Home » Uncategorized » Pidato Fadjroel Rachman di Mahkamah Konstitusi: MEMBELA KEBEBASAN DAN DEMOKRASI MELAWAN SENSOR DAN INDOKTRINASI

Pidato Fadjroel Rachman di Mahkamah Konstitusi: MEMBELA KEBEBASAN DAN DEMOKRASI MELAWAN SENSOR DAN INDOKTRINASI

Blog Stats

  • 53,378 hits

Categories

Flickr Photos

More Photos

Top Clicks

  • None

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati,

Inkuisitor, penjaga nilai moral dan agama Katolik di Abad Pertengahan, membakar Giurdano Bruno di tiang salib karena mempercayai pengetahuan yang teramat sederhana bagi manusia abad XXI : matahari adalah pusat tata surya, dan bumi mengelilingi matahari bukan sebaliknya. Galileo Galilei, fisikawan termashur pendahulu Issac Newton, Albert Einstein dan Stephen Hawking, sedikit lebih beruntung, hanya dihukum Inkuisitor tahanan rumah seumur hidup. Revolusi Copernicus yang dibela Giurdano Bruno dan dikembangkan Galileo Galilei itulah yang mendorong dan mengukuhkan kemajuan pada manusia, peradaban dan ilmu pengetahuan. Umat manusia di bumi manusia memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari pengorbanan kedua pahlawan ilmu pengetahuan tersebut, termasuk kita semua yang hadir dalam sidang Mahkamah Konstitusi yang terhormat ini. Apakah yang dikenang manusia dari para Inkuisitor? Hanya ini tuan-tuan dan puan-puan: Kebodohan, kebarbaran, keserbamutlakan, ketertutupan, dan anti kemajuan kemanusiaan, peradaban, dan ilmu pengetahuan.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati,

Apakah kita, setelah 62 tahun merdeka dan hidup di abad XXI, masih hidup di abad Pertengahan dan berhadapan dengan para Inkuisitor yang percaya bahwa sensor dan indoktrinasi menyelamatkan umat manusia dan meninggikan peradaban? Inilah pengalaman saya dan generasi saya ketika berhadapan dengan rezim totaliter Soeharto-Orde Baru. Saya ingin mengambil dua contoh terburuk dengan kerusakan moral, psikologis dan intelektual terburuk bagi generasi saya ketika sensor atau pelarangan dan indoktrinasi ideologi dilakukan rezim totaliter Soeharto-Orde Baru.
Pertama, indoktrinasi ideologi Pancasila yang secara massal dilakukan terhadap seluruh lapisan masyarakat. Hanya ada satu tafsir tunggal terhadap Pancasila, tafsir lain harus disensor dan dijauhkan dari kemungkinan ada dalam benak setiap manusia Indonesia, tanpa alternatif. Agar tafsir tersebut tercetak seperti beton di dalam pikiran manusia Indonesia, maka dilakukan program massal indoktrinasi melalui penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), tentu dilengkapi lagi dengan propaganda tentang musuh utama ideologi Pancasila, melalui film Pengkhianatan G30S/PKI yang menjadi tontonan wajib untuk seluruh masyarakat dan diputar berulang setiap tahun melalui layar televisi bertepatan dengan tanggal 30 September. Paduan genial sensor dan indoktrinasi tersebut membuat generasi saya menghancurkan kualitas intelektual dan moralitas, menutup pintu kebebasan berpikir untuk mengembangkan alternatif pemikiran, dan percaya bahwa siapapun yang berpendapat, berkeyakinan atau berideologi lain, sangat pantas dilenyapkan, di penjara, disiksa atau bahkan dibunuh dengan cara apapun. 
Kualitas moral dan intelektual terburuk yang diinternalisasi oleh sensor dan indoktrinasi rezim totaliter Soeharto-Orde Baru terjadi pada saya sendiri. Pertamakali bertemu dengan Pramudya Ananta Toer, pengarang terkemuka yang berkali-kali menjadi nominee Nobel Kesusastraan, membuat saya demikian ragu-ragu dan takut untuk bersalaman, padahal Reformasi 1998 baru saja selesai, dimana Soeharto dan Orde Baru berhasil digulingkan, dan saya berpartisipasi aktif dalam proses pendudukan DPR/MPR sebagai Presidium Forum Mahasiswa Pascasarjana (Forum Wacana) Universitas Indonesia. Di ITB, pada Lima Agustus 1989, kami para mahasiswa yang percaya bahwa lembaga pendidikan merupakan lembaga ilmiah, terbuka, dan kritis, menolak secara tegas proses sensor dan indoktrinasi dengan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) tersebut. Akibatnya kami diculik oleh aparat militer Badan Koordinasi Stabilitas Nasional (Bakorstanas), ditahan dipenjara militer selama setahun tanpa pengacara, tak boleh bertemu keluarga, sebelum di sidang secara tidak adil, divonis tiga tahun, termasuk dibuang ke Penjara Pulau Nusakambangan dan berakhir di Penjara Sukamiskin.
Kedua, sensor atau pelarangan terhadap karya-karya Pramudya Ananta Toer, termasuk tetralogi Pulau Buru, dengan alasan karya-karya tersebut bertentangan dengan ideologi Pancasila dan akan menjerumuskan pembacanya menjadi penganut komunis. Menjadikan generasi saya kehilangan sumber informasi penting untuk perkembangan intelektual dan pemahaman sejarah bangsa dengan cara pandang yang berbeda daripada cara pandang resmi rezim totaliter Soeharto-Orde Baru. Secara sembunyi-sembunyi, kami dengan rakus membaca karya-karya Pramudya secara kritis, dan hingga hari ini tidak pernah menganut ajaran komunisme, dan tidak tertarik menjadi pengikut komunis, alih-alih percaya komunisme, saya malah semakin meyakini bahwa jantung demokrasi adalah kebebasan dan rasionalitas. Pelarangan terhadap karya Pramudya bahkan berlangsung hingga hari ini, tak pernah dicabut oleh Kejaksaan. Bahkan eksepsi saya dan kawan-kawan di pengadilan mahasiswa Indonesia di Bandung pada 1990 termasuk bahan bacaan terlarang oleh Kejaksaan hingga hari ini. Padahal apa yang saya sampaikan di depan majelis hakim Mahkamah Konstitusi tak jauh berbeda daripada isi eksepsi pada tahun 1990 yaitu membela kebebasan dan demokrasi, khususnya hak sipil dan politik.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati,

Sekali lagi saya tegaskan, kenapa saya menolak sensor dan indoktrinasi. Sensor dan indoktrinasi teramat jelas, melalui dua kasus di atas, merusak kualitas moral dan intelektual manusia bebas yang menjadi sasarannya. Saya yakin kerusakan tersebut masih membekas pada generasi saya, sebagian besar masih hidup dengan ketakutan dan keragu-raguan menerima hak sipil yang menjamin kebebasan dan perbedaan ideologi, iman, ataupun keyakinan yang berbeda, Padahal hanya dengan kebebasan, pilihan rasional bisa dibuat oleh setiap manusia, kemudian dengan pilihan rasional tersebut akan muncul tanggung-jawab individual. Tanpa kebebasan, tidak ada pilihan, tanpa pilihan tidak tanggung-jawab. Tanpa kebebasan, tanpa pilihan, tidak ada surga dan neraka. 
Bahkan Sidharta Gautama pun tidak akan ada dan tidak akan memperoleh pencerahan, bila sensor dan indoktrinasi dari orangtua dan pemimpin agama lama, tetap dipatuhi dalam istana mewah berkecukupan, tanpa penderitaan dan tanpa bersentuhan dengan dunia. Peniadaan sensor dan indoktrinasi adalah sumber penyelamatan dan pencerahan manusia.Ilmu pengetahuan pun terhambat oleh perilaku barbar para Inkuisitor terhadap Giurdano Bruno dan Galileo Galilei. Kedatangan Issac Newton harus tertunda berabad-abad karena sensor dan indoktrinasi. Demokrasi di Indonesia pun terhambat puluhan tahun karena sensor dan indoktrinasi rezim totaliter Soeharto-Orde Baru. Ilmu pengetahuan, kemanusiaan dan peradaban saya yakin hanya bisa berkembang secara progresif bila kita meniadakan sensor dan indoktrinasi, dan melepaskan setiap manusia Indonesia untuk hidup dalam kebebasan, menentukan pilihan rasional sendiri, lalu bertanggungjawab terhadap pilihan rasional tersebut. Sembari tetap berada dalam ketegangan dialektis, bahwa setiap pilihan rasional harus tunduk pada evaluasi kritis dan falsifikasi. Guru saya adalah Karl Raimund Popper, filsuf yang mengajari metodologi pemecahan kritis, evaluasi kritis, falsifikasi dan masyarakat terbuka. 
Bacalah The Open Society and Its Enemies dan Logic of Scientific Discovery, yang mengajarkan kritisisme, dan masyarakat terbuka adalah ciri masyarakat demokratis dan prasyarat kemajuan ilmu pengetahuan, bukan sensor, indoktrinasi dan masyarakat tertutup. Tak ada yang absolut di muka bumi ini, setiap orang adalah pencari kebenaran. Untuk itulah diperlukan sebuah masyarakat terbuka yang dapat dikritik terus menerus, di mana informasi apapun dapat ditemukan tanpa sensor dan pilihan tak dibatasi melalui indoktrinasi. Untuk itulah saya hadir disini mendukung sepenuh hati upaya mengembalikan hak konstitusional dan hak demokratis setiap warganegara Indonesia yang dijamin melalui pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Saya pun bersedia membela kebebasan dan hak demokratis ini seperti teladan Giurdano Bruno dan Galileo Galilei.
Apakah saya menganut kebebasan tanpa batas? Tidak, samasekali tidak, kebebasan saya dibatasi kebebasan orang lain, tidak masuk dalam kebebasan saya untuk melakukan tindakan kriminal, misalnya mencabut hak hidup orang lain termasuk melaksanakan hukuman mati atas nama Negara. Percayalah, saya tidak akan meletakkan bom di depan sidang Mahkamah Konstitusi terhormat ini, atau meletakkan bom di bawah meja anak-anak berusia tujuh tahun di Pantai Kuta Bali yang sedang bersantap dengan ayah ibunya. Perbuatan kriminal bukanlah kebebasan! 
Dua orang putera saya, Mahatma Yudhistira Kusuma Putera (11) dan Krishna Satyagraha Kusuma Putera(9) adalah dua manusia Indonesia bersama puluhan juta anak-anak segenerasinya yang akan menghadapi dunia baru yang memerlukan pengalaman baru, dan pikiran baru. Pikiran usang, kolot, bobrok tak akan membuat mereka mampu menghadapi dunia baru. Perlukah sensor dan indoktrinasi buat Mahatma dan Krishna? 100% tidak perlu, yang diperlukan mereka adalah kebebasan, pilihan, dan tanggungjawab yang sesuai dengan usia perkembangan mereka, bukan sensor dan indoktrinasi. Bila ada sebentuk informasi atau film (layar lebar, televisi, buku, dan lainnya) dihadapan mereka, lakukanlah klasifikasi informasi apapun yang disesuaikan dengan usia perkembangannya. Hingga suatu hari nanti ketika mereka dewasa dapat sebebasnya memperoleh informasi apapun, tanpa ketakutan. Agar ketika memilih sesuatu untuk hidup mereka, semua informasi tersedia, sehingga pilihan rasional menjadi pilihan optimal, dan tanggungjawab yang dipikul pun menjadi optimal. Kita memerlukan anak-anak, pemuda, orang dewasa, dan warganegara yang bertanggungjawab. Tetapi tanpa kebebasan dan pilihan, hanya sensor dan indoktrinasi, maka tak ada tanggungjawab. Kita pun tak berhak meminta tanggungjawab bila tak ada pilihan, bila tak ada kebebasan. Untuk Mahatma dan Krishna, dan untuk siapapun warganegara Indonesia, yang mereka butuhkan hanyalah klasifikasi informasi berdasarkan usia, bukan sensor dan indoktrinasi.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati,

Demikianlah pandangan saya, betapa buruknya sensor dan indoktrinasi. Keduanya menuju kepada masyarakat tertutup yang dipenuhi kekerasan, kebohongan, dan kebodohan. Ketika rezim totaliter Soeharto-Orde Baru digulingkan mahasiswa, kita sadar bahwa sensor dan indoktrinasi secara diametral bertentangan dengan demokrasi. Kita menghapuskan penataran kebodohan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), membubarkan institusi kekerasan penjaga idelogi tersebut Badan Koordinasi Stabilitas Nasional/ Daerah (Bakorstanas/da), menghentikan pemutaran filem propaganda Pengkhiatanan G30S/PKI yang ternyata dipenuhi kebohongan. Walaupun kita lupa mencabut larangan terhadap buku-buku Pramudya Ananta Toer, bahkan mencabut larangan eksepsi saya Manifesto Kedaulatan Rakyat, yang berisi pembelaan atas kebebasan dan demokrasi, di Pengadilan Mahasiswa Indonesia pada tahun 1990 di Bandung, bahkan tetap menyensor kebenaran dokumenter dari film Student Movement in Indonesia karya Tino Saroenggalo. Kebohongan dan kebodohan tampaknya ingin terus diabadikan oleh Lembaga Sensor Film (LSF).
Kita hadir di sini bersama-sama melawan sensor dan indoktrinasi, dan bersama-sama pula membela kebebasan dan demokrasi yang berpuluh tahun kita perjuangkan. Termasuk membela hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945. Tanpa perjuangan kebebasan dan demokrasi yang dipenuhi kekerasan, penjara, penculikan, dan nyawa sahabat-sahabat yang hilang sampai hari ini seperti penyair Wiji Thukul (saya selalu berdoa tetap dapat bertemu sahabat saya ini suatu hari nanti), maka rezim totaliter Soeharto-Orde Baru tidak akan tumbang, tidak ada Pasal 28F UUD 1945, dan tentu saja tidak akan ada Mahkamah Konstitusi tempat kita berkumpul hari ini. 

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati,

Catatan akhir saya adalah, (1) bila ada kegagalan penegakan hukum di masyarakat; (2) bila ada kegagalan tokoh-tokoh agama membina moral umatnya; (3) bila ada lembaga semacam Komisi Penyiaran Indonesia dan sejenisnya yang tak memiliki atau tak mampu menegakkan wewenang; (4) bila ada kemiskinan dan kurangnya pendidikan pada mayoritas rakyat, sangatlah keliru dan menyesatkan bila menjadikan keempat realitas hukum, sosial, ekonomi, dan politik itu sebagai alasan untuk mencabut hak demokrasi dan hak konstitusional setiap warganegara untuk mendapatkan informasi (apapun) secara bebas. Tindakan dan upaya mencabut kebebasan memperoleh informasi sebagai hak demokratis dan konstitusional setiap warganegara adalah logika yang sesat dan menyesatkan. Hak tak dapat ditunda dengan alasan apapun, karena menjadi basis untuk emansipasi individual dan emansipasi sosial, basis untuk tumbuhnya demokrasi.
Marilah kita bersama-sama membangun masyarakat terbuka dan kritis, serta berjuang merawat kebebasan, agar lahir warganegara yang bertanggungjawab terhadap kehidupan pribadi dan kehidupan sosial. Mari kita membangun sebuah Republik baru untuk anak-anak kita, tentu juga untuk anak-anak saya Mahatma dan Krishna, sebuah Republik tanpa sensor dan indoktrinasi. Republik Konstitusional yang membela hak warganegaranya, membela kebebasan dan demokrasi.

Terimakasih.

Jakarta, 27 Januari 2008

Image


3 Comments

  1. permana says:

    ANDA BODOH FADJROEL

  2. ERIEQcioUS says:

    tanpa kebebasan tidak ada pilihan, tanpa pilihan tidak ada tanggung-jawab!! (y)
    pertanyaan saya, tntg pornoaksi dlm film gmn solusinya bang?

    • permana says:

      kalau beliau tidak setuju dgn UU Anti Pornografi dan Pornoaksi, baru saja percaya konsistensinya.
      Konsisten dalam kebodohan maksud saya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: