Home » publikasi » Kekayaan BUMN (Juga LPS) Menurut UU Keuangan Negara No.17/2003

Kekayaan BUMN (Juga LPS) Menurut UU Keuangan Negara No.17/2003

Blog Stats

  • 53,378 hits

Categories

Flickr Photos

More Photos

Top Clicks

  • None

Doktrin Perseroan Terbatas tegas mengatakan bila modal yang disetorkan negara kepada perseroan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seharusnya juga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), juga  adalah uang negara yang dipisahkan dan terikat dengan perjanjian perdata dimana perseroan adalah asosiasi modal para pendirinya. Akibat hukum lainnya adalah semua ciri dan sifat lain yang membedakan PT dengan badan hukum lainnya menjadi ciri dan sifat dari BUMN tersebut seperti : a. . Kekayaan  dan utang Perseroan Terbatas adalah terpisah dari kekayaan dan utang pemegang saham (pendiri PT); b. tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambil; c. . Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham (pendiri PT) dengan pengurus (direksi); 5.Memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas; 6.Kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Namun dalam kasus BUMN di Indonesia ada sejumlah masalah hukum yang belum selesai bahkan cenderung berada dalam situasai ketidakpastian hukum yaitu adanya pertentangan mengenai kedudukan keuangan negara sebagai bagian kekayaan negara yang dipisahkan di dalam UU No.17/2003 Tentang Keuangan Negara dan UU No.19/2003 Tentang BUMN serta UU No.40/2007 Tentang Perseroan Terbatas. Di dalam UU Keuangan Negara dikatakan bahwa keuangan negara meliputi kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN, seperti Pasal 2 huruf g yang berbunyi, “Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah.”  Jadi masalahnya apakah kekayaan negara yang diperuntukkan untuk digunakan sebagai penyertaan modal negara ke dalam BUMN apakah tetap merupakan kekayaan negara ataukah sudah menjadi kekayaan BUMN? Apabila membaca Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara ini jelas pengertian keuangan negara termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara, sehingga kekayaan negara yang dipisahkan yang dimasukkan sebagai penyertaan modal negara di BUMN adalah tetap kekayaan negara. Tetapi UU BUMN secara a contrario menentukan hal berbeda menyangkut kekayaan negara yang dipisahkan, pengertian kekayaan negara tercantum pada Pasal 1 angka (10) UU  No.19/2003 Tentang BUMN yang berbunyi, “Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya.” Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) berbunyi, “Yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan Bekanja Negara, tetapi pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.” Artinya kekayaan negara yang dipisahkan merupakan kekayaan negara yang bersumber dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal kepada BUMN. Ditegaskan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan itu tak lagi dikelola berdasarkan UU APBN melainkan dengan “prinsip-prinsip perusahaan yang sehat” sesuai dengan UU PT No.40/2007 dahulu UU No.1/1995, lihat Pasal 11 UU BUMN No.19/2003 yang berbunyi, “Terhadap Persero berlaku segala ketentuan  dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.” Artinya segala ketentuan dalam UUPT No.40/2007 berlaku untuk BUMN tentu a contrario dengan Pasal 2 huruf g UU UU No.17/2003 Tentang Keuangan Negara. Ketidakjelasan ini diperparah dengan fatwa Mahkamah Agung No. WMKA/Yud/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 yang mengatakan UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara itu tidak lagi mengikat secara hukum dengan adanya UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang merupakan undang-undang khusus (lex specialis) dan lebih baru dari UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Artinya pembinaan dan pengelolan modal BUMN yang berasal dari kekayaan negara tidak didasarkan pada sistem APBN melainkan didasarkan pada prinsip-prinsip perusahan yang sehat sesuai UUPT No.40/2007. Masalahnya fatwa Mahkamah Agung itu hanya sebuah pendapat hukum (legal opinion) MA yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, keberlakuannya tentunya tentunya dapat atau tidak dapat digunakan oleh Hakim di dalam memberikan pertimbangan putusannya.[1]


[1] Sulaiman, Alfin, Keuangan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dalam Perspektif Ilmu Hukum, (Bandung: Alumni, 2011) , hlm. 123.


1 Comment

  1. fadjroel says:

    Semoga bermanfaat untuk teman2 semua

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: