Home » Uncategorized » Analisis Putusan KPPU: Persekongkolan Tender dan Rahasia Perusahaan

Analisis Putusan KPPU: Persekongkolan Tender dan Rahasia Perusahaan

Blog Stats

  • 53,378 hits

Categories

Flickr Photos

More Photos

Top Clicks

  • None
  1.  Analisis pengertian Pasal 22 mengenai persekongkolan tender dalam kasus penjulan taker Pertamina VLCC.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada:

Bagian Keempat

 Tentang Persekongkolan

 Pasal 22

 “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender  sehingga  dapat  mengakibatkan  terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”[1]

Adapun Penjelasan Pasal 22 tersebut adalah:

  1. Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang atau untuk menyediakan jasa.[2]
  2. Kemudian Unsur Pasal tersebut adalah :
    1. Pelaku usaha
    2. Bersekongkol
    3. Pihak lain
    4. Mengatur dan/atau menentukan pemenang tender
    5. Mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat

Sebelumnya kita kembali menegaskan Tujuan UURI No.5/199 ini adalah:

  1. Menjaga kepentingan umum meningkatkan efisiensi ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
  2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian berusaha;
  3. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
  4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Adapun Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 merupakan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persengkongkolan Dalam Tender, yang selanjutnya disebut Pedoman, adalah dokumen pedoman  pelaksanaan Pasal 22 terkait  dengan Persengkongkolan Dalam Tender.[3]

Menurut A.M.Tri Anggraini[4] adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisa adanya persekongkolan dalam tender adalah:

  1. Dalam UU No. 5/1999, persekongkolan dalam tender dinyatakan sebagai rule of reason, yaitu bahwa suatu tindakan memerlukan pembuktian dalam menentukan telah terjadinya pelanggaran terhadap persaingan usaha yang sehat.
  2. Untuk itu dalam persekongkolan tender, perlu diketahui : apakah proses tender tersebut dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha .

Lebih jauh menurut A.M.Tri Anggraini bahwa prinsip-prinsip tender yang harus dipatuhi[5]:

  1. Terbuka atau transparan dan diumumkan secara luas
  2. Non diskriminatif dan dapat diikuti oleh semua pelaku usaha dengan kompetensi yang sama
  3. Tidak memuat persyaratan dan spesifikasi teknis atau merek yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu

Apa akibat jangka pendek dari  persekongkolan tender? Menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan bertentangan dengan tujuan dilaksanakannya tender yaitu untuk memberikan kesempatan yang sama kepada pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa pada harga dan kualitas yang bersaing.

Lalu apa akibat jangka panjang dari persekongkolan tender? Menimbulkan kerugian pada negara (dalam tender pemerintah) karena praktek persekongkolan tender pada umumnya berujung pada penggembungan (mark up) anggaran sehingga dapat mengakibatkan biaya ekonomi tinggi.

Penulis mengkaji kasus PUTUSAN Perkara Nomor: 07/KPPU-L/2004[6] tentang Proses Penjualan 2 (dua) unit Tanker Very Large Crude Carrier yang diduga melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 khususnya diduga melakukan praktek persekongkolan tender.

Sesuai dengan salinan perkara, penulis kutip para pihak adalah sebagai berikut:

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut  Komisi yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 16, Pasal 19 huruf d dan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, selanjutnya disebut  Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh:—————–

1. PT Pertamina (Persero), yang beralamat kantor di Jalan Medan Merdeka Timur 1A,   Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut Terlapor I;———————–

2. Goldman Sachs (Singapore), Pte. yang beralamat kantor di 1 Raffles Link #07-01, Singapore 039393,  selanjutnya disebut Terlapor II;—————————-

3. Frontline, Ltd. yang beralamat kantor di Par-La-Ville Place, 14 Par-La-Ville Road Hamilton HM 08, Bermuda,  selanjutnya disebut Terlapor III;——————–

4. PT Corfina Mitrakreasi yang beralamat kantor di Menara Kebon Sirih lt. 21, Suite 2106, Jalan Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta 10340,  selanjutnya disebut Terlapor IV;—

5. PT Perusahaan Pelayaran Equinox yang beralamat kantor di World Trade Center lt. 17, Jalan Jenderal Sudirman Kav 29-31, Jakarta 12920,  selanjutnya disebut Terlapor V;-

Kemudian penulis mengutip  KPPU menerangkan tentang duduk perkara sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada tanggal 29 Juni 2004 dan pada tanggal 9 Juli 2004, Komisi telah menerima laporan yang pada pokoknya  terdapat dugaan pelanggaran Undangundang Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan Proses Penjualan 2 (dua) unit Tanker Very Large Crude Carrier (selanjutnya disebut “VLCC”) Nomor Hull 1540 dan 1541 milik Terlapor I (selanjutnya disebut “Divestasi VLCC”) yang dilakukan melalui persekongkolan untuk mengatur pemenang;

Karena dalam UU No. 5/1999, persekongkolan dalam tender dinyatakan sebagai rule of reason, yaitu bahwa suatu tindakan memerlukan pembuktian dalam menentukan telah terjadinya pelanggaran terhadap persaingan usaha yang sehat. Maka KPPU atau Komisi membentuk tim pemeriksa dalam pemeriksaan pendahuluan setelah melakukan pertimbangan atas laporan, penulis kutip sebagai berikut[7]:

Menimbang bahwa atas dasar laporan tersebut, pada tanggal 9 Juli 2004 Komisi telah melakukan klarifikasi terhadap Pelapor yang hasilnya sebagai berikut:———————

2.1 Bahwa penunjukan Terlapor II sebagai  financial advisor  dan  arranger dalam Divestasi VLCC tidak dilakukan melalui proses tender terbuka;————————

2.2 Bahwa tidak ada urgensi yang dapat membenarkan penunjukan langsung Terlapor II tersebut;——————————————————————-

2.3 Bahwa proses penentuan pemenang Divestasi VLCC ditetapkan melalui penilaian yang tidak jelas dan tidak konsisten.——————————-

Menimbang bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan,  Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi mengeluarkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi Nomor 20/SET/DE/ST/VII/2004 tanggal 29 Juli 2004, yang menugaskan Ismed Fadillah, S.H., M.Si., Drs. Malino Pangaribuan, Helli Nurcahyo, S.H., LL.M., Dewi Sita Yuliani, S.T., Farid Fauzi Nasution, S.H., S.IP. dan Abdul Hakim Pasaribu, S.E. Ak. masing-masing sebagai Investigator, serta Arnold Sihombing, S.H. dan Muhammad Hadi Susanto, S.H. masing-masing sebagai Panitera.[8]

Kemudian Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluanmenemukan sejumlah indikasi yang sesuai dengan yang disampaikan Pelapor, penulis kutipkan sebagai berikut:[9]

. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16, Pasal 19 huruf d dan Pasal 22  Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Oleh karena itu, Tim Pemeriksa merekomendasikan agar pemeriksaan dilanjutkan ke Pemeriksaan Lanjutan dengan alasan sebagai berikut:—————-

16.1 Bahwa ditemukan indikasi kuat telah terjadi persekongkolan antara Terlapor I dengan badan usaha asing (pihak luar negeri) dalam hal ini dengan Terlapor II;–

16.2 Bahwa ditemukan adanya indikasi kuat  telah terjadinya diskriminasi dalam proses penunjukan  financial advisor  dan  arranger tersebut serta diskriminasi dalam penentuan pemenang dalam tender Divestasi VLCC;————

16.3 Bahwa ditemukan indikasi kuat terjadinya persekongkolan untuk menentukan pemenang dalam tender Divestasi VLCC;——————————

17. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa tersebut, Komisi mengeluarkan Penetapan Komisi Nomor 15/PEN/KPPU/IX/2004 tanggal 10 September 2004 untuk melanjutkan Perkara Nomor 07/KPPU-L/2004 ke Pemeriksaan Lanjutan terhitung sejak tanggal 10 September 2004 sampai dengan tanggal 13 Desember 2004;–

Bila disebutkan adanya indikasi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16, Pasal 19 huruf d dan Pasal 22  Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Maka pelanggaran Pasal 16 yang dimaksud adalah tentang Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri dalam Pasal 16 berbunyi: “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.” Lalu Pasal 19 huruf d terkait Penguasaan Pasar, berbunyi “Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa : d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.” Sedangkan Pasal 22 tentang Persekongkolan berbunyi, “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang  tender  s ehingga  dapat mengakibatkan  terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

Dalam pertimbangan hukum Komisi disebutkan bahwa peserta tender diketahui ada 7 perusahaan yang melakukan penawaran: “Bahwa terdapat 7 (tujuh) perusahaan yang mengajukan penawaran, 6 (enam) perusahaan dari 43 (empat puluh tiga)  potential bidder yang diundang dan 1 (satu) perusahaan yang tidak diundang sebelumnya  (Bukti B1, B2, B5, B11, B29, C217 – C223)[10].

Kemudian disebutkan juga,”Bahwa Ketua Tim Divestasi menyatakan adanya kemungkinan kebocoran atas harga penawaran Essar karena hanya terpaut US$ 500 ribu dari penawaran tertinggi sebelumnya pada  enhancement bid (Bukti B5, B20, B28, B35, C155)[11].

Hingga finalisasi tender, tercatat harga penawaran tiga teratas adalah : 1. Essar US$183,5 juta; 2. Terlapor III US$184 juta; 3. OSG US$ 170 juta. Bahwa dengan demikian Terlapor III menempati posisi tertinggi baik dari sisi harga dan total skor sehingga  dapat dinyatakan sebagai pemenang tender divestasi VLCC (Bukti B20, B29, B32, B42, B47, B52, C155);[12]

Keputusan mengenai pemenang tender yaitu Terlapor III ditegaskan dalam putusan Komisi: “Bahwa Direksi Terlapor I memutuskan menetapkan Terlapor III sebagai pemenang tender divestasi VLCC berdasarkan penawaran ketiga Terlapor III seharga US$ 184 juta untuk 2 (dua) VLCC (Bukti 20, B29, B32, B42, B47, B52, C155)”. Kemudian, “Bahwa pada tanggal 10 Juni 2004, Terlapor II mengirimkan surat kepada Terlapor III melalui Terlapor V  yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terlapor III telah ditetapkan sebagai pemenang tender divestasi VLCC (Bukti B1, B5, B11, C201).”

Dari hasil pemeriksaan pendahuluan dan dan pemeriksaan lanjutan maka, “KPPU telah menduga bahwa GS Singapura telah melanggar pasal-pasal berikut:

3.4.1.1. Pasal 16;——————————————————————–

3.4.1.2. Pasal 19, ayat (d); dan;—————————————————

3.4.1.3. Pasal 22;——————————————————————–

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;[13]

Pada Pasal 16                     : Membuat Perjanjian dengan pihak luar negeri[14]

Pada Pasal 19                     : Larangan untuk bekerjasama dengan pelaku usaha

                                              lain[15]

Pada Pasal 22                     : Bersekongkol dengan pihak lain untuk menentukan

                                             pemenang suatu tender[16]

Semua dugaan itu terkait dengan:

  1. Sepanjang  bahwa dugaan pelanggaran berhubungan dengan Surat Penunjukan.
  2. Sepanjang bahwa dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan setiap hubungan antara GS Singapura dan Frontline dan/atau Equinox.

Dari Pemeriksaan lanjutan KPPU, maka didapatkan hal-hal berikut, penulis menilai hasil pemeriksaan lanjutan ini sesuai dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 merupakan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persengkongkolan Dalam Tender:

  1. Perjanjian;———————————————————————————–

9.2.1. Bahwa yang dimaksud perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis;———–

9.2.2. Bahwa Terlapor I telah mengikatkan diri terhadap Terlapor II secara tertulis melalui Engagement Letter tertanggal 3 Mei 2004 mengenai pemberian jasa financial advisor dan arranger Divestasi VLCC;———————————

9.2.3. Bahwa Terlapor I telah mengikatkan diri terhadap Terlapor III secara tertulis melalui Sales and Purchase Agreement in relation to Hull No. 1540 dan No 1541 (“Sales and Purchase Agreement”) tertanggal 11 Juni 2004 mengenai  penjualan dan pembelian 2 (dua) unit VLCC;————————————-

9.2.4. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur perjanjian terpenuhi;—

  1. Pihak lain di luar negeri;————————————————————-

9.3.1. Bahwa Terlapor I telah membuat perjanjian Engagement Letter tertanggal 3 Mei 2004 dengan Terlapor II yang berdomisili di Singapura;——————-

9.3.2. Bahwa Terlapor I telah membuat perjanjian Sales and Purchase Agreement tertanggal 11 Juni 2004 dengan Terlapor III yang berdomisili di Bermuda;—

9.3.3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka  unsur pihak lain  di luar negeri terpenuhi;——————————————————————————-

III. Praktik diskriminasi ————————————————————————

12.4.2. Penerimaan Bid ketiga oleh Terlapor I dan Terlapor II;———————-

12.4.2.1. Bahwa sesuai dengan uraian  pada bagian Tentang Hukum angka 1.3.41 – 1.3.48 Terlapor I bersama-sama dengan Terlapor II telah menerima bid III dari Terlapor III tanpa memberikan kesempatan yang sama pada Essar dan OSG untuk memasukkan bid III;—————————————–

12.4.3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur melakukan praktek diskriminasi oleh: (a) Terlapor I dan (b) Terlapor I bersama-sama dengan Terlapor II terpenuhi;-

IV. Praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat———————-

12.6.4. Penerimaan Bid ketiga oleh Terlapor I dan Terlapor II;———————-

12.6.4.1. Bahwa sesuai dengan uraian  pada bagian Tentang Hukum angka 1.3.27 – 1.3.28 penerimaan bid ketiga dari Terlapor III tidak sesuai dengan ketentuan bid yang telah dikeluarkan oleh Terlapor II sehingga dilakukan secara melawan hukum;-

12.6.4.2. Bahwa Essar dan OSG tidak diberi kesempatan yang sama untuk memasukkan bid ketiga sehingga menghilangkan kesempatan Essar dan OSG  untuk memasukkan penawaran yang lebih tinggi sehingga Terlapor I kehilangan kesempatan untuk memperoleh harga VLCC yang lebih tinggi. 

12.6.4.3. Bahwa dengan demikian tindakan Terlapor I dan Terlapor II secara nyata telah menghambat persaingan;———————-

12.6.5. Bahwa berdasarkan hal tersebut,  maka unsur dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat terpenuhi.

      Praktek ini tentu saja bertentangan dengan Pasal 22 Undang-undang No 5 Tahun 1999 menyatakan “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”-

V. Bersekongkol ———————————————————————————–

15.2.1. Bahwa yang dimaksud persekongkolan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol;——————————————————–

15.2.2. Bahwa pengertian bersekongkol dalam rangka mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih, secara terang-terangan  maupun diam-diam melalui tindakan penyesuaian (concerted action) dan atau membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan (comparing bid prior to submission) dan atau menciptakan persaingan semu (sham competition) dan atau menyetujui dan atau memfasilitasi dan atau tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;——————————————

15.2.3. Bahwa sesuai dengan uraian pada bagian Tentang Hukum angka 1.3.31 –

1.3.32, sampai dengan tanggal 8 Juni 2004 penawaran Essar adalah penawaran tertinggi dengan total skor peringkat kedua sedangkan skor tertinggi dimiliki oleh Terlapor III;———

15.2.4. Bahwa Direksi Terlapor I memiliki keraguan untuk memutuskan Terlapor III sebagai pemenang mengingat selisih harga penawaran yang cukup signifikan sebesar US $5,500,000;————————————-

15.2.5. Bahwa kemudian sampai dengan  tanggal 9 Juni 2004 Terlapor V melaporkan melalui e-mail kepada Terlapor III bahwa Terlapor V masih melakukan negosiasi harga dengan Terlapor II sesuai dengan uraian pada bagian Tentang Hukum angka 1.3.4;———————-

15.2.6. Bahwa sesuai dengan uraian pada bagian Tentang Hukum angka 1.3.41 –

1.3.42 Terlapor III melalui Terlapor V kemudian menyerahkan bid ketiga kepada Terlapor II dengan selisih US $500 ribu dari penawaran Essar;—————————–

15.2.7. Bahwa penyerahan bid ketiga tersebut dilakukan di luar batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan uraian pada bagian Tentang Hukum angka 1.3.27;—

15.2.8. Bahwa bid ketiga tersebut  dibuka sendiri oleh Terlapor II di Jakarta, tidak dihadapan Notaris dan tidak di Singapura sebagaimana pembukaan bid-bid sebelumnya sehingga tidak sesuai dengan ketentuan (lihat uraian pada bagian Tentang Hukum angka 1.3.16 – 1.3.17 dan 1.3.28);———–

15.2.9. Bahwa Terlapor I mengetahui penyerahan bid ketiga Terlapor III namun membiarkan dan tidak mengambil tindakan apapun, walaupun Terlapor I mengetahui bahwa tindakan tersebut tidak sesuai dengan prosedur;——-

15.2.10. Bahwa bid ketiga tersebut membuka  peluang bagi Direksi Terlapor I untuk memutuskan Terlapor III sebagai pemenang sesuai dengan uraian pada bagian Tentang Hukum angka 1.3.47;————————————

15.2.11. Bahwa dengan demikian Terlapor II telah memfasilitasi dan Terlapor I telah menyetujui suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;———————————

15.2.12. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur bersekongkol terpenuhi[17];

VI. Mengatur dan atau menentukan pemenang ———————————————-

15.4.1. Bahwa tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor V sesuai dengan uraian pada bagian Tentang Hukum angka 15.2.3 – 15.2.9 adalah dalam rangka mengatur Terlapor III sebagai pemenang tender Divestasi VLCC;——–

15.4.2. Bahwa berdasarkan hal tersebut,  maka unsur mengatur dan atau menentukan pemenang terpenuhi.

VII. Tender ———————————————————————————————–

15.5.1. Bahwa yang dimaksud tender dalam penjelasan pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk  mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa;——————————————

15.5.2. Bahwa yang dimaksud tawaran mengajukan harga adalah meliputi tawaran untuk pembelian atau tawaran untuk pengadaan suatu barang atau jasa dan tawaran untuk penjualan suatu barang atau jasa.

15.5.3. Bahwa sesuai dengan uraian pada bagian Tentang Hukum angka 1.3.8 –

1.3.9, Terlapor I telah memberikan  kesempatan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengajukan penawaran harga dalam rangka membeli 2 (dua) unit VLCC milik Terlapor I;—-

15.5.4. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur tender terpenuhi.

VIII. Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat ————————-

15.6.1. Bahwa yang dimaksud persaingan  usaha tidak sehat sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;———–

15.6.2. Bahwa sesuai dengan uraian pada angka 15.2.3 – 15.2.9 penyerahan bid ketiga dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sendiri oleh Terlapor I dan Terlapor II dan disepakati oleh peserta tender sehingga tindakan penyerahan bid ketiga tersebut telah dilakukan secara melawan hukum;—————————————————

15.6.3. Bahwa tindakan-tindakan yang telah dilakukan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor V telah menghambat secara melawan hukum peserta tender lain sebagai pemenang tender Divestasi VLCC;————-

15.6.4. Bahwa dengan tidak diberinya kesempatan yang sama bagi Essar dan OSG untuk memasukkan bid ketiga  telah menghilangkan kesempatan untuk memperoleh harga VLCC yang lebih tinggi;—————————

15.6.5. Bahwa dengan demikian tindakan-tindakan tersebut telah menghambat

persaingan usaha;——————————————————————

15.6.6. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur mengakibatkan terjadinya

persaingan usaha tidak sehat terpenuhi.

      Dari semua pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan KPPU berhasil membuat keputusan sebagai berikut, penulis mengutip lengkap semuanya, karena sangat penting untuk bagaimana KPPU melihat proses tender VLCC dan adanya persekongkolan tender yang merupakan praktek persaingan usaha tidak sehat dan melanggar sejumlah Pasal dalam UU No.5/1999. Kutipan keputusan tersebut ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada Hari Selasa, tanggal 1 Maret 2005 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada Hari Kamis, tanggal 3 Maret 2005 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Pande Radja Silalahi sebagai Ketua Majelis, Dr. Ir. Sutrisno Iwantono, M.A. dan Ir. Tadjuddin Noer Said masing-masing sebagai Anggota Majelis sebagai berikut[18]:

MEMUTUSKAN 

1. Menyatakan bahwa Terlapor I: PT Pertamina (Persero), Terlapor II: Goldman Sachs (Singapore), Pte. dan Terlapor III: Frontline, Ltd. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;——–

2. Menyatakan bahwa Terlapor I: PT Pertamina (Persero) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam hal penunjukan langsung Terlapor II: Goldman Sachs  (Singapore), Pte. sebagai financial advisor dan arranger;——————————————————–

3. Menyatakan bahwa Terlapor I: PT Pertamina (Persero) dan Terlapor II: Goldman Sachs (Singapore), Pte. terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam hal penerimaan penawaran (bid) ketiga dari Terlapor III: Frontline, Ltd.; —————

4. Menyatakan bahwa Terlapor IV: PT Corfina Mitrakreasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;—

5. Menyatakan bahwa Terlapor I: PT Pertamina (Persero), Terlapor II: Goldman Sachs (Singapore), Pte., Terlapor III: Frontline, Ltd. dan Terlapor V: PT Perusahaan Pelayaran Equinox terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22 Undang-undang  Nomor 5 Tahun 1999; ——————————

6. Memerintahkan Terlapor I: PT Pertamina (Persero) paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan ini:———————————————————————————

a. untuk melaporkan secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang Saham atas kesalahan yang dilakukan oleh Komisaris Utama dan masing-masing anggota Dewan Komisaris serta Direktur Utama dan masing-masing anggota Direksi yang telah menyetujui penjualan VLCC tanpa seijin Menteri Keuangan RI;—-

b. untuk meminta secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku terhadap mereka yang disebut pada huruf a;———————————

c. untuk mengumumkan laporan dan permintaan tertulis sesuai dengan huruf a, dan b tersebut di atas, pada 5 (lima) surat kabar berskala nasional dengan ukuran minimal 1/8 (seperdelapan) halaman; ——————————————

7. Memerintahkan Terlapor I: PT Pertamina (Persero) paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan ini:———————————————————————————

a. untuk melaporkan secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang Saham atas kesalahan yang dilakukan oleh Direktur Utama dan masing-masing anggota Direksi yang telah melakukan persekongkolan dalam penjualan VLCC;———

b. untuk meminta secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku terhadap mereka yang disebut pada huruf a———————————-

c. untuk mengumumkan laporan dan permintaan tertulis sesuai dengan huruf a, dan b tersebut di atas, pada 5 (lima) surat kabar berskala nasional dengan ukuran minimal 1/8 (seperdelapan) halaman; ——————————————

8. Memerintahkan Terlapor I: PT Pertamina (Persero) paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan ini melarang Direktur Keuangan melakukan semua kegiatan yang terkait dengan transaksi komersial termasuk transaksi keuangan untuk dan atas nama Terlapor I: PT Pertamina (Persero) baik internal maupun eksternal selama Direktur Keuangan dijabat oleh Direktur Keuangan pada saat penjualan 2 (dua)

unit VLCC;——————————————————————————————

9. Menghukum Terlapor II: Goldman Sachs (Singapore) Pte. membayar denda sebesar Rp 19.710.000.000 (sembilan belas miliar tujuh ratus sepuluh juta Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jl. Ir. H.Juanda No 19, Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212;———————————————————–

10. Menghukum Terlapor III: Frontline, Ltd. membayar denda sebesar Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No 19, Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212;——–

11. Menghukum Terlapor V: PT Perusahaan Pelayaran Equinox membayar denda sebesar Rp 16.560.000.000 (enam belas miliar lima ratus enam puluh juta Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No 19, Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212;———————————————————-

12. Menghukum Terlapor I: PT. Pertamina (Persero) untuk  tidak melakukan hubungan usaha dalam bentuk apapun dan atau menghentikan hubungan usaha yang telah ada dengan Terlapor II: Goldman Sachs (Singapore), Pte. dan atau Terlapor III: Frontline, Ltd. dan atau Terlapor V: PT Perusahaan Pelayaran Equinox selama Terlapor II: Goldman Sachs (Singapore), Pte., Terlapor III: Frontline, Ltd. dan Terlapor V: PT Perusahaan Pelayaran Equinox belum membayar denda yang ditetapkan dalam putusan ini;—————————

13. Menghukum masing–masing Terlapor untuk membayar ganti rugi:———-

a. Terlapor II: Goldman Sachs (Singapore), Pte. sebesar Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar Rupiah);—————————————————————-

b. Terlapor III: Frontline, Ltd. sebesar Rp. 120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar Rupiah);————————————————————————-

kepada Negara Republik Indonesia yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)  Jakarta I yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No 19 Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212.

KESIMPULAN PENULIS.

  1. Keputusan KPPU dalam kasus tender proses penjualan 2 (dua) unit Tanker Very Large Crude Carrier sesuai dengan  Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 yang merupakan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persengkongkolan Dalam Tender, yang selanjutnya disebut Pedoman, adalah dokumen pedoman  pelaksanaan Pasal 22 terkait dengan Persengkongkolan Dalam Tender.
  2. Dalam kasus tender proses penjualan 2 (dua) unit Tanker Very Large Crude Carrier terlihat kesesuaian dengan dugaan KPPU dalam guidelines tender berdasarkan pasal 22 UUNo.5/1999, yaitu identifikasi indikasi persekongkolan, terbukti ada persekongkolan tender pada saat Penawaran, Evaluasi dan Penetapan pemenang tender, dan Pengumuman pemenang tender.
  3. Pelanggaran oleh pihak PT Pertamina (Persero) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam hal penunjukan langsung Terlapor II: Goldman Sachs  (Singapore), Pte. sebagai financial advisor dan arranger.
  4. Juga terbukti bahwa PT Pertamina (Persero) dan Terlapor II: Goldman Sachs (Singapore), Pte. terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam hal penerimaan penawaran (bid) ketiga dari Terlapor III: Frontline, Ltd.
  5. Juga terbukti bahwa PT Pertamina (Persero), Terlapor II: Goldman Sachs (Singapore), Pte., Terlapor III: Frontline, Ltd. dan Terlapor V: PT Perusahaan Pelayaran Equinox terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22 Undang-undang  Nomor 5 Tahun 1999.
  6. Menghukum Terlapor II: Goldman Sachs (Singapore) Pte. membayar denda sebesar Rp 19.710.000.000 (sembilan belas miliar tujuh ratus sepuluh juta Rupiah).
  7. Menghukum Terlapor III: Frontline, Ltd. membayar denda sebesar Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah).
  8. Menghukum Terlapor V: PT Perusahaan Pelayaran Equinox membayar denda sebesar Rp 16.560.000.000 (enam belas miliar lima ratus enam puluh juta Rupiah.
  9. Menghukum Terlapor I: PT. Pertamina (Persero) untuk  tidak melakukan hubungan usaha dalam bentuk apapun dan atau menghentikan hubungan usaha yang telah ada dengan Terlapor II: Goldman Sachs (Singapore), Pte. dan atau Terlapor III: Frontline, Ltd. dan atau Terlapor V: PT Perusahaan Pelayaran Equinox selama Terlapor II: Goldman Sachs (Singapore), Pte., Terlapor III: Frontline, Ltd. dan Terlapor V: PT Perusahaan Pelayaran Equinox belum membayar denda yang ditetapkan.
  10. Menghukum masing–masing Terlapor untuk membayar ganti rugi: Terlapor II,  Goldman Sachs (Singapore), Pte. sebesar Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar Rupiah.
  11. Menghukum masing–masing Terlapor untuk membayar ganti rugi: Terlapor III, Frontline, Ltd. sebesar Rp. 120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar Rupiah).
  1. 2.    Analisis mengenai pengertian rahasia perusahaan (Pasal 23 UU No.55/1999) diartikan secara luas/sempit dalam kasus IMI dengan Aquarius masalah lagu-lagu Dewa 19.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada:

Bagian Keempat

 Tentang Persekongkolan

Pasal 23

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan

informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia

perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak

sehat. [19]

Adapun Penjelasan Pasal 23 tersebut adalah:

  1. Cukup jelas.[20]
  1. Kemudian Unsur Pasal 23 tersebut adalah :
    1. Pelaku usaha
    2. Bersekongkol
    3. Pihak lain
    4. Mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifisakan sebagai rahasia perusahaan.
    5. Mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat

Mengenai rahasia dagang, diatur secara tersendiri dan tidak dimasukkan dalam UU No.5 Tahun 1999. Dewasa ini pengaturannya dapat dijumoai dalam UU Nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia Dagang. Nah, dalam Undang-undang No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, 20 Desember 2000, Pasal 1 ayat (1) berbunyi:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

  1. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

`Kemudian Surat Keputusan KPPU No.57/KPPU/Kep/III/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 huruf b tentang Pengecualian Penerapan UU No.5 Tahun 1999 terhadap Perjanjian yang Berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual  menjelaskan bahwa lingkup perlindungan berdasarkan hak kekayaan intelektual.

Jadi  dapat kita simbulkan bahwa: 1. Bahwa perjanjian yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah perjanjian lisensi yang berada dalam lingkup hak paten, hak merek, hak cipta, hak desain industri, hak desain tata letak sirkuit terpadu, dan hak rahasia dagang; 2. Bahwa istilah “merek dagang” hendaknya dimaknai sebagai merek yang mencakup merek dagang dan meek jasa; 3. Bahwa istilah ‘rangkaian elektronik terpadu’ hendaknya dimaknai sebagai desain tata letak sirkuit terpadu.

Keberadaan rezim hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Hukum Persaingan Usaha hendaknya dipandang sebagai ketentuan hukum yang bersifat komplementer atau saling mengisi untuk keharmonisan sistem hukum nasional Indonesia. Kesamaan yang dimiliki oleh kedua rezim hukum tersebut diantaranya ialah pada tujuannya yaitu untuk memajukan sistem perekonomian nasional di era perdagangan bebas dan globalisasi, mendorong inovasi dan kreatifitas, serta untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.[21]

Apakah sebenarnya rahasia perusahaan itu dalam praktik? Mari kita kita lihatkasus IMI dengan Aquarius masalah lagu-lagu Dewa 19, dalam Putusan Perkara Nomor: 19/KPPU-L/2007. Kembali menurut A.M.Tri Anggraini[22] adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisa adanya persekongkolan dalam hal rahasia perusahaan dalam UU No. 5/1999, persekongkolan dinyatakan sebagai rule of reason, yaitu bahwa suatu tindakan memerlukan pembuktian dalam menentukan telah terjadinya pelanggaran terhadap persaingan usaha yang sehat. Kemudian untuk itu dalam persekongkolan dalam hal rahasia perusahaan, perlu diketahui : apakah proses tender tersebut dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.  Berikut adalah ringkasa perkara tersebut

PUTUSAN PERKARA NO.  19/KPPU-L/2007 PENGUASAAN PASAR DAN

PERSEKONGKOLAN EMI MUSIC SOUTH EAST ASIA,  EMI INDONESIA,  ARNEL

AFFANDY, S.H, DEWA 19, DAN IWAN SASTRAWIjAYA[23]

Dugaan pelanggaran pada perkara ini dilakukan oleh EMI Music South East Asia (Terlapor I), PT EMI Indonesia (Terlapor II), Arnel Affandy, S.H (Terlapor III), Dewa 19 (Terlapor IV), dan Iwan Sastrawijaya (Terlapor V). Perkara ini adalah perkara persaingan usaha yang terkait dengan pembayaran ganti rugi serta persekongkolan dalam hal rahasia perusahaan.  Berdasarkan hukum maka jika pelaku usaha yang bersangkutan mengajukan ganti rugi, maka identitas Pelapor dalam perkara ini tidak dirahasiakan oleh Majelis Komisi.  Identitas pelapor, yaitu PT Aquarius Musikindo diperlukan sebagai keterangan yang cukup jelas kepada siapa para Terlapor akan membayar ganti rugi. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (LHPL) dan tanggapan/pembelaan dari para Terlapor tersebut, pada tanggal 25 Apri 2008 Majelis Komisi melakukan musyawarah dan memutuskan perkara ini dalam amar sebagai berikut:

1. Menyatakan EMI Music South East Asia (Terlapor I), PT EMI Indonesia (Terlapor II), Arnel Affandi, S.H. (Terlapor III), Dewa 19 (Terlapor IV) dan Iwan Sastra Wijaya (Terlapor V) secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar ketentuan Pasal 23 Undang-undang Nomor 5/1999;

2. Memerintahkan Arnel Affandi, S.H. (Terlapor III), Dewa 19 (Terlapor IV) dan Iwan Sastra Wijaya (Terlapor V) untuk tidak lagi melakukan persekongkolan dalam bentuk pembocoran informasi rahasia perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;

3. Menetapkan EMI Music South East Asia (Terlapor I) dan PT EMI Indonesia (Terlapor II) untuk membayar ganti rugi kepada PT Aquarius Musikindo sebesar Rp3.814.749.520,00 (tiga milyar delapan ratus empat belas juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah);

4. Menghukum EMI Music South East Asia (Terlapor I) dan PT EMI Indonesia (Terlapor II) untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan  kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

Dalam kasus ini KPPU menegaskan bahwa EMI Music South East Asia (Terlapor I), PT EMI Indonesia (Terlapor II), Arnel Affandi, S.H. (Terlapor III), Dewa 19 (Terlapor IV) dan Iwan Sastra Wijaya (Terlapor V) secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar ketentuan Pasal 23. Seperti yang penulis pelajari di atas secara tegas Pasal 23 ini mengatakan bahwa, “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasiaperusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

Kemudian KPPU juga berhasil membuktikan Unsur dari Pasal 23 tersebut adalah :1. Pelaku usaha; 2. Bersekongkol; Pihak lain; 4. Mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifisakan sebagai rahasia perusahaan; Mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Persekongkolan yang menurut putusan KPPU terpenuhi terkait dengan definisi Pasal 1 ayat 8: “Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.” Dalam putusan KPPU ini pihak yang bersekongkol adalah EMI Music South East Asia (Terlapor I), PT EMI Indonesia (Terlapor II), Arnel Affandi, S.H. (Terlapor III), Dewa 19 (Terlapor IV) dan Iwan Sastra Wijaya (Terlapor V). Dalam hal Dewa 19 KPPU menyatakan, “Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan Dewa 19 (Terlapor IV) terlibat dalam persekongkolan.” Bahwa dengan demikian unsure bersekongkol terpenuhi.

Kemudian dengan tegas pula KPPU menyatakan dalam pertimbangan hukumnya:

  1. Tentang unsur kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan:
    1. Bahwa informasi perusahaan yang bersifat rahasia adalah informasi yang mempunyai nilai ekonomis yang harus dijaga kerahasiaannya dari pihak-pihak di luar perjanjian.
    2. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan dalam perkara a quo informasi perusahaan yang bersifat rahasia dalam perjanjian antara Dewa 19 (Terlapor IV) dengan PT Aquarius Musikindo antara lain advance, royalty, time frame, option dan penalty.
    3. Bahwa dengan demikian unsur informasi kegiatan usaha pesaingnya yang dikategorikan sebagai rahasia perusahaan terpenuhi.[24]

KESIMPULAN PENULIS:

  1. Rahasia perusahaan dalam arti luas Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, 20 Desember 2000 disebutkan, “Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.
  2. Rahasia perusahaan dalam arti sempit bercermin dari Putusan Perkara Nomor: 19/KPPU-L/2007 maka disebutkan bahwa, “Informasi perusahaan yang bersifat rahasia adalah informasi yang mempunyai nilai ekonomis yang harus dijaga kerahasiaannya dari pihak-pihak di luar perjanjian.”
  3. Selain adanya unsurr rahasia perusahaan Putusan Perkara Nomor: 19/KPPU-L/2007 ini berhasil membuktikan adanya persekongkolan dalam hal rahasia perusahaan. Para pihak yang terlibat persekongkolan adalan adalah EMI Music South East Asia (Terlapor I), PT EMI Indonesia (Terlapor II), Arnel Affandi, S.H. (Terlapor III), Dewa 19 (Terlapor IV) dan Iwan Sastra Wijaya (Terlapor V).
  4. Setelah membuktikan adanya rahasia perusahaan dan adanya persekongkolan dari sejumlah pihak, maka KPPU menetapkan menetapkan EMI Music South East Asia (Terlapor I) dan PT EMI Indonesia (Terlapor II) untuk membayar ganti rugi kepada PT Aquarius Musikindo sebesar Rp3.814.749.520,00. Ganti rugi ini sesuai dengan tuntutan PT Aquarius Musikindo pihak yang dirugikan.
  5. Selain itu KPPU juga menghukum EMI Music South East Asia (Terlapor I) dan PT EMI Indonesia (Terlapor II) untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha.

[1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor % Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Diakses dari www.kppu.go.id tanggal 18 April 2012.

[2] ibid

[3] Lihat Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010. Diakses dari www.kppu.go.id tanggal 18 April 2012.

[4] Anggraini, A.M.Tri, “Bahan Kuliah Larangan Persekongkolan Tender dalam UU Nomor 5 Tahun 1999”, FHUI, April 2012.

[5] ibid.

[6] PUTUSAN Perkara Nomor: 07/KPPU-L/2004, Diakses dari www.kppu.go.id tanggal 18 April 2012, hlm.1.

[7] Ibid, hlm.2.

[8] Ibid. hlm.2.

[9] Ibid, hlm. 16.

[10] Ibid, hlm.  64.

[11] Ibid., hlm.69.

[12] Ibid, hlm. 69.

[13] Ibid., hlm. 94.

[14] Ibid., hlm. 94.

[15] Ibid., hlm.96.

[16] Ibid.,hlm. 101.

[17] Ibid., hlm. 119-120.

[18] Ibid., hlm. 124-127.

[19] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor % Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Diakses dari www.kppu.go.id tanggal 18 April 2012.

[20] ibid

[21] Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha, (Jakarta: NLRP, 2010), hlm.106-108.

[22] Anggraini, A.M.Tri, “Bahan Kuliah Larangan Persekongkolan Tender dalam UU Nomor 5 Tahun 1999”, FHUI, April 2012.

[23] Katalog Putusan KPPU Periode 2000 – September 2009, diakses dari www.kppu.go.id tanggal 18 April 2012.

[24] Putusan Perkara Nomor: 19/KPPU-L/2007, hlm. 49. Diakses dari www.kppu.go.id tanggal 18 April 2012.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: