Home » Uncategorized » Doktrin Fiduciary Duty versus Business Judgement Rule

Doktrin Fiduciary Duty versus Business Judgement Rule

Blog Stats

  • 53,378 hits

Categories

Flickr Photos

More Photos

Top Clicks

  • None

Prinsip utama doktrin fiduciary duty  diberlakukan dalam UUPT No.40/2007 Pasal 97 ayat (2), “Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.” Lalu Pasal 97 ayat (3) merupakan petunjuk  duty of loyalty, “ Setiap  anggota Direksi  bertanggung jawab  penuh  secara  pribadi  atas kerugian Perseroan apabila  yang bersangkutan  bersalah  atau  lalai  menjalankan tugasnya  sesuai  dengan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (2).” Dilanjutkan Pasal 97 ayat (4) merupakan petunjuk duty of care tanggungjawab menjadi tanggung renteng, “Dalarn hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih,  tanggung jawab  sebagaimana dimaksud pada  ayat (3) berlaku  secara tanggung  renteng  bagi  setiap  anggota Direksi .”  Berlakunya prinsip fiduciary duty ini diperkuat dalam Pasal 99 ayat (1) butir a dan b yang berbunyi, “ Anggota  Direksi  tidak  berwenang  mewakili  Perseroan apabila: a.  terjadi perkara di pengadilan antara  Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau  b.  anggota  Direksi  yang  bersangkutan  mempunyai  benturan kepentingan dengan Perseroan.”

Kesimpulan Freddy Harris dan Teddy Anggoro bahwa pihak utama yang dibebankan kewajiban fiduciary duty adalah direksi.[1] Mengutip Gower, menurut Harris dan Teddy dalam common law principles, fiduciary duty direksi terdiri atas dua jenis duty yaitu: 1. Duty of loyalty,”the decision makers within the company should act in the interest of the company, and not in their own interest.”;2. Duty of a good faith, “…that directors must act in good faith in what they believe to be the best interest of the company.” Kesimpulan Harris dan Teddy bahwa UUPT No.40/2007 tidak mengatur secara khusus mengenai fiduciary duty tetapi mengatur prinsip-prinsip umumnya. Nah dari prinsip umum fiduciary duty itu maka: 1. Direksi dalam mengurus perseroan harus memperhatikan kepentingan perseroan di atas kepentingan lainnya (to act bona fide in the interest of the company); 2. Pengurus Perseroan harus bertindak sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan (intra vires) serta memperhatikan batasan dan larangan yang ditentuka UU dan anggaran dasar sesuai Pasal 92 ayat (1), “Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.”; 3. Dalam melaksanakan kepengurusan, pribadi-pribadi anggota direksi harus memiliki itikad baik (in good faith) dan tanggung jawab (in full sense of responsibility); 4. Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan rajin (diligently), penuh kehati-hatian (carefully), dan pintar serta terampil (skillfully). Kesimpulannya, direksi dalam mengurus Perseroan di Indonesia dengan tegas dibebani kewajiban untuk melaksanakan fiduciary duty.

Sedangkan business judgement law bertujuan melindungi direksi atas keputusan bisnis yang merupakan transaksi korporasi, selama hal tersebut dilakukan dalam batas-batas kewenangan yang dimilikinya dengan penuh kehati-hatian dan itikad baik, atau apabila dijalankan sesuai prinsip-prinsip fiduciary duty. Mengutip Robert Charles Clark yang memandang business judgement law sebagai aturan sederhana atas pertimbangan bisnis direksi yang tidak akan dibantah oleh pengadilan dan pemegang saham, direksi tak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas konsekuensi yang timbul dari putusan bisnisnya.[2] Nah business judgement law sangat jelas diakui dalam UUPT No.40/2007 khususnya dalam Pasal 97 ayat (5) yang berbunyi, “, “Anggota Direksi tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  atas kerugian sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3) apabila dapat membuktikan: a.  kerugian  tersebut  bukan  karena  kesalahan  atau kelalaiannya; b,  telah  melakukan  pengurusan  dengan  itikad baik  dan kehati-hatian  untuk   kepentingan  dan  sesuai  dengan maksud dan  tujuan Perseroan; c.  tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun  tidak langsung  a t a s   tindakan  pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan d.  telah  mengambil  tindakan  untuk  mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.”

Perhatikan bahwa Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 99 ayat (1)  menekankan tugas fiduciary duty dari direksi, tetapi sebenarnya pasal-pasal tersebut juga  menegaskan berlakunya doktrin business judgement law. Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) UUPT No.40/2007 itu khususnya memberlakukan doktrin business judgement law dan dari ketentuannya dapat dsimpulkan bahwa tindakan direksi terhadap perseroan haruslah dilakukan dengan memenuhi ketiga syarat yuridis yaitu: a. Itikad baik (good faith); b. Penuh tanggungjawan dan; c. Untuk kepentingan perseroan. Manakala salah satu dari unsur yuridis itu tidak terpenuhi, direksi tersebut dianggap bersalah (dalam arti kesengajaan) atau setidak-tidaknya dalam keadaan lalai (negligence) dalam menjalankan tugasnya itu sehingga dia harus bertanggungjawab secara pribadi. Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan yuridis bahwa miskalkulasi, kesalahan yang jujur (honest mistake), atau kesalahan dalam mengambil keputusan (mere error in judgement) selama tidak melanggar salah satu atau lebih dari tiga unsur tersebut di atas, belumlah dapat dibebankan kewajiban hukum kepada direksi secara pribadi,meskipun mungkin saja pihak perseroan atau pemegang saham telah dirugikan secara materil atau non-materil. Karena itu dapat dikatakan bahwa sampai batas-batas tertentu, UUPT No.40/2007 memberlakukan doktrin putusan bisnis (business judgement law).[3] Hemat penulis doktrin business judgement law merupakan reaksi atas pembatasan diskresi yang timbul karena adanya kewajiban-kewajiban fiduciary bagi direksi dalam mengurus korporasi atau perseroan.

Berlakunya doktrin fiduciary duty terkait dengan doktrin business judgement law juga ditegaskan dalam Pasal 92 ayat (1) dan (2) berikut penjelasannya. Adapun Pasal 92 ayat (1) menekankan keharusan direksi menjalankan Perseroan sesuai dengan kepentingan, maksud dan tujuan Perseroan tentu dengan itikad baik dan tanggungjawab sesuai prinsip fiduciary duty dan business judgement law, yang berbunyi “Direksi  menjalankan  pengurusan  Perseroan  untuk kepentingan  Perseroan  dan sesuai  dengan maksud  dan tujuan Perseroan.” Sedangkan Pasal 92 ayat (2) dan penjelasannya menyatakan bahwa direksi berwenang menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan kebijakan yang, antara lain, didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam usaha sejenis. Bunyi Pasal  92 ayat (2) sebagai berikut, “Direksi berwenang menjalankan  pengurusan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1) sesuai  dengan  kebijakan  yang dipandang  tepat,  dalam  batas  yang  ditentukan  dalam Undang-Undang ini dan/atau  anggaran dasar.” Adapun penjelasan Pasal 92 ayat (2) ini berbunyi, “Yang dimaksud dengan “kebijakan yang dipandang tepat ” adalah kebijakan  yang, antara  lain  didasarkan  pada  keahlian,  peluang  yang tersedia, dan  kelaziman dalam dunia usaha  yang sejenis.”

Nah pasal-pasal di atas ini tegas sekali menganut doktrin business judgement law  serta memiliki prinsip fiduciary duty bila dikatakan direksi menjalankan perseroan didasarkan  pada  keahlian berarti direksi menjalankan duty of skill dimana direksi tidak diharapkan  tingkat keahlian kecuali hanya setingkat yang dapat diharapkan secara wajar dari orang yang sama pengetahuannya dan sama pengalaman dengannya atau dalam bahasa hukum popular, “degree of skill that may reasonably be expected from a person of his knowledge and experience.”[4] Adapun kebijakan bisnis dalam business judgement law dalam penjelasan Pasal 92 ayat (2) itu berupa “kebijakan sesuai kelaziman dalam dunia usaha  yang sejenis” ini sesuai dengan prinsip duty to exercise care dalam fiduciary duty yang menuntut direksi untuk melaksanakan tugasnya dengan rajin (diligently), penuh kehati-hatian (carefully), dan pintar serta terampil (skillfully), hal ini biasanya disebut dengan standard of conduct.[5]


[1] Harris, ibid, hlm., 54. Di Indonesia, doktrin fiduciary duty ini juga diterapkan kepada dewan komisaris, karena Dewan Komisaris adalah organ perseroan. Konsekuensi ini muncul karena penerapan double/two tier board model.

[2] Harris, op cit., hlm., 59.

[3] Fuady, Munir, Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law, Cet,(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 193.

[3] Gifis, Steven H, 1984,

[4] Anggoro, Teddy, 2010, Bahan Kuliah “Teori Perusahaan”, FHUI.

[5] Harris, op cit, hlm.56.

Image


1 Comment

  1. actio quanti minores says:

    lalu bagaimana jika direksi telah melakukan prinsip kehati-hatian dan itikad baik, atas keputusannya mengakibatkan kerugian besar bagi perusahaan. masih berlaku kah prinsip business judgement rule?bagaimana pertanggungjawabannya?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: