Home » Uncategorized » CRITICAL LEGAL STUDIES (CLS) : SEJARAH PEMIKIRAN, METODE, DAN KRITIK

CRITICAL LEGAL STUDIES (CLS) : SEJARAH PEMIKIRAN, METODE, DAN KRITIK

Blog Stats

  • 53,378 hits

Categories

Flickr Photos

More Photos

Top Clicks

  • None
  1. I.                   Sejarah Pemikiran CLS

 

  1. Hukum adalah Politik dan Ideologi

 

Law is politics, law exists only as an ideology, demikianlah esensi pemikiran Critical Legal Studies (selanjutnya disingkat CLS)  karena berdasarkan  kenyataan bahwa hukum adalah politik dan berkarakter ideologis. Karena itu doktrin hukum yang selama ini terbentuk sebenarnya berpihak pada mereka yang mempunyai kekuatan (power) simpul Prof. Hikmahanto Juwana[1]. Sementara politik itu sendiri adalah pertarungan kepentingan, simpul Donny Gahral Adian dalam bukunya Demokrasi Substansial: Risalah Kebangkrutan Liberalisme.[2] Terkait dengan karakter politik ini, Moh.Mahfud MD menegaskan dalam disertasinya Politik Hukum di Indonesia bahwa, “Hukum merupakan produk politik yang memandang hukum sebagai formalisasi atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaingan.” [3]

Mengutip ungkapan Hari Chand, Juwana kembali menekankan, “Law is simply politics, dress in different garb.”[4] Roberto Mangabeira Unger (lahir di Rio de Jainero 24 Maret 1947) Guru Besar bidang hukum di Harvard Law School sejak 1976, juga mengajar Barack Obama presiden Amerika Serikat sekarang, yang dikenal sebagai tokoh gerakan CLS dalam bukunya Teori Hukum Kritis[5] mengatakan bahwa, “…[CLS} mengupayakan ideal komunitas universal, suatu tugas politik yang sangat besar bagi masyarakat moderen,..untuk menjembatani jurang antara subjektivitas dan objektivitas dalam pemahaman sosial dan menyempurnakan visi tatanan sosial.” Lebih jauh Unger menegaskan, “Critical legal studies preferred, for the most part, to gravitate around familiar themes: the radicalization of the idea of doctrinal indeterminacy, a neo-marxist functionalist approach to the place of law in society, and identity politics”.[6] Sedangkan James Boyle mengatakan bahwa, “CLS offered not merely a theory of law, but a hopeful self-conception of a politically active, socially responsible [vision] of a noble calling”.[7] Di mana posisi ideologis Unger? Kata Andrew Phang, “Unger’s legal and social theory attempts to chart a “third path” between the commonly accepted path of socialism on the one hand and capitalism on the other.”[8] Menarik juga membaca Richard Rorty yang mengembangkan artikelnya berdasarkan klaim Unger bahwa, “Everything is politics.”[9]

CLS adalah pemikiran terbaru dalam teori hukum, diperkenalkan pada tahun 1970-an, tepatnya dimulai 1977 di Amerika Serikat, dengan inisiator seperti Roberto Mangabeira Unger dan  Duncan Kennedy yang dianggap figur utama gerakan CLS, nama lain yang dianggap pengembang pemikiran CLS seperti Morton Horwitz, David Trubek, Peter Gabel, Karl Klare, Kelman dan Mark Tushnet. Conference on Critical Legal Studies yang didirikan pada tahun 1977 merupakan organisasi nasional para pemikir dan aktivis gerakan CLS terdiri atas praktisi hukum, professor dan mahasiswa, imuwan sosial, dan pihak lain yang memiliki komitmen atas pengembangan perspektif teori kritis terhadap hukum, praktik hukum dan pendidikan hukum. “Their perception of legal scholarship is radical, in the sense that the study of law should result in criticism, revaluation of institutions and social transformation.”[10]

Kritik ideologi[11] terhadap hukum (khususnya teori hukum liberal) dilakukan pemikir CLS untuk membongkar “semen ideologis” atau legitimasi terhadap sistem yang ada yang membenarkan dominasi dan penindasan dari kelas penguasa (ruling class) yang dilakukan Aparat Negara Ideologis (Ideological State Apparatus/ISAs)[12] selain Aparat Negara Represif (Represive State Apparatus?RSAs)[13], menjadi kekuatan hegemoni[14] terhadap kelas yang ditindasnya. Pengaruh kuat pemikiran Antonio Gramsci tampak di sini karena, “Gramsci emphasized in his book “Prison Notes”, that a ruling class does not maintain its power exclusively through force but also by a variety of moral and social beliefs that persuade the people to accept the system as beneficial, justifiable and good.”[15] Lebih jauh Althusser menjelaskan bahwa, “RSAs functions by violence, but ISAs function by ideology. Whose ideology? The ideology of the ruling class who in principle holds State power (openly or more often by means of alliances between classes or class fractions).” Karen itu Unger menekankan dalam Law in Modern Society bahwa, “An adequate understanding of the legal system must account for the way the rule of law ideal is rooted in a peculiar form of social life. It must show how the nature of such a society both impels men to pursue this ideal and keeps them from fully realizing it.”[16]

  1. Jurisprudensi Radikal: Menantang Teori Hukum Liberal

Secara historis menurut Suri Ratnapala dalam Jurisprudence bahwa, “The CLS movement had its roots in the anti-capitalist and anti-liberal intellectual revolt that swept the Western world in the late 1960s and early 1970s. It flourished in the late 1970s to mid-1980s, mainly in United States, but was a spent force in jurisprudence by the end 20th century. It failed to dent the edifice of orthodox legal doctrine and culture, and within the intellectual left[17] it was eclipsed by the more radical postmodernis movement. Althought CLS has declined as a movement, its ideas continu to energise left critiques of liberal law and CLS scholars continue to produce some of the most challenging literature on legal theory.[18]

Lebih jauh Ratnapala menerangkan bahwa gerakan dan pemikiran CLS merupakan salah satu dari “radical jurisprudence”, penantang teori hukum liberal. Penantang teori hukum liberal lainnya pasca CLS adalah post-modernism (dalam teori hukum Jaques Derrida seringkali menjadi bahasan utama)[19] dan teori hukum feminis. Dikukuhkan pendapat Ratnapala ini oleh Mercuro dan Medema, “CLS can be interpreted, in part, as a reaction to what it eclectically terms liberalism, which includes the standard liberal and conservative orthodoxy. CLS reject the notion that either formal, doctrinal, traditional legal reasoning and scholarship or Chicago school law and economics are apolitical or value neutral.”[20]

Tentu serba sedikit kita kenali lebih dahulu teori hukum liberal yang menjadi sasaran dari radical jurisprudence seperti CLS. Liberalisme[21] sendiri adalah tradisi teori hukum dan politik yang menitikberatkan pada kebebasan individu dalam politik dan hukum di dalam masyarakat. Para pemikirnya adalah Hobbes, Locke, Hume, Smith dan Mostesquieu, dan pemikiran politik dan hukum liberal ini merajai ideologi politik di abad 19, 20, dan 21 apalagi pasca runtuhnya komunisme, sehingga pemikir seperti Francis Fukuyama beranggapan abad 21 adalah abad demokrasi liberal.[22] Ada dua aliran pemikiran liberal terkait dengan makna kebebasan, yaitu liberal klasik yang menganut gagasan “harm principle” John Stuart Mill[23] dan liberal negara-kesejahteraan (welfare-state liberal) yang meyakini bahwa, “in addition to legal freedom, people must be freed from want so they can better enjoy their legal liberty.”

Teori hukum liberal umumnya bersetuju terhadap 4 (empat) proposisi berikut: 1. Law is public good, law serves the public interest by providing a framework of rules that allows individuals to coordinate and harmonise their actions and is not itself a source of conflict[24]; 2.The rule of law is necessary for liberty, the rule of law serves individual liberty by curbing arbitrary actions of officials and making the law more certain and predictable; 3. The rule of law is possible, there are three essential conditions for the rule of law: a. the law must be knowable and reasonably stable; b. facts must be ascertainable to agenerally acceptable standard; and c. the making of the law and the application of the law must be distinguishable to an appreciateable degree; 4. The political institutions of liberalism protect liberty and the rule of law. Liberal count on constitusional devises such as the separation of powers (with independent court), due to process, representative democracy and the constitutional guarantees of basic rights to promote the rule of law and secure individual liberty. Representative democracy plays a central role in these systems by electing and removing governments and by electing and removing legislators, who in theory represent people’s view.[25]

Menurut pemikir dan aktivis CLS teori hukum liberal, seperti keyakinan para positivis[26] legal, seolah bebas nilai dan netral padahal menyimpan konsep manipulatif tentang harmoni sosial, melindungi status-quo yang mendapatkan privilege dalam status ekonomi, ras dan gender. CLS memperlihatkan bagaimana teori hukum liberal menyumbangkan stabilisasi dan pemapanan aturan hukum bahkan sistem sosial yang ada.[27] Di dalam Black’s Law Dictionary didefinisikan bahwa CLS itu adalah, “A school of thought advancing the idea that the legal system perpetuates the status quo in terms of economics, race, and gender by using manipulable concepts and by creating an imaginary world of social harmony regulated by law. The Marxist wing of this school focuses on socio-economic issues. Fem-crits emphasize gender hierarchy, whereas critical race theories focus on racial subordination.”[28] Teori Hukum Feminis (Feminist Legal Theory) dan Teori Ras Kritis (Critical Race Theory) merupakan perkembangan berikutnya dari CLS, keduanya berhutang banyak dalam gagasan awal CLS juga post-modernism namun kemudian mengembangkan pemikiran sendiri. [29]

Pendapat peneliti hukum lain menyebutkan bahwa, “CLS hold that the law is inherently political. Rather than being autonomus, the law mirrors the existing power structures in society. In criticizing liberal legalism, CLS proposed “trashing, deconstruction and genealogy” method. Trashing, deconstruction and genealogy have the utility of exposing the hidden political intentions within the law.”[30] Sekali lagi Hermawan dan Wijaya menekankan bahwa esensi pemikiran CLS adalah terletak pada kenyataan bahwa hukum adalah politik, maka CLS menolak dan menyerang keyakinan para positivis dalam ilmu hukum yang mengembangkan pemikiran yang mengembangkan pemikiran hukum liberal yang meyakini, “Suatu teori hukum yang murni harus bersih dari politik, etika, sosiologi, dan sejarah”[31] Proyek CLS berusaha membuktikan bahwa di balik hukum dan tatanan social yang muncul ke permukaan sebagai sesuatu yang netral, sebenarnya di dalamnya penuh dengan muatan kepentingan tertentu yang bias kultur, gender, dan bahkan kepentingan ekonomi.

  1. Aspek-Aspek Teori CLS dan Pengaruh Marxisme

Mengutip N.D. White menurut Juwana tujuan CLS ini untuk medeligitimasi klaim kebenaran, membongkar kuasa dan dominasi untuk membentuk sistem yang adil dan setara, sehingga doktrin-doktrin hukum yang telah terbentuk dapat direkonstruksi untuk mencerminkan pluralism nilai yang ada,“It is the aim of the critical lawyers to delegitimate this claim to the truth, to reveal it as an exercise of power and domination, and to reveal a fairer and more equitable system.” [32] Atau dalam ucapan Unger, salah satu figur utama gerakan CLS ini, “…the result of the CLS attacks on formalism and objectivism is to discredit, once and for all, the conception of a system of social types with a built in institutional structure.

Dalam kajian Suri Ratnapala, CLS memuat beragam pemikiran kritis, namun menurutnya setidaknya ada 4 (empat) aspek utama dari bangunan teori CLS: 1. Kontradiksi fundamental dalam masyarakat (fundamental contradiction in society), “the contradiction is that individuals cannot do without others, but also need to be free from others. Numberless conformities, large and small abandonments of self to others, are the price of what freedom we experience in society. And the price is a high one.”[33]; 2. Alienasi[34] melalui kategorisasi dan reifikasi (alienation by categorization and reification), ‘Legal language is made up of categories,…the categories stereotype or pigeonhole individuals into particular roles and destroy their sense of personhood and interconnectedness…The alianetion is blamed on liberalism and capitalism, the source of this absence of interconnectedness is the passivity, impotence, and isolation generated by structure of groups, as those groups are themselves organized by the movement of capital.”; 3. Penolakan terhadap netralitas nilai dari hukum (denial of the neutrality of law), “CLS is on much firmer ground in denying that law in liberal legal system is value neutral,…question the value neutrality of law,…It is, nevertheless, a battle of political values.[35]; 4. Dunia hukum alternatif dari CLS (alternative legal world of CLS), “Assuming that people suffer oppression and alienation under liberal legal system and they are in denial about their condition,… CLS reject Marxist-type revolution and dictatorship as an oppressive alternative… CLS does not offer a clear political program to address the problems that afflict society, Gable proposed the radical solution of getting rid of law, which he regarded as ‘an imaginary form of social cohesion”,… though thinkers such as RM Unger have proposed new kinds of social cooperation. The citizens would have four types of rights; a. immunity rights (security against others); b. destabilization rights (right to challenge established institutions and social practices); c. market rights (provisional claims to portion of social capital); d. solidarity rights (legal entilements of community life representing standards of good faith, loyalty and responsibility), Unger called this political theory ‘superliberalism.”

Gambaran singkat sejarah pemikiran CLS serta kritik terhadap pemikiran CLS ini merupakan gambaran dari beragam varian CLS karena beragam latarbelakang sumber dan ketertarikan intelektual termasuk orientasi politik dan aktivitas keseharian para pemikirnya. Kata Hari Chand, ‘Members of CLS differ on the instrumental role of law in society: some taking the orthodox Marxist approach, others holding thar law serve the dominant classes in a more diffuse way.” Seperti Ratnapala, Hari Chand juga menyimpulkan pengaruh Marxisme[36] dalam pemikiran CLS tetapi mereka tidak mengidentifikasi diri mereka dengan Marxisme dan tidak menganut pandangan tipikal Marxist yang melihat model hukum sebagai bangunan atas (suprastruktur) semata atau sebagai instrument dominasi kelas (borjuis), inspirasi “kiri” mereka berasal dari Jurgen Habermas dan Herbert Marcuse (para pemikir Frankfurt School) juga Karl Mannheim[37] dan Antonio Gramsci[38], kalau kata Ratnapala “CLS reject Marxist-type revolution and dictatorship as an oppressive alternative.” Atau menurut Hutchinson dan Monahan, “CLS is not a homogenous or monolithic movement. Its proponent unite in rejecting mainstream legal thought, but they do not posses a common diagnosis of the liberal-legal patient’s ailment, much less a remedy.”[39]

Dalam keberagaman varian CLS itu benang merah dapat ditemukan setidaknya ada 3 (tiga) varian utama, yaitu: 1. Arus pemikiran yang diwakili oleh Roberto M. Unger[40], yang mencoba mengintegrasikan dua paradigma yang saling bersaing, yaitu paradigma konflik dan paradigma konsensus; 2. Arus pemikiran yang diwakili oleh David Kairys, yang mewakili tradisi pemikiran hukum Marxis atau tepatnya mewarisi kritik Marxis terhadap hukum liberal yang dianggap hanya melayani sistem kapitalisme. Arus pemikiran ini mempunyai kecenderungan kepada sosialisme humanistik[41] sebagai komitmen politiknya; 3. Arus pemikiran yang diwakili oleh Kennedy, yang menggunakan metode ekletis yang membaurkan sekaligus perspektif strukturalis, fenomenologis dan neo-marxis.[42]

  1. II.                Tiga Metode CLS

“Kajian-kajian hukum CLS saya kira sangat relevan kita gunakan dalam menganalisis proses-proses hukum di Indonesia, dalam menganalisis proses-proses pembentukan dan penerapannya maupun untuk menganalisis suatu doktrin hukum dan bagaimana ia telah berfungsi mengabsahkan suatu sistem sosial atau kebijakan tertentu. Saya kira memang sangat diperlukan suatu analisis yang dapat mengungkap “hidden political intentions” di belakang berbagai konsep, doktrin dan proses-proses hukum di sini”[43]

Untuk melakukan proses delegitimasi terhadap doktrin hukum yang telah terbentuk aliran CLS menggunakan metode trashing, deconstruction dan genealogy. Ketiga metode ini menurut Prof. Hikmahanto Juwana merupakan pisau analisa CLS untuk membongkar legitimasi doktrin hukum yang memapankan status-quo dalam doktrin hukum[44]. 1. Trashing adalah teknik untuk mematahkan atau menolak pemikiran hukum yang telah terbentuk.[45] Teknik ini dilakukan untuk menunjukkan kontradiksi dan kesimpulan yang bersifat sepihak berdasarkan asumsi yang meragukan; 2. Deconstruction adalah membongkar pemikiran hukum yang telah terbentuk yang telah terbentuk.[46] Dengan melakukan pembongkaran maka dapat dilakukan rekonstruksi pemikiran hukum; 3. Genealogy adalah penggunaan sejarah dalam menyampaikan argumentasi. Genealogy digunakan karena interpretasi sejarah kerap didominasi oleh mereka yang memiliki kekuatan.[47] Interpretasi sejarah ini yang kemudian digunakan untuk memperkuat suatu konstruksi hukum.[48]

Aplikasi praktis ketiga metode ini ditunjukkan Prof. Hikmahanto Juwana dalam sub-topik berjudul “Keberhasilan Negara Berkembang dalam Mengubah Wajah Hukum Internasional: Prinsip Common Heritage of All Mankind” ketika Negara Berkembang mampu mengubah prinsip res communis menjadi common heritage of all mankind secara tidak sadar memakai tiga metode yang diperkenalkan para pemikir CLS. Pertama, Negara Berkembang telah melakukan trashing dengan mengatakan bahwa prinsip res communis bukanlah prinsip yang universal yang diikuti oleh masyarakat internasional modern. Prinsip res communis hanya berpihak pada negara maju yang notabene adalah negara yang memiliki modal, keahlian dan teknologi. Kedua, Negara Berkembang melakukan deconstruction terhadap prinsip res communis dengan mengatakan bahwa prinsip res communis hanya menguntungkan Negara Maju saja. Dalam argumentasi Negara Berkembang manfaat dari Wilayah Bersama seharusnya tidak dinikmati terbatas pada mereka yang mempunyai kemampuan untuk mengeksploitasi, melainkan seluruh umat manusia. Oleh karenanya prinsip res communis sudah selayaknya ditinggalkan. Ketiga, Negara Berkembang meneraplan teknik genealogy dengan mengungkapkan bahwa Negara Maju telah banyak mengeksploitasi sumberdaya alam yang terdapat dalam Wilayah Bersama tanpa memperhatikan kepentingan dari negara lain di dunia. Oleh karenanya sudah saatnya prinsip tradisional tersebut diganti sehingga tidak diskriminatif terhadap negara yang tidak memiliki teknologi, modal dan keahlian.[49]

  1. III.             Kritik Atas CLS

Pada perkembangannya, CLS bisa dianggap gagal menjadi satu gerakan yang utuh (a movement). Terjadi perbedaan pendapat di dalam tubuh CLS sendiri pada saat mereka harus mendefinisikan secara lebih jelas “apakah CLS itu?” Kini CLS menyurut sebagai sebuah gerakan, hahkan Freeman yang dikutip Ratnapala hampir secara sinis mengatakan, “[CLS movement] like a meteor the Crits appeared, shone brightly for ashort time and have gone.”[50]

Namun diakui gagasan CLS berlanjut memberi energi terhadap kritik “kiri” terhadap hukum liberal, dan sepanjang gerakan CLS berlangsung berhasil setidaknya memaksakan teoritisi hukum liberal untuk mengkaji kembali, merevisi, dan mempertajam pandangan mereka. Namun pengaruh gerakan dan ide CLS dalam Teori Hukum Feminis (Feminist Legal Theory) yang berkembang menjadi: Feminisme Liberal, Feminisme Radikal, Feminisne Marxis dan Sosialis, Feminisme Psikoanalisis dan Gender, Feminisme Eksistensialis, Feminisne Posmodern, Feminisme Multikultural dan Global dan Ekofeminisme serta Teori Ras Kritis (Critical Race Theory) sangat inspiratif, dan kaya.

Kritik lainnya terhadap CLS, khususnya atas 4 (empat) aspek utama dari bangunan teori CLS dilakukan Ratnapala sebagai berikut terhadap: a. Aspek kontradiksi fundamental dalam masyarakat, menurut Ratnapala kritik Duncan Kennedy yang mengatakan pemikir hukum Barat tidak mengakui kontradiksi di mana “numberless conformities, large and small abandonments of self to others, are the price of what freedom we experience in society. And the price is a high one,” tidak benar. Karena kaum liberal dan Republikan (di AS tentu saja) selalu sadar dan takut bahwa kekuasaan kolektif akan berakibat buruk daripada menghasilkan kebaikan, “They are acutely aware that the governments people erect for their own protection and advancement tend to gain lives of their own and threaten individual freedom unless they are contained by cheks and balances.”; b. Aspek alienasi melalui kategorisasi dan reifikasi. Menurut P. Gable aktivis pemikir CLS bahwa, “the categories stereotype or pigeonhole individuals into particular roles and destroy their sense of personhood and interconnectedness\”menurut Ratnapala gagasan ini tak bermakna, karena bila seorang warga mengatakan walaupun dia menjalani beragam peran dalam hidupnya, dia merasa tetap seorang individu dan memiliki hubungan silaturahmi. CLS akan menjawab, “Kamu mengatakan demikian karena sudah diindoktrinasi dan dikondisikan untuk berpikir demikian, kamu makhluk teralienasi.”; c. Aspek penolakan terhadap netralitas nilai dari hukum, dimana diyakini ada sistem peraturan dan prosedur yang objektif, tidak memihak dan otonom.

Diakui oleh Ratnapala bahwa pemikiran inilah yang terkokoh dari CLS dalam menolak bebas nilai sistem hukum liberal dalam konsepnya yang abstrak bukan yang khusus. Dalam pengertian khusus hukum pidana, tak ada pemikir atau praktisi liberal yang mengklaim bahwa menghukum pembunuh, pencuri, perampok atau pemerkosa sebagai bebas nilai, karena terang benderang hukuman itu menegaskan standar moral. CLS beranggapan kaum liberal meyakini netralitas hukum dalam pengertian yang abstrak, dimana hukum melayani beragam nilai sosial dan tujuan. Kata Ratnapala, CLS benar dalam mempertanyakan netralitas hukum, namun katanya, “the laws of liberal societies are not ideologically clear cut. There is continous political tug-of-war between the ideals of impersonal abstract rules and discretionary power to determine rights and duties. It is, nevertheless, a battle of political values.[51]

Kemudian yang terakhir yang dikritik Ratnapala adalah d. Aspek dunia hukum alternatif dari CLS, terutama terkait gagasan Roberto M. Unger tentang masyarakat “superliberal” dengan empat tipe hak secara langsung dijawab Ratnapala sebagai proyek yang tak mungkin, “Unger’s superliberal society at a glance seems unfeasible. Its economy needs a government to manage the allocation of resources for producing the means existence. This is areturn to socialist command and control that has been tried unsuccessfully. Unger’s society also needs a government, however decentralized and fragmented, to define and enforce the four types that he recommend. How are these bodies constituted? If they are elected, how can we be sure that noble critical legal scholars are elected? How can elections be kept free of pressure group politics? How stable would such a political system be? Designing utopian system is easy, but achieving them in the world of real people is hard.”[52]

 

 

  1. IV.             Kesimpulan

 

1.Esensi pemikiran CLS menegaskan pikiran kritisnya bahwa “Law is politics, law exists only as an ideology”. Gerakan dan pemikiran CLS merupakan salah satu dari “radical jurisprudence” menantang teori hukum liberal yang mengklaim positivis dan bebas nilai. Ada tiga varian CLS yaitu: a. Mengintegrasikan dua paradigma yang saling bersaing, yaitu paradigma konflik dan paradigma consensus, diwakili Roberto M. Unger; b. Mewarisi kritik Marxis terhadap hukum liberal yang dianggap hanya melayani sistem kapitalisme, diwakili Horwitz; c. Menggunakan metode ekletis yang membaurkan sekaligus perspektif strukturalis, fenomenologis dan neo-marxis, diwakili Duncan Kennedy.

2.Tiga Metode CLS yaitu: 1. Trashing adalah teknik untuk mematahkan atau menolak pemikiran hukum yang telah terbentuk. Teknik ini dilakukan untuk menunjukkan kontradiksi dan kesimpulan yang bersifat sepihak berdasarkan asumsi yang meragukan; 2. Deconstruction adalah membongkar pemikiran hukum yang telah terbentuk yang telah terbentuk. Dengan melakukan pembongkaran maka dapat dilakukan rekonstruksi pemikiran hukum; 3. Genealogy adalah penggunaan sejarah dalam menyampaikan argumentasi. Genealogy digunakan karena interpretasi sejarah kerap didominasi oleh mereka yang memiliki kekuatan. Interpretasi sejarah ini yang kemudian digunakan untuk memperkuat suatu konstruksi hukum

3.Kritik terhadap CLS terutama diarahkan kepada empat aspek utama CLS yaitu a. Kontradiksi fundamental dalam masyarakat (fundamental contradiction in society)[53]; 2. Alienasi melalui kategorisasi dan reifikasi (alienation by categorization and reification); 3. Penolakan terhadap netralitas nilai dari hukum (denial of the neutrality of law) dan; 4. Dunia hukum alternatif dari CLS (alternative legal world of CLS). Diakui oleh Suri Ratnapala bahwa pemikiran inilah yang terkokoh dari CLS dalam menolak bebas nilai sistem hukum liberal dalam konsepnya yang abstrak bukan yang khusus (particular).


[1] Juwana, Hikmahanto, “Hukum Internasional dalam Konflik Kepentingan Ekonomi Negara Berkembang dan Maju”. Pidato Upacara Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Internasional pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 10 November 2001. Menurut Juwana dalam hubungan antarnegara kekuatan sering digunakan oleh negara maju terhadap negara berkembang. Menekan negara berkembang agar negara berkembang itu melakukan tindakan yang sesuai dengan kebijakan dari negara maju. Proses intervensi dan penekanan yang dilakukan oleh negara maju seperti itulah yang kemudian dibungkus dengan suatu bentuk perjanjian internasional. Agar tampak lebih manusiawi. Lihat: Hari Chand, Modern Jurispridence, (Kuala Lumpur: International Law Book series, 1994), hlm 239.

[2] Adian, Donny Gahral, Demokrasi Substansial: Risalah Kebangkrutan Liberalisme, (Jakarta: Penerbit Koekoesan, 2010), hlm.93.

[3] Mahfud MD, Moh., Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 1998), hlm.7.

[4] Chand, op. cit, hlm.240. Lihat: Juwana, op.cit., hlm.7.

[5] Unger, Roberto M., Teori Hukum Kritis: Posisi Hukum dalam Masyarakat Moderen, Cetakan IV, (Bandung: Nusa Media, 2010), 356. Sedangkan buku yang dianggap magnum opus dari Unger adalah Politics: A Work in Constructive Social Theory, Cambridge University Press, 1987, in 3 Vols: 1. Vol 1 – False Necessity: Anti-Necessitarian Social Theory in the Service of Radical Democracy; 2. Vol 2 – Social Theory: Its Situation and Its Task – A Critical Introduction to Politics: A Work in Constructive Social Theory; 3. Vol 3 – Plasticity Into Power: Comparative-Historical Studies on the Institutional Conditions of Economic and Military Success.

[6] Unger, Roberto M., The Critical Legal Studies Movement, 1983 diakses dari www.harvard.law.edu 10 Desember 2011.

[7] Dikutip oleh M. Ilham Hermawan dan Endra Wijaya dalam  “Pokok Pemikiran CLS dan Upaya Penerapannya: Melihat UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dari sudut pandang yang ditawarkan oleh CLS,” Themis Volume 1, Nomor 1, Oktober 2006, hlm 113.

[8] Phang, Andrew, “Roberto Unger and the politics of transformation in an Asian Context” dalam Journal of South African Law, 1997, hlm.46 diakses dari www.harvard.law.edu 10 Desember 2011.

[9] Rorty, Richard, “Unger, Castoriadis, and the Romance of a National Future”, Northwestern University Law Review 82, 1988,  hlm.38 diakses dari www.harvard.law.edu 10 Desember 2011.

[10] Chand, op.cit, hlm.244.

[11] Ideologi adalah seperangkat gagasan sistematis (ideas), program (programme), dan perilaku (attitude) yang meliputi kepentingan (interests) dan penilaian (judgements), “on which direction society (and individu) should be moving in. Lihat : Louis Althusesr, Essays on Ideology, (USA: Verso,1984).

[12] Definition of ISAs: A certain number of realities which present themselves to the immediate observer in the form of distinct and specialized institutions. ISAs are part of private domain. Private institutions can perfectly well function as ISAs (Ideological State Apparatus). Makalah M. Fadjroel Rachman, “Tentang Ideologi”, Jakarta, 2010. Lihat: M. Fadjroel Rachman,  Democracy Without the Democrats: On Freedom, Democracy , and The Welfare State, (Jakarta: FES,2006),

[13] Definition of RSAs: Repressive suggests that the State Apparatus is question ‘functions by violence’ at least ultimately (since repression, e.g. administrative, may take non-physical forms). RSAs (Represive State Apparatus) belongs entirely to the publicdomain. Makalah M.Fadjroel Rachman, ibid. Lihat: M. Fadjroel Rachman, ibid.

[14] With Gramsci, the term acquires a new type of centrality that transcends its tactical  or strategic uses: ‘hegemony’ becomes the key concept in understanding the very unity exsting in a concrete social formation. Lihat: Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy, Second ed.,(London, NY: Verso, 1985), hlm.7.

[15] Chand, op. cit, hlm.246.

[16] Roberto. M., Unger, Law in Modren Society dalam  Agus Brotosusilo, Agus dan Jufrima Rizal, “Filsafat Hukum : Buku Ke-1“, Bahan Bacaan  Program Magister FHUI, 2011, hlm.590.

[17] Penjelasan lebih jauh  tentang “kiri”, “CLS, like Marxism, argues that law, at least in the way it has historically developed, is a system of domination. However, unlike Marxism, CLS does not break society into the simple division between capitalist and working class,…CLS does not offer a clear political program to address the problems that afflict society, though thinkers such as RM Unger have proposed new kinds of social cooperation…CLS reject Marxist-type revolution and dictatorship as an oppressive alternative.” Lihat: Suri Ratnapala, Jurisprudence, (Cambridge: Cambridge University Pers, 2009), hlm 222.

[18] Ratnapala, ibid.,  hlm.217.

[19] Ritzer, George, Teori Sosial PosModern, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2003). Lihat: Satrio Arismunandar, Dekonstruksi Derrida dan Pengaruhnya Pada Budaya, Paper di FIB UI, 2008 dan M. Fadjroel Rachman, ibid., hlm. 225.Jacques Derrida (19302004) adalah seorang filsuf Prancis, yang dianggap sebagai tokoh penting post-strukturalis- post-modernism. Pemikiran kalangan posmodernis itu sendiri bisa dibagi tiga. Pertama, yang merevisi pemikiran modernitas, namun cenderung kembali ke pola pemikiran pra-modern seperti metafisika New Age. Tokohnya seperti Capra, Zukav, dan sebagainya. Kedua, pemikiran yang merevisi modernisme tanpa menolaknya mentah-mentah, melainkan melakukan perbaikan di sana-sini yang dirasa perlu. Jadi, semacam kritik imanen terhadap modernism, dalam rangka mengatasi konsekuensi negatifnya. Mereka di antaranya: Habermas, Whitehead, Gadamer, Rorty, dan Ricoeur. Ketiga, pemikiran yang memandang bahwa sisi gelap dari modernitas bukanlah sekadar efek samping dari pemikiran Pencerahan, melainkan sebagai sesuatu yang melekat di dalamnya.[1] Para pemikir dari kalangan ini terkait erat dengan dunia sastra dan linguistik. Mereka ingin melampaui bahasa, yang secara tradisional dipandang sebagai cermin untuk menggambarkan dunia atau realita.

[20] Mercuro, Nicholas dan Steven G. Medema, Economics and The Law, (New Jersey: Princeton University Press, 1997),  hlm. 157-158.

[21] Liberalisme mengidealkan harmoni atau konsensus, sementara politik adalah pertarungan kepentingan. Politik sebgai antagonism disangkal liberalism dengan proposal bernama kehendak umum. Kehendak umum adalah sesuatu yang mengatasai keragaman preferensi dalam masyarakat liberal. Lihat: Donny Gahral Adian, op.cit., hlm. 93.

[22] Fukuyama, Francis, The End of History and  The Last Man, (New York: Avon Books, 1992).

[23] The sole end for which mankind are warranted, individually or collectively, in interfering with the liberty of action of any of their numbers, is self-protection. That the only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilized community, against his will, is to prevent harm to others. His own good, either physical or moral, is not sufficient warrant. Lihat: John Stuart Mill, On Liberty, (Oxford: Oxford University Press, 1998 (1869).

[24] This is the message of  of the pioneers in the sociology of law:Weber, Durkheim, Erlich and Pound. Lihat: Ratnapala, op.cit., hlm.214

[25] Ratnapala, ibid., hlm216.

[26] Secara singkat, menurut Scott Gordon, positivisme ialah suatu paham yang menuntut agar setiap metodologi yang dipikirkan untuk menemukan kebenaran hendaklah memperlakukan realitas sebagai sesuatu yang eksis, sebagai suatu yang objektif, yang harus dilepaskan dari sembarang macam prakonsepsi metafisis yang subjektif sifatnya. Diterapkannya ke dalam pemikiran tentang hukum, maka positivisme menghendaki dilepaskannya pemikiran metayuridis dari tubuh hukum. Positivisme dalam hukum menghendaki keharusan ditegaskannya secara jelas mengenai apa yang termasuk ke dalam hukum dan apa yang tidak. Lihat Soetandyo Wignjosoebroto, “Permasalahan Paradigma dalam Ilmu Hukum”, dimuat dalam Jurnal Wacana (Edisi 6, Tahun II, 2000), dikutip dalam catatan kaki Hermawan, op.cit, hlm. 104.

[27] Chand, op.cit., hlm. 242.

[28] Garner, Bryan A., Black’s Law Dictionary, (Massachusets: Thomson West, 2004), hlm.404.

[29] Teori Hukum Feminis menurut Ratnapala merupakan, “the third major challenge to liberal legal theorybin the late 20th century.  It owes much to CLS and post-modernist attack on liberal legal theory, but has developed its own independent lines of reasoning. Unlike the CLS and post modernist movement, feminism is grounded in a powerful moral case acknowledged by most liberal thinkers. It is the case for equal treatment of women and the elimination of all forms of oppression, wether direct or systemic.” Lihat: Ratnapala, op cit., hlm.233. Lihat: Rosemari Putnam Tong, Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Arus Utama Pemikiran Feminis, (Yogyakarta: Jalasutra, 1998).

[30] Lihat abstraksi Hermawan, op.cit., hlm.102.

[31] Fredmann. W., Teori dan Filsafat Hukum: Tealah Kritis Atas Teori-Teori Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hlm.169.

[32] Juwana, op.cit, hlm.7-8.

[33] Ratnapala, ibid, hlm.218

[34] Alienation in Marx’s sense an action through which (or a state in which) a person, a group, an institution, or a society becomes (or remains( alien (1) to the results or products of its own activity (and to activity itself), and/or (2) to the nature in which it lives, and/or (3) to other beings and – in addition and through any or all of (1) (3) – also (4) to itself 9to its own historically created human possibilities. Some forms of alienation in production have their roots in the nature of present-day means of production, so that they cannot be eliminated by a mere change in the form of imaging production. Lihat: Tom Bottomore (ed), A Dictionary of Marxist Thought, (Massachusetts: Harvard University Press, 1983), hlm. 9-14.

[35] Ratnapala, op cit, hlm.222. Lihat juga: Hermawan, op cit. hlm.7. Dalam memandang masalah hukum, CLS menolak perbedaan antara teori dengan praktek, dan menolak juga perbedaan antara fakta dan nilai, yang merupakan karakteristik dari liberalisme. Oleh karena itu, maka CLS menolak kemungkinan adanya teori murni (pure theory), serta lebih menekankan pada teori yang memiliki daya pengaruh terhadap transformasi sosial yang praktis.

[36] Pemikiran Karl Marx, yang kemudian dikembangkan oleh aliran Neo-Marxis, dengan para pemikir seperti Antonio Gramsci dan Jurgen Habermas, dianggap cukup memberikan pengaruh kepada para pemikir dari kalangan CLS. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa pandangan Marxis tentang hukum didasarkan pada pemahaman bahwa lingkup kehidupan manusia itu dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian utama, yaitu lapisan dasar (infrastruktur) dan lapisan atas (superstruktur). Dalam pembagian itu, faktor ekonomi diletakkan pada infrastruktur, sedangkan hal-hal lainnya, seperti hukum, politik, dan agama, diletakkan pada superstruktur. Segala proses yang terjadi pada superstruktur akan ditentukan atau dipengaruhi oleh infrastruktur. Dengan demikian, maka proses hukum dalam suatu masyarakat akan juga ditentukan oleh sistem ekonomi yang berkuasa pada masyarakat itu. Pada masyarakat yang dikuasai oleh sistem kapitalisme, maka hukum yang berlaku di masyarakat itu, tidak lain adalah hukum yang hanya akan melayani kepentingan kelas kapitalis. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka fungsi hukum dalam pandangan Marxis adalah untuk melegitimasi dan menyelubungi hubungan-hubungan kekuatan yang sebenarnya timpang, yaitu hubungan antara kelas kapitalis dengan kelas buruh, sehingga seakan-akan syah dan adil. Di sini, hukum hanya berpura-pura menjadi sesuatu yang netral. Padahal, sebenarnya hukum itu hanya berpihak kepada kelas kapitalis. Lihat Freeman, op. cit., hlm. 857 dan 947, Nonet, op. cit., hlm. 3, dan Franz Magnis Suseno, Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 142-147. Dikutip dari catatan kaki Hermawan, op cit., hlm 105.

[37] Mannheim, Karl, Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1991).

[38] Chand, op.cit,., hlm. 239.Image

[39] Mercuro, op.cit, hlm. 158.

[40]Roberto M. Unger, one of the iconic figures in the CLS movement, had a more ambiguous plan of social reconstruction, …new kinds of social cooperation.” Lihat: Ratnapala, op.cit., hlm 217-222.

[41] Lihat Erich Fromm, Konsep Manusia Menurut Marx, Cetakan  III, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) , hlm.110. Menurut Fromm Marx merepresentasikan tradisi Barat dalam cirri terbaiknya: keyakinan Barat pada akal dan kemajuan manusia…Manusia yang ada tetapi hanyasedikit memiliki, manusia yang kayak arena dia memiliki kebutuhan untuk bersahabat dengan orang lain.

[42] Hermawan, op.cit., hlm. 106.

[43] Ifdal Kasim dalam Hermawan, op.cit., hlm.113.

[44] Juwana, op. cit., hlm. 8.

[45] “…A big miscellaneous grab bag of techniques designed to dent the complacent message embedded in legal discourse, that the system has figured out the arrangement that are going to make social life about as free, just, and efficient as it ever can be.” Lihat: Juwana, ibid., hlm.8.

[46] “The Crits do not believe, however, that their trashing reveals a random chaos or that what lies behind the seeming order of legal decisions is just pure power (or personal whim). There is patterned chaos, and the aim of Critical scholarship is in part to uncover the patterns. Some of their best work is a familiar kind of left-wing scholarship, unmasking the often unconscious ideological bias behind legal structures and procedures, which regularly makes it easy for business groups to organize collectively to pursue their economic and political interest but which makes it much more difficult for labor, poor people, or civil rights group to pursue theirs.” Lihat: Ratnapala, ibid., hlm.8.

[47] “Still another way to heighten awareness of the transitory, problematic, and manipulable ways legal discourses divide the world is to write their history. The Crits have turned out a lot of history of legal categories.” Lihat: ibid., hlm.8.

[48] Juwana, op.cit,., hlm. 8.

[49] Juwana, op.cit., hlm11-12. Pemakaian ketiga metode ini juga sangat menarik ketika Juwana membahas sub-topik “Kegagalan Negara Berkembang dalam Mengubah Wajah Hukum Internasional: Membatasi Gerak Multinational Corporation.Lihat: Juwana, op.cit,., hlm18-24.

[50] Ratnapala, op.cit., hlm 217.

[51] Ratnapala,  ibid., hlm., 222

[52] Ratnapala,  ibid., hlm., 223.

[53] Ratnapala, ibid,., hlm.218


3 Comments

  1. Bambang Soetono says:

    Saya baru tahu ternyata Bang Fadjroel juga pengkaji hukum juga. Tulisan yang runut dan komprehensif mengenai metode berfikir hukum. Hanya sayangnya di fakultas hukum-fakultas hukum di Indonesia di dominasi oleh pendekatan yg legalistik formal. Sehingga kita bs lihat hasilnya dari cara berfikir para penegak hukum kita yang tidak mau keluar dari UU dan peraturan yg ada. Mata kuliah2 yg seharusnya bs mempertajam cara berfikir mahasiswa hukum spt sosiologi hukum, anthroplogi hukum setahu sy sudah tidak lagi diajarkan. Sekali lagi, salut dan trims utk share tulisannya.

    • fadjroel says:

      Terimakasih pak bambang, saya baru belajar menulis tentang hukum pak agak detil sekarang, belajar dari pak prof. hikmahanto juwana yang sangat cerdas.

  2. Nanda says:

    Terima kasih sudah berbagi pengetahuan dan ilmu melalui tulisan ini, bapak Fadjroel. Ini sangat membantu dalam proses penulisan tugas Politik Hukum saya dan penyusunan tesis. Terus berkarya, bapak Fadroel!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: