Home » Uncategorized » Giorgio Agamben, Hukum dan Theory of Exception

Giorgio Agamben, Hukum dan Theory of Exception

Blog Stats

  • 53,378 hits

Categories

Flickr Photos

More Photos

Top Clicks

  • None

Mengikuti gagasan Giorgio Agamben, Baruch Spinoza Chair and a professor of philosophy at the European Graduate School in Saas-Fee, Switzerland, dalam bukunya Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life (1998) yang ditulis dua bulan setelah serangan 9/11 disaat pemerintahan George Bush Jr. memaklumatkan state of emergency. Dalam suasana politik di Amerika Serikat dan dunia yang dipenuhi teriakan perang dan anti terorisme muncullah ide bernas dari Agamben yang mengkaji subjek state of exception atau kedaruratan sebagai  “the temporary suspension of the juridical order… powerful strategy that has the potential to transform democracies into totalitarian states.”. Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life  ini adalah buku pertama yang menteoritisir state of the exception atau kedaruratan dalam konteks filsafat dan sejarah. Dalam buku ini Agamben memakai dan memperkaya gagasan Carl Schmitt, Derrida, Walter Benjamin, and Hannah Arendt. Kedaruratan (exception) berasal dari bahasa Latin ex-capere yang berarti “dibawa keluar” dan bukan sekadar dikecualikan, keputusan dalam kedaruratan tidak mengecualikan diri dari hukum, melainkan membawa dirinya sekaligus kekuatan hukum keluar dari hukum sehingga  hukum kehilangan kekuatannya.

Kesimpulan Donny G. Adian[1] bahwa state of exception atau kedaruratan tidak mengenal hukum apapun, melainkan membuat hukumnya sendiri. Kedaruratan membuat hukumnya sendiri dalam kondisi ketiadaan hukum, atau tepatnya menihilkan hukum yang ada yang sedang berlaku. Hukum berlaku pada kedaruratan sebagai yang tidak berlaku lagi (suspended). Proses asal-usul hukum dalam kedaruratan adalah kedaruratan melumpuhkan kekuatan hukum dari hukum yang berlaku, hukum yang ada, dan memindahkannya ke tangan sovereign untuk membuat hukum baru.  Sovereignity ini seperti yang dipahami oleh Carl Schmitt tidak didasarkan pada hukum melainkan pada absennya hukum, jadi bagi Carl Schmitt kedaruratan tidak terlepas dari hukum melainkan memiliki relasi khusus dengan hukum. Sedangkan kedaruratan atau state of exception itu sendiri bukan sekadar fakta atau peristiwa melainkan indikator sovereignity.  Dengan kata lain, Thus, what Foucault describes as a retreat of disciplinary institutions, for Agamben also coincides with the permanent state of exception becoming the realm of application of political power. By state of exception Agamben understands the suspension of the rule that provides it with its legitimacy.”

Keputusan George Bush Jr., membuat Patriot Act untuk mengantisipasi bahkan memburu apa yang disebutnya sebagai teroris dan terorisme yang mengancam Amerika Serikat dari dalam negeri dan luar negeri (terbukti kemudian AS menduduki Afghanistan dan Irak, dan meningkatkan pengawasan di dalam negeri dari bandara, ruang publik, hingga perpustakaan universitas, bahkan pertunjukkan teater anti perang Irak, juga terasa komikal petugas bandara menangkap seseorang yang memakai kaos bertuliskan We Will Not Be Silent tetapi dalam huruf Arab).[2] Patriot Act melucuti proteksi legal tersangka teroris dan membiarkannya dalam ketidakmenentuan. Tersangka teroris dicabut status legalnya namun dengan demikian justru masuk ke dalam legal order yaitu  Patriot Act. Inilah yang dicontohkan Agamben yang memungkinkan penegak hukum bertindak di luar Konvensi Jenewa dan di luar Konstitusi Amerika sendiri.  Jadi kedaruratan bukan khaos (kekacauan) sebagai lawan kosmos (keteraturan) atau anarki, ia  memiliki keteraturan meskipun tidak termasuk legal order. Simpul Donny, US sovereign tetap berada di dalam legal order meskipun mendevalidasi legal order.

Tentu hukum yang lahir dalam state of exception atau kedaruratan berkarakter paradoks[3], karena kedaruratan itu di dalam sekaligus di luar hukum, dia di dalam karena memiliki kekuatan mengikat (vis obligandi) namun kekuatan itu dipakai juga untuk melumpuhkan vis obligandi hukum itu sendiri (di luar hukum).

Kajian sejarah yang dilakukan Agamben menemukan bahwa arketip kedaruratan atau state of exception juga ditemukan pada hukum Romawi, khususnya pada apa yang disebut iustitium (pembekuan ius atau order). Ketika senat merasakan situasi yang mengancam kelangsungan Republik, mereka segera mengumumkan senatus consultum ultimum yang berujung pada dekrit yang mengumumkan tumultus (keadaan darurat karena gangguan internal atau pemberontakan). Ketika pasukan Anthony (pemberontak) bergerak menuju ibukota maka Cicero (anggota senat) mengatakan, “kita harus mengumumkan tumultus, memproklamirkan iustitium dan bersiap maju perang”, berdasarkan iustitium yang kemudian dikeluarkan, hukum yang melarang membunuh warganegara Romawi tanpa persetujuan publik dibekukan. Dalam kondisi yang dianggap “darurat” itulah bekerja kedaruratan atau state of exception. Kondisi serupa yang dirumuskan oleh George W. Bush Jr., di masa kontemporer sekarang ini.

Donny Gahral Adian mengutip Homo Sacer dan menjelaskan bahwa Iustitium membuat ruang hampa legal yang mengubah watak tindakan dari fakta hukum menjadi fakta spasio-temporal belaka, pembunuhan bukan lagi fakta hukum melainkan fakta bahwa si A menancapkan belati ke perut B pada ham 14.00 di ibukota kekaisaran Romawi. Iustitium menerabas perbedaan antara legislasi, eksekusi dan transgresi, tindakan yang diambil pada periode iustitium bukan eksekusi hukum ataupun transgresi hukum, sebab baik eksekusi maupun transgresi mengandaikan hukum yang tak terbekukan, apa yang dilakukan adalah de-eksekusi hukum, membuat hukum lumpuh secara operasional alias kehilangan kekuatan hukum. Dia yang  bertindak pada masa iustitium bukan diktator, sebab diktator adalah pejabat yang mendapat kekuasaan dari hukum yang dipilih rakyat. Tindakan semasa iustitium tidak berwatak diktatorial melainkan berupa ruang hampa hukum.Iustitium tidak menciptakan pejabat berkuasa (seperti supersemar) melainkan zona anomi yang mana semua determinasi legal berhenti bekerja.

Dengan demikian dapatlah kita simpulkan, bahwa Agamben menjelaskan asal-usul hukum dari kedaruratan atau state of exception dalam kerangka paradox of sovereignty[4] yang gagasannya diangkat dari Carl Schmitt. Santi Romano seorang hakim asal Italia menolak pendasaran hukum pada kedaruratan atau  state of exception sebab kedaruratan adalah sumber hukum itu sendiri. Kedaruratan tidak mengenal hukum apa pun, melainkan membuat hukumnya sendiri. Hukum tidak dipakai untuk menindak fakta-fakta transgresi melainkan justru lahir dari fakta-fakta transgresi yang tak bersangsi (interogasi tersangka teroris dengan metode waterboarding). Kedaruratan tidak perlu dicarikan pendasaran hukum karena sedari awal sudah berwatak hukum (memiliki kekuatan hukum). Kedaruratan menyiratkan hukum sebagai kekerasan (gewalt) yang memaksakan ketertiban (order) pada kekacauan (chaos). Dalam paradox of sovereign, sovereign (dalam kasus AS melalui Patriot Act) membekukan legal order (outside legal order) namun tetap memiliki kekuatan hukum untuk mencabutnya (inside legal order).

Berarti hukum yang lahir dalam situasi kedaruratan atau state of exception bekerja dalam proses di mana kedaruratan melumpuhkan kekuatan hukum dari hukum yang berlaku dan memindahkannya ke tangan sovereign untuk membuat hukum baru. Di titik inilah kita memahami Agamben bahwa kedaruratan atau state of exception,adalah strategi yang sangat cemerlang yang, “ has the potential to transform democracies into totalitarian states.”


[1] Adian, Donny Gahral, Bahan Kuliah Filsafat Hukum, FHUI, 2011.

[2] Goodman, Amy dan David G., Standing Up to The Madness: Ordinary Heroes in Extraordinary Times, 2008

[3] His reference to Schmitt is functional to explaining the paradox of sovereignty that lies in the notion of Ausnahme: ‘Sovereign is whoever decides on the state of exception’

[4] Agamben then cites Benjamin’s idea of a relation of constituent to constitutive power as that of a violence that brings about right to a violence that preserves it. In this sense, the constitution presupposes itself as constituent power (see Sieyés and Negri), and in this form it expressed the paradox of sovereignty.Image


1 Comment

  1. Mancur F. Sinaga says:

    Bila keadaan busuk tidak dapat dilawan karena terlalu kuatnya penguasa kebusukan maka secercah harapan msh tersisa di depan mata walau harus berbiaya nyawa dan darah. Itu menunjukkan bahwa rakyat hanya terpasung karena kekuatan sang raksasa. Yang paling menakutkan adalah rakyat tidak siap hidup karena kemampuan rakyat di bawah kesiapan.
    George W Bush ada secara keseluruhan dalam diri Amerika dalam Patriot Act. Serangan datang dari luar Amerika dimana Bush ada dlm Amerika. Maka org luar sebagai penyerang adalah musuh bersama seluruh rakyat bersama presiden. Mereka juga beruntung karena sepaham mengenali musuh berdasarkan kesehatan jiwa yg relatif merata.
    Menjadi semakin berbahaya ketika musuh ada dalam selimut. Ia santun dlm keadaan terjaga tetapi memperkosa di saat kebanyakan tak berdaya atau tidur. Tentu saja mereka yg sanggup terlelap itu adalah karena dungu. Sementara yg setengah dungu ikut mengerat bersama penguasa pengerat yg dungu. Hahaha…..sial….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: