lakukan adalah yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara dan untuk kepentingan masyarakat Indonesia,” ujar Novanto. Novanto mengaku, dirinya berjuang untuk kesejahteraan masyarakat Papua. Tidak untuk kepentingannya sendiri. Adapun website www.metrotv.com baru memuat berita pencatutatn tersebut pada tanggal Rabu 11 November 2015 pukul 20.33 WIB dengan judul, “Menteri Sudirman Diminta Laporkan Oknum Pencatut Nama Jokowi.”[16] Dengan mengutip Kurtubi anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Nasdem yang menyarankan Sudirman membuka siapa politikus tersebut. Supaya tak menimbulkan fitnah, “Kalau memang ada, umumkan saja,” kata Kurtubi, Rabu (11/11/2015).

Wakil Presiden Jusuf Kalla yang pertamakali menanggapi pencatutan namanya melalui Juru Bicara Wapres, Husain Abdullah, pada Rabu 11 November 2015 pukul 16.42 WIB di www.kompas.com dengan judul “Pencatut Nama Wapres ke Freeport adalah Pejabat Berpengaruh.”[17] “Yang namanya dicatut pastilah orangnya marah. Yang parah, orang yang mencatut (adalah) pejabat berpengaruh,” kata Husain saat dihubungi, Rabu (11/11/2015). Namun Husain tidak bersedia mengungkap nama tokoh politik yang disebutnya “pejabat berpengaruh” dan mencatut nama kepala negara itu. Sedangkan Presiden Jokowi menanggapi pencatutan namanya pertama kali dengan gaya bercanda, “Ada trending topic, ‘Papa minta pulsa’ diganti jadi ‘Papa minta saham,” kata Jokowi ketika membuka Konvensi Nasional humas (KNH) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (18/11/2015) dan dimuat www.kompas.com pada Rabu, 18 November 2015 pukul 12.25 WIB dengan judul “Jokowi: “Papa Minta Pulsa” Diganti Jadi “Papa Minta Saham”[18]. Presiden Jokowi mengeluarkan gurauan tentang meme yang tengah populer di media sosial. Meme “Papa minta saham” mengemuka pasca-dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla oleh seorang politisi terkait perpanjangan kontrak Freeport.  Dengan demikian website www.kompas.com sudah melakukan agenda setting yaitu memberitahukan kepada pembacanya tentang pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla secara terus menerus sejak pemberitaan pertama pada pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 pukul 15:12 WIB dengan judul berita “Menteri ESDM: Ada “Politisi Kuat” yang Catut Nama Presiden dan Wapres ke Freeport. Artinya website www.kompas.com menjalankan fungsi agenda-setting sesuai definisi, ”Media tell us what to think!” atau dalam kalimat langsung, “Website www.kompas.com tells us what to think!” dan untuk menjamin agar agenda-setting dilakukan terus menerus dengan follow-up berita dengan topik serupa tanpa henti sejak tanggal 10 November 2015 hingga hari ini 8 Desember 2015. Artinya pendekatan agenda setting dijalankan dengan asumsi media massa seperti website www.kompas.com  menyaring berita, artikel, atau tulisan yang akan disiarkan dalam hal ini pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla terkait perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia. Jumlah berita tentang pencatutan nama Presiden dan Wapres Jusuf Kalla yang dibuat website www.kompas.com sepanjang tanggal 10 November 2015 hingga 8 Desember 2015 adalah 178 (seratus tujuh puluh delapan) buah berita, di mana jumlah berita dari 10 November 2015 s/d 1 Desember 2015 (sebelum sidang MKD DPR) sebanyak 108 (seratus delapan) buah berita, sedangkan jumlah berita dari tanggal 2 Desember 2015 s/d 8 Desember 2015 sebanyak 70 (tujuh puluh) buah berita. Disusul website www.metrotv.com di mana jumlah berita dari 11 November 2015 s/d 1 Desember 2015 (sebelum sidang MKD DPR) sebanyak 53 (lima puluh tiga) buah berita, sedangkan jumlah berita dari tanggal 2 Desember 2015 s/d 8 Desember 2015 sebanyak 7 (tujuh) buah berita. Sedangkan www.vivanews.com di mana jumlah berita dari 17 November 2015 s/d 1 Desember 2015 (sebelum sidang MKD DPR) sebanyak 10 (sepuluh) buah berita, sedangkan jumlah berita dari tanggal 2 Desember 2015 s/d 8 Desember 2015 sebanyak 12 (dua belas) buah berita.

Bila jumlah dan frekuensi berita yang menjadi ukuran terjadinya agenda setting, maka website www.kompas.com menunjukkan jumlah yang signifikan berbeda dengan website www.metrotv.com apalagi dibandingkan website www.vivanews.com (lihat Tabel 1 di atas) terutama sebelum sidang MKD DPR dengan perbandingan sangat menyolok 108 : 53 : 10, kemudian setelah sidang MKD DPR perbandingan juga menyolok yaitu 70 : 7 : 12, dengan perbandingan total yaitu 178 : 60 : 22. Website www.vivanews.com dalam posisi mati-matian membela Setya Novanto (karena kader Ketum Golkar Aburizal Bakrie, sedangkan www.vivanews.com milik Bakrie Grup) hingga berita hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 dengan judul, “Sidang MKD Kasus Novanto, Sudding: Kita Mau Terbuka” di dalam tubuh berita malah membenarkan sidang MKD DPR yang tertutup dengan mengutip Wakil Ketua DPR Fadli Zon (satu kubu dengan Setya Novanto dalam Koalisi Merah Putih) yang mengatakan, dalam UU MD3 diatur bahwa sidang MKD seharusnya tertutup, “Sidang itu memang harus tertutup. Kan orang itu belum tentu bersalah, kenapa harus terbuka. Kalau mau terbuka ajukan judicial review…” ujar kolega Setya Novanto itu.[19]

Lalu apakah framing yang dilakukan www.kompas.com ? Sejak pemberitaan pertama kali pada Selasa 10 November 2015 pukul 15:12 WIB, website www.kompas.com sudah membingkai (framing) bahwa pelakunya adalah “politisi kuat” dan yang dilakukannya adalah “catut nama” Presiden Jokowi dan Wapres JK serta harus ke “sidang MKD DPR” atau menjadi “subjek sidang MKD DPR”. Lihat judul berita, “Menteri ESDM: Ada Politisi “Kuat” yang Catut Nama Presiden dan Wapres ke Freeport”  yang sebenarnya apabila jeli maka pembaca sudah diarahkan pada seseorang yang pernah disebut oleh kandidat presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai orang kuat dan berpengaruh di Indonesia. Di website www.liputan6.com pada 4 September 2015 pukul 12.43 WIB menulis berita “Donald Trump: Apakah Orang Indonesia Menyukai Saya?” kemudian ada kutipan kata-kata Trump sebagai berikut, “Ketua DPR Indonesia ada di sini untuk menyaksikan saya. Setya Novanto orang kuat dan berpengaruh.”[20] Dengan proses framing yang terus menerus dilakukan www.kompas.com hingga terbuka dan diakuinya nama politisi kuat tersebut adalah Setya Novanto Ketua DPR-RI hingga sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) penegasan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Setya Novanto adalah pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Lihat berita www.kompas.com pada hari Rabu 2 Desember 2015 pukul 13.22 yang berjudul “Sidang Perdana MKD atas Kasus Setya Novanto Digelar Secara Terbuka”, berita ini ditulis 7 (tujuh) menit setelah sidang MKD dibuka Surahman Hidayat pada pukul 13.15 WIB. Dalam tubuh berita disebutkan kembali istilah pencatutan nama dengan bunyi lengkapnya sebagai berikut, “Sidang ini digelar atas laporan Sudirman kepda MKD terkait dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden oleh Setya sehubungan dengan renegosiasi kontrak karya PT Freeport Indonesia.”[21] Dengan demikian framing yang dilakukan oleh website www.kompas.com adalah: Politisi Kuat Setya Novanto Mencatut Nama Baik Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla dan harus diseret ke sidang MKD DPR.

Bagaimana dengan priming berita pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla tersebut? Priming itu terjadi di level individu (khalayak) atau bahkan massa. Yang paling diperhatikan orang atau khalayak atau massa adalah apa yang paling cepat melintas dalam pikirannya. Dengan memberikan perhatian pada aspek tertentu dari politik, media akan membantu untuk menentukan penilaian politik, termasuk evaluasi terhadap tokoh politik. Berarti tanggapan Wapres Jusuf Kalla melalui Juru Bicara Husain Abdullah dalam berit pada Rabu 11 November 2015 pukul 16.42 WIB di www.kompas.com dengan judul “Pencatut Nama Wapres ke Freeport adalah Pejabat Berpengaruh” dapat dikategorikan sebagai priming,  Termasuk juga tanggapan Presiden Joko Widodo dengan gaya bercanda, “Ada trending topic, ‘Papa minta pulsa’ diganti jadi ‘Papa minta saham,” kata Jokowi ketika membuka Konvensi Nasional humas (KNH) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (18/11/2015) dan dimuat www.kompas.com pada Rabu, 18 November 2015 pukul 12.25 WIB dengan judul “Jokowi: “Papa Minta Pulsa” Diganti Jadi “Papa Minta Saham”. Kemudian ditutup dengan pidato bernada “kemarahan’ oleh Presiden Jokowi menanggapi sidang MKD tertutup atas Setya Novanto di mana www.kompas.com memuat berita “Jokowi: Tak Apa Saya Dibilang “Koppig”, tetapi kalau Sudah Meminta Saham, Tak Bisa!” Kemarahan itu terungkap dalam kutipan berikiut, “Saya tidak apa-apa Presiden gila, sarap, koppig tidak apa. Tetapi kalau sudah dibilang mencatut, meminta saham, itu yang tidak bisa,” ungkap Jokowi dengan nada tinggi di Istana Merdeka, Senin (7/12/2015). [22] pada Senin tanggal 7 Desember 2015 pukul 19:37 WIB.  Sementara itu priming yang langsung dari khalayak pembaca website www.kompas.com dimulai sejak berita pertama diturunkan www.kompas.com pada Selasa 10 November 2015 hanya dibaca 2.779 orang dan komentar pembacanya 13 buah dan masih samar-samar opininya selain tak ada yang mencantumkan nama asli, hanya anomim seperti “Pecinta Hujan”. Penulis kutip komentar “Pecinta Hujan” sebagai berikut, “Freeport sendiri dijadwalkan habis kontrak pada 2021 mendatang maka upaya lobi atau pembahasan kontrak dapat dilakukan Freeport 2 tahun sebelum masa kerjasama berakhir. Soal catut-mencatut, Presiden Jokowi pasti bersikap tegas. Tidak mau didikte politisi manapun.” Berbeda halnya dengan komentar pembaca terhadap berita salinan wawancara penuh Menteri ESDM Sudirman Said yang disalin redaksi www.kompas.com dari program Satu Meja dari Kompas TV dan dimuat pada Rabu 18 November 2015 pukul 11:40 WIB yang berjudul “Skandal Freeport: Sudirman Said Blakblakan Soal Freeport dan Petral”[23] dan dibaca oleh 53.927 pembaca dan dikomentari 6 orang, salah satu komentar “nama asli” dari Frans Purba sudah menunjukkan pemahaman selaras dengan “agenda setting dan framing” di atas dan “seolah setuju” adanya pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, berbunyi sebagai berikut, “…bahwa kasus setya novanto ini hanyalah merupakan puncak gunung es di lautan mafia republik ini. Kita sangat tahu bahwa perilaku seperti ini adalah perilaku umum dari mayoritas partai2 politik – setya novanto adalah kader partai – dan semua partai mempunyai perpanjangan tangan baik di legislatif dari pusat s/d ke daerah atau dgn ringkasnya kita sebut partai2 politik itu rata adalah semacam sarang penyamun…”

Terkait priming ini muncul pula sifat aktif dari khalayak yang berinisiatif, atau menanggapi, atau terpengaruh “agenda setting dan framing media massa” termasuk oleh www.kompas.com di atas adalah Petisi yang difasilitasi www.change.org sebuah website yang mengkhususkan diri untuk menampung petisi masyarakarat untuk semua masalah publik. Berkenaan kasus pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla ada beberapa petisi yang dibuat dan mendapat dukungan puluhan ribu orang, diantaranya: 1. Petisi Ayo dukung Sidang MKD DPR RI Terbuka (Oleh Gerakan Turun Tangan Medan)[24] yang didukung 43.633 orang pendukung; 2. Petisi Pecat Ketua DPR Setya Novanto yang mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wapres JK (Oleh A. Setiawan Abadi)[25] yang didukung 89.506 orang pendukung; 3. Petisi Kapolri, Jaksa Agung, Usut Dugaan Pelanggaran Pidana oleh Setya Novanto (Oleh A. Setiawan Abadi)[26] yang didukung 31.140 orang pendukung. Dengan demikian proses priming terjadi baik secara aktif dilakukan oleh khalayak atau audience atau massa, secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi oleh website www.kompas.com di tingkat meso, maupun dipengaruhi oleh media massa secara umum di tingkat makro.

Dari pembahasan di atas, penulis juga dapat menarik kesimpulan bahwa dengan agenda setting yang dilakukan website www.kompas.com dan www.metrotv.com terutama yang paling menonjol dan paling antusias adalah website www.kompas.com dapat pula disimpulkan bahwa dari agenda setting media (media agenda) tentang pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla akhirnya menjadi agenda publik (public agenda) dan dipuncaki sebagai agenda kebijakan (policy agenda) berupa sidang MKD DPR, mungkin akan lebih jauh lagi apabila kasus ini dikategorikan perbuatan kriminal bukan sekadar kasus pelanggaran etika DPR. Dengan demikian terbukti secara empiris pendekatan teoritis di atas bahwa terjadi proses transformasi media agendaà public agendaà policy agenda dalam kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla.

Apabila agenda media bisa berubah menjadi agenda publik atau audience atau massa sedemikian rupa dalam contoh kasus di atas, dapat disimpulkan demikianlah cara kerja media massa “memanipulasi” isi pikiran massa dengan komoditi kebudayaan populer seperti interpelattion ideologi yang masuk ke dalam lembaga sosial dan mengkonstruksi identitas pikiran manusia dengan proses dalam lembaga sosial serta wacana dalam interaksi sosial, kata Althusser, selain dengan cara manipulasi fetisisme komoditas seperti yang dikatakan Adorno. Akan tetapi sifat aktif dari audience dalam memberikan makna baru terhadap agenda setting dan framing dari media massa dapat dilihat sebagai contoh bahwa perubahan (change) struktur bisa terjadi jika semakin banyak aktor/agen yang mengadopsi kesadaran diskursif. Yaitu, manakala si agen “mengambil jarak” dari struktur, dan melakukan sesuatu tindakan dengan mencari makna/nilai dari tindakannya tersebut. Hasilnya bisa berupa tindakan yang menyimpang dari rutinitas atau kemapanan, dan praktis telah mengubah struktur tersebut. Perubahan juga bisa terjadi karena konsekuensi dari tindakan, yang hasilnya sebenarnya tidak diniatkan sebelumnya (unintended consequences). Unintended consequences mungkin secara sistematis menjadi umpan balik, ke arah kondisi-kondisi yang tidak diketahui bagi munculnya tindakan-tindakan lain lebih jauh. Dalam kasus unintended consequences ini, bukan adanya atau tidak-adanya niat (intention) yang penting. Namun, adanya kompetensi atau kapabilitas di pihak si agen untuk melakukan perubahan. Di sini kita dapat melihat bahwa sifat aktif dari audience juga menentukan hasil atau efek dari upaya “teknik menanamkan ideologi” melalui agenda setting dan framing media massa.

 

Daftar Pustaka

  1. Buku dan Jurnal

Castells, Manuel. The Rise of Network Society: Vol.1. The Information Age: Economy, Society,

                        and Culture. UK:  Blackwell, 1996.

———————Networks of Outrage and Hope. UK: Polity, 2015.

Eriyanto. Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media. Cetakan IV. Yogyakarta:

LKIS, 2007.

Gazali, Effendi.  “Learning by clicking: An Experiment with social media democracy in

Indonesia,” dalam The  International Communication Gazette Volume 76 (4-5),

2014

 

Protess, David L., dan Maxwell McComb. Agenda Setting: Reading on Media, Public Opinion, and

                        Policy Making. New Jersey: LEA, Inc., Publishers, 1991.

Rachman, M. Fadjroel. “Revolusi Mei 1998, Media Massa, dan Penghapusan Peran Politik,

Teritorial dan Bisnis TNI/Polri” dalam Dedy N. Hidayat, Effendi Gazali, Harsono

Suwardi, Ishadi S.K (ed.). Pers dalam Revolusi Mei: Runtuhnya Sebuah

                        Hegemoni. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.

 

——————— Democracy Without The Democrats: On Freedom, Democracy, and The

                       Welfare State, Jakarta: Friedrih Ebert Stiftung, 2007.

 

———————- Demokrasi Tanpa Kaum Demokrat: Tentang Kebebasan, Demokrasi dan

                           Negara  Kesejahteraan, Jakarta: Penerbit Koekoesan, 2007

 

Shah, Dhavan V., Douglas M. McLeod, Melissa R. Gotlieb, dan Nam-Jin Lee, “Framing and

Agenda Setting”, dalam Robin L. Nabi dan Mary Beth Oliver (ed.) Media

                        Processes and Effects. USA: SAGE Publications, Inc., 2009.

Strinati, Dominic. An Introduction to Theories of Popular Culture. Second Edition. London:

Routledge, 1995.

  1. Internet

Jokowi: Lembaga Negara Jangan Dipernainkan  http://nasional.kompas.com/read/2015/12/07/19171951/Jokowi.Lembaga.Negara.Jangan.Dipermainkan. Diunduh 8 Desember 2015.

Sudirman Said: Pernah Singgung soal “Politisi Kuat” Saat Rapat dengan Komisi VII DPR” http://nasional.kompas.com/read/2015/11/11/12014101/Sudirman.Said.Pernah.Singgung.soal.Politisi.Kuat.Saat.Rapat.dengan.Komisi.VII.DPR. Diunduh 8 Desember 2015.

Sudirman Said Diminta Tak Buat Gaduh  http://nasional.kompas.com/read/2015/11/12/10455231/Sudirman.Said.Diminta.Tak.Buat.Gaduh. Diunduh 8 Desember 2015.

Ini Percakapan Diduga Setya Novanto, Pengusaha, dan Freeport http://politik.news.viva.co.id/news/read/700258-ini-percakapan-diduga-setya-novanto–pengusaha–dan-freeport. Diunduh 8 Desember 2015.

 

Menteri Sudirman Diminta Laporkan Oknum Pencatut Nama Jokowi http://news.metrotvnews.com/read/2015/11/11/189889/menteri-sudirman-diminta-laporkan-oknum-pencatut-nama-jokowi. Diunduh 8 Desember 2015.

Pencatut Nama Wapres ke Freeport adalah Pejabat Berpengaruh http://nasional.kompas.com/read/2015/11/11/16425181/Pencatut.Nama.Wapres.ke.Freeport.adalah.Pejabat.Berpengaruh. Diunduh 8 Desember 2015.

Jokowi: “Papa Minta Pulsa” Diganti Jadi “Papa Minta Saham”  http://nasional.kompas.com/read/2015/11/18/12251601/Jokowi.Papa.Minta.Pulsa.Diganti.Jadi.Papa.Minta.Saham. Diunduh 8 Desember 2015.

Sidang MKD Kasus Novanto, Sudding: Kita Mau Terbuka http://politik.news.viva.co.id/news/read/708297-sidang-mkd-kasus-novanto–sudding–kita-mau-terbuka. Diunduh 8 Desember 2015.

Donald Trump: Apakah Orang Indonesia Menyukai Saya http://news.liputan6.com/read/2309544/donald-trump-apakah-orang-indonesia-menyukai-saya. Diunduh 8 Desember 2015.

Sidang Perdana MKD atas Kasus Setya Novanto Digelar secara Terbuka http://nasional.kompas.com/read/2015/12/02/13224121/Sidang.Perdana.MKD.atas.Kasus.Setya.Novanto.Digelar.secara.Terbuka. Diunduh 8 Desember 2015.

Jokowi: Tak Apa Saya Dibilang “Koppig”, tetapi kalau Sudah Meminta Saham, Tak Bisa! http://nasional.kompas.com/read/2015/12/07/19374931/Jokowi.Tak.Apa.Saya.Dibilang.Koppig.tapi.Kalau.Sudah.Meminta.Saham.Tak.Bisa. Diunduh 8 Desember 2015.

Skandal Freeport: Sudirman Said Blakblakan Soal Freeport dan Petral http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/11/13/112900126/Sudirman.Said.Blakblakan.soal.Freeport.dan.Petral?page=all. Diunduh 8 Desember 2015.

Petisi MKD: Buka Sidang setya Novanto kepada publik https://www.change.org/p/mkd-buka-sidang-setya-novanto-kepada-publik-sur-hidayat-dpr-ri. Diunduh 8 Desember 2015.

Petisi Pecat Ketua DPR Setya Novanto yang mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wapres JK https://www.change.org/p/pecat-ketua-dpr-setya-novanto-yang-mencatut-nama-presiden-joko-widodo-dan-wapres-jk?source_location=petition_footer&algorithm=curated_trending&grid_position=3. Diunduh 8 Desember 2015.

Petisi Pecat Ketua DPR Setya Novanto yang mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wapres JK https://www.change.org/p/kapolri-jaksa-agung-usut-dugaan-pelanggaran-pidana-oleh-setya-novanto-divhumaspolri-kpk-ri?source_location=petition_footer&algorithm=curated_trending&grid_position=1. Diunduh 8 Desember 2015.

  1. Fadjroel Rachman, Democracy Without The Democrats: On Freedom, Democracy, and The Welfare State, Jakarta: Friedrih Ebert Stiftung, 2007 http://www.fes.or.id/fes/download/1206525556.pdf . Diunduh 10 Desember 2015.
  2. Eka Wenats Wuryanta http://ekawenats.blogspot.co.id/2006/12/priming-framing-agenda-setting.html Diunduh 10 Desember 2015.

Susanto Karthubij, Agenda Setting, Framing dan Priming  https://paksanto.wordpress.com/2010/05/08/agenda-setting-framing-dan-priming/ Diunduh 10 Desember 2015.

 

  1. Lampiran Copy Berita

 

  1. Menteri ESDM: Ada Politisi “Kuat” yang Catut Nama Presiden dan Wapres ke Freeport (kompas.com Selasa, 10 November 2015).
  2. Pencatut Nama Wapres ke Freeport adalah Pejabat Berpengaruh (kompas.com Rabu, 11 November 2015).
  3. Skandal Freeport: Sudirman Said Blakblakan Soal Freeport dan Petral (kompas.com 18 November 2015). Berita ini merupakan salinan wawancara lengkap program Satu Meja di KompasTV dengan host Pemimpin Redaksi Harian Kompas dan dikutip Harian Kompas pada tanggal 10 November 2015.
  4. Petisi Ayo dukung Sidang MKD DPR RI terbuka! (change.org ).
  5. Petisi Pecat Ketua DPR Setya Novanto yang mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wapres JK (change.org)

 

[1] Dominic Strinati, An Introduction to Theories of Popular Culture, Second Edition, London: Routledge, 1995.

[2] Ibid

[3] Struktur dan agensi ini merupakan konsep yang dikembangan sosiolog Inggris bernama Anthony Giddens yang menekankan bahwa ada dua pendekatan yang kontras bertentangan, dalam memandang realitas sosial. Pertama, pendekatan yang terlalu menekankan pada dominasi struktur dan kekuatan sosial (seperti, fungsionalisme Parsonian dan strukturalisme, yang cenderung ke obyektivisme). Kedua, pendekatan yang terlalu menekankan pada individu (seperti, tradisi hermeneutik, yang cenderung ke subyektivisme). Anthony Giddens tidak memilih salah satu, tetapi merangkum keduanya lewat teori strukturasi. Lewat teori strukturasi, Giddens menyatakan, kehidupan sosial adalah lebih dari sekadar tindakan-tindakan individual. Namun, kehidupan sosial itu juga tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan-kekuatan sosial. Menurut Giddens, human agency dan struktur sosial berhubungan satu sama lain. Tindakan-tindakan yang berulang-ulang (repetisi) dari agen-agen individual-lah yang mereproduksi struktur tersebut. Tindakan sehari-hari seseorang memperkuat dan mereproduksi seperangkat ekspektasi. Perangkat ekspektasi orang-orang lainlah yang membentuk apa yang oleh sosiolog disebut sebagai “kekuatan sosial” dan “struktur sosial.” Hal ini berarti, terdapat struktur sosial –seperti, tradisi, institusi, aturan moral—serta cara-cara mapan untuk melakukan sesuatu. Namun, ini juga berarti bahwa semua struktur itu bisa diubah, ketika orang mulai mengabaikan, menggantikan, atau mereproduksinya secara berbeda. Lihat Satrio Arismunandar dalam http://sosiologi.fisip.unair.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=81:teory-strukturasi-giddens&catid=34:informasi diunduh 15 Desember 2015.

[4] Agus Sudibyo, op. cit., hlm. 130.

[5] Dedy N. Hidayat, ‘Jurnalis, Kepentingan Modal, dan Perubahan Sosial”, dalam Dedy N. Hidayat, Effendi Gazali, Harsono Suwardi dan Ishadi SK. (penyunting), Pers dalam “Revolusi Mei”, Runtuhnya Sebuah Hegemoni,  PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 431-447.

[6] Henri Subiakto dan Rachmah Ida, Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi, Edisi Kedua, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2012, hal.14.

[7] Miriam J. Metzger, “The Study of Media Effects in The Era on Internet Communication” dalam Robin L. Nabi dan Mary Beth Oliver (ed.), Media Processes and Effects, USA, SAGE Publications, Inc., 2009, hal. 561-576.

[8] Jokowi: Lembaga Negara Jangan Dipernainkan  http://nasional.kompas.com/read/2015/12/07/19171951/Jokowi.Lembaga.Negara.Jangan.Dipermainkan, diunduh 8 Desember 2015.

[9] Miriam J. Metzger, “The Study of Media Effects in The Era on Internet Communication” dalam Robin L. Nabi dan Mary Beth Oliver (ed.), Media Processes and Effects, USA, SAGE Publications, Inc., 2009, hal. 561-576.

[10] Jokowi: Lembaga Negara Jangan Dipernainkan  http://nasional.kompas.com/read/2015/12/07/19171951/Jokowi.Lembaga.Negara.Jangan.Dipermainkan, diunduh 8 Desember 2015.

[11]Menteri ESDM: Ada Politisi “Kuat” yang Catut Nama Presiden dan Wapres ke Freeport http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/11/10/151219126/Menteri.ESDM.Ada.Politisi.Kuat.yang.Catut.Nama.Presiden.dan.Wapres.ke.Freeport diunduh 8 Desember 2015.

[12] Ibidwww.kompas.com

[13] Sudirman Said: Pernah Singgung soal “Politisi Kuat” Saat Rapat dengan Komisi VII DPR” http://nasional.kompas.com/read/2015/11/11/12014101/Sudirman.Said.Pernah.Singgung.soal.Politisi.Kuat.Saat.Rapat.dengan.Komisi.VII.DPR diunduh 8 Desember 2015.

[14] Sudirman Said Diminta Tak Buat Gaduh  http://nasional.kompas.com/read/2015/11/12/10455231/Sudirman.Said.Diminta.Tak.Buat.Gaduh diunduh 8 Desember 2015.

[15] Ini Percakapan Diduga Setya Novanto, Pengusaha, dan Freeport http://politik.news.viva.co.id/news/read/700258-ini-percakapan-diduga-setya-novanto–pengusaha–dan-freeport diunduh 8 Desember 2015.

[16] Menteri Sudirman Diminta Laporkan Oknum Pencatut Nama Jokowi http://news.metrotvnews.com/read/2015/11/11/189889/menteri-sudirman-diminta-laporkan-oknum-pencatut-nama-jokowi diunduh 8 Desember 2015.

[17] Pencatut Nama Wapres ke Freeport adalah Pejabat Berpengaruh http://nasional.kompas.com/read/2015/11/11/16425181/Pencatut.Nama.Wapres.ke.Freeport.adalah.Pejabat.Berpengaruh diunduh 8 Desember 2015.

[18] Jokowi: “Papa Minta Pulsa” Diganti Jadi “Papa Minta Saham”  http://nasional.kompas.com/read/2015/11/18/12251601/Jokowi.Papa.Minta.Pulsa.Diganti.Jadi.Papa.Minta.Saham. diunduh 8 Desember 2015.

[19] Sidang MKD Kasus Novanto, Sudding: Kita Mau Terbuka http://politik.news.viva.co.id/news/read/708297-sidang-mkd-kasus-novanto–sudding–kita-mau-terbuka diunduh 8 Desember 2015.

[20] Donald Trump: Apakah Orang Indonesia Menyukai Saya http://news.liputan6.com/read/2309544/donald-trump-apakah-orang-indonesia-menyukai-saya diunduh 8 Desember 2015.

[21] Sidang Perdana MKD atas Kasus Setya Novanto Digelar secara Terbuka http://nasional.kompas.com/read/2015/12/02/13224121/Sidang.Perdana.MKD.atas.Kasus.Setya.Novanto.Digelar.secara.Terbuka diunduh 8 Desember 2015.

[22] Jokowi: Tak Apa Saya Dibilang “Koppig”, tetapi kalau Sudah Meminta Saham, Tak Bisa! http://nasional.kompas.com/read/2015/12/07/19374931/Jokowi.Tak.Apa.Saya.Dibilang.Koppig.tapi.Kalau.Sudah.Meminta.Saham.Tak.Bisa diunduh 8 Desember 2015.

[23] Skandal Freeport: Sudirman Said Blakblakan Soal Freeport dan Petral http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/11/13/112900126/Sudirman.Said.Blakblakan.soal.Freeport.dan.Petral?page=all diunduh 8 Desember 2015.

[24] Petisi Ayo dukung Sidang MKD DPR RI Terbuka https://www.change.org/p/mkd-buka-sidang-setya-novanto-kepada-publik-sur-hidayat-dpr-ri diunduh 10 Desember 2015.

[25] Petisi Pecat Ketua DPR Setya Novanto yang mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wapres JK https://www.change.org/p/pecat-ketua-dpr-setya-novanto-yang-mencatut-nama-presiden-joko-widodo-dan-wapres-jk?source_location=petition_footer&algorithm=curated_trending&grid_position=3 diunduh 10 Desember 2015.

[26] Petisi Kapolri, Jaksa Agung, Usut Dugaan Pelanggaran Pidana oleh Setya Novanto  https://www.change.org/p/kapolri-jaksa-agung-usut-dugaan-pelanggaran-pidana-oleh-setya-novanto-divhumaspolri-kpk-ri?source_location=petition_footer&algorithm=curated_trending&grid_position=1 diunduh 10 Desember 2015.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: