Home » publikasi » Beranikah SBY Memberhentikan KPU ?

Beranikah SBY Memberhentikan KPU ?

Blog Stats

  • 53,378 hits

Categories

Flickr Photos

More Photos

Top Clicks

  • None
Fadjroel di Dewan Bahasa dan Pustaka Kualalumpur

Fadjroel di Dewan Bahasa dan Pustaka Kualalumpur

Oleh: M Fadjroel Rachman

Ketua Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Negara Kesejahteraan [Pedoman Indonesia]

MENYELAMATKAN demokrasi dan Pemilu Presiden 8 Juli 2009, itulah tugas terpenting warga negara In-donesia hari ini. Ruang demokrasi yang baru berusia 11 tahun, kita rebut dengan darah, nyawa, dan penjara pada 12 Mei-21 Mei 1998, haruslah dipertahankan dari unsur-unsur antidemokrasi yang sekadar melihat ruang demokrasi sebagai sarana meraih harta dan kuasa.

Tentu saja secara praktis kita juga harus menyelamatkan pemilu sebagai salah satu sarana de mokrasi yang mengaktualisasi hak sipil dan hak politik warga negara Indonesia dari lembaga tak profesional dan tak independen, seperti KPU pe nyelenggara Pemilu 2009, juga dari sosok Ma chiavellian yang memanfaatkan kemiskinan rak yat, kele- mahan lembaga demokrasi, dan pendidikan demokrasi untuk memenangkan Pemilu 2009.

Pemilu Legislatif 9 April 2009 merupakan pe milu yang memangsa jantungnya sendiri, hak konstitusional para pemilih melalui Daftar Pemilih Tetap (DPT) busuk yang mengalami penggelembungan dan penggembosan sekaligus.

Se lain kelemahan kepemimpinan dan manajerial yang berakibat pada amburadulnya pengorganisasian, termasuk kacaunya logistik pemilu hampir merata di seluruh Indonesia. Akibatnya, pemilu legislatif menjadi pemilu cacat hukum (pidana dan perdata) dan kehilangan kepercayaan di dalam negeri, regional dan global. Tak ter hitung saran dan kritik terhadap KPU, yang menurut Pasal 1 Ketentuan Umum UU No 22/2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum bahwa, ‘Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri,’ terhadap bahaya DPT busuk secara nasional, setelah munculnya kasus DPT busuk pada Pilkada Jatim. Sayangnya, tak ada tanggap an serta tindakan terarah dan terukur untuk mengatasi DPT busuk nasional, selain alasan waktu mendesak dan sumber daya terbatas.

Di seluruh Indonesia ada 611.636 tempat pemungutan suara (TPS), sebut saja ada 25 pemilih dari 500 pemilih di setiap TPS, atau 5% yang tak tercantum dalam DPT, maka ada penggembosan suara pemilih 15.290.900 pemilih. Ambil 10%, tak termasuk DPT, berarti ada penggembosan 30.581.800 pemilih. Lalu penggelembungan DPT, misalnya, 10% dari DPT sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang/Perpu No.1/2009 untuk pada 12 Maret 2009 sejumlah 171.265.442 pemilih, berarti 17.126.544 pemilih.

Be berapa contoh langsung, misalnya, Panwaslu Banyuwangi (laporan Pro3 RRI, Senin pukul 21.50) melaporkan, 25% pemilih di Banyuwangi kehilangan hak pilihnya karena tak tercantum da lam DPT. Bahkan di Tangerang (Perumahan Alam Sutera, Serpong), seorang Ketua DPP PKB Hermawi Taslim dengan empat anggota keluar ga beserta 21 kepala keluarga di kompleks perumahan itu tidak tercantum dalam DPT. Bagaimana memanfaatkan penggelembungan suara? Be berapa media melaporkan di sebuah TPS di Papua sejumlah anak-anak pelajar SMP diminta masuk ke TPS bersangkutan, atau di sebuah TPS Mega Mendung ditemukan sudah ada 13 surat suara yang sudah dicontreng partai tertentu.

Mengulang DPT busuk di Jatim Sebenarnya, KPU memiliki kesempatan luar biasa untuk menyadari betapa berbahayanya masalah DPT busuk setelah meledaknya kasus Pilkada Jawa Timur (Jatim) yang berlangsung dengan DPT busuk. Namun, hal itu diulangi lagi di Sampang dan Bangkalan sesuai perintah Mahkamah Konstitusi, sayangnya juga berjalan dengan DPT busuk. Penyelidikan aparat Polda Jatim menemukan 27% data yang tidak benar, atau ada penggandaan DPT di Sampang dan Bangkalan. Berarti, DPT busuk pada Pilkada Kedua di Jatim menghasilkan gubernur/wakil gubernur busuk juga.

Kapolda Jatim Irjen Herman Surjadi Sumawiredja dengan seksama menyelidiki DPT busuk Jatim itu, lalu menetapkan Ketua KPUD Jatim sebagai tersangka pemalsuan DPT. Kita berharap dengan bersemangat penuh untuk mengetahui bagaimana proses kecurangan itu terjadi, siapa pelakunya, dan apa hukumannya bagi para pelakunya sehingga tidak terulang lagi pada Pemilu Legislatif 9 April 2009 dan Pe milu Presiden 8 Juli 2009. Peluang tersebut lepas karena intervensi Mabes Polri menghentikan penyidikan dan mencabut status tersangka Ketua KPUD Jatim tersebut. Yang lebih menyedihkan, keputusan Mabes Polri berakibat melegitimasi pemalsuan DPT, dan membuat KPUD serta KPU bersikap keras kepala tak mengakui kesalahan fatal pada jantung setiap pemilu, data pemilih akurat. Sekaligus merobek kepercayaan publik terhadap pemilu karena, “Masyarakat di bodohi,” kata Herman Surjadi Sumawiredja.

Setelah pembekuan kasus pemalsuan DPT Jatim, dan pembebasan Ketua KPUD Jatim sebagai tersangka pemalsuan, KPU secara sembrono tak peduli dengan kemungkinan kesalahan pada DPT untuk Pemilu Legislatif 9 April 2009. Penulis berusaha keras mengingatkan bahwa DPT busuk akan menghasilkan DPR/DPD/DPRD busuk, juga Presiden busuk bila tidak segera diperbaiki, entah dengan melakukan pemilu lanjutan ataupun mengundurkan jadwal pemilu sebelum DPT menjadi akurat dan dipercaya pemilih.

Presiden memecat KPU Dapatkah Presiden Yudhoyono memecat KPU, dan apakah alasan utamanya? Menurut UU No 22/2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 29 Ayat 3 huruf (a) berbunyi, ‘Pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan (a) anggota KPU oleh Presiden’. Sementara itu, alasan yang tepat berkaitan dengan kekisruhan Pemilu Legislatif 2009, seperti kelemahan kepemimpinan, manajerial, dan administratif, terutama dalam hal logistik pemilu dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) busuk yang mengalami penggelembungan dan penggembosan yang mengakibatkan jutaan warga negara kehilangan hak konstitusional, adalah Pasal 29 ayat 2 huruf (b). Bunyi alasan tersebut, ‘Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (c), apabila (b) melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik’.

Adapun bunyi sumpah/janji jabatan berbunyi, “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPU dengan sebaikbaiknya sesuai dengan peraturan perundangundangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguhsungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilu anggota DPR, DPD, DPRD/pemilu presiden dan wakil presiden, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan NKRI daripada kepentingan pribadi atau golongan.” Kesimpulan Memberhentikan tujuh personel KPU oleh Presiden Yudhoyono adalah prasyarat untuk menyelamatkan demokrasi dan Pemilu Presiden 8 Juli 2009. UU No 22/2007 memberikan wewenang kepada presiden untuk memberhentikan personel KPU. Siapa pengganti mereka? Pasal 29 Ayat 4 huruf (a) menyatakan, ‘Anggota KPU digantikan anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan DPR’.

Karena, masalah Pemilu 2009 ini bukan saja menyangkut masalah DPT busuk, tetapi menyeret ketidakpercayaan publik terhadap Pemilu 2009. Karena itu, pemberhentian personel KPU hanya menyangkut kepemimpinan, manajerial, dan administratif, tetapi soal mengembalikan kepercayaan publik nasional, regional, dan internasional diperlukan tokoh-tokoh moral tertentu berkaliber internasional yang bisa dimasukkan ke Dewan Kehormatan KPU (Pasal 111), seperti mantan Ketua PP Muhammadiyah Prof Syafii Maarif dan Kardinal Julius Darmaatmaja.

Sekarang penyelamatan demokrasi ada di tangan Presiden Yudhoyono dengan memberhentikan tujuh personel KPU. Bila tidak, publik akan terus curiga bahwa presiden dan partainya yang menang pemilu legislatif serta naik 300% (pertama dalam sejarah politik multipartai di dunia) mendapatkan keuntungan dari ketidakmampuan KPU dan DPT busuk. Mari kita selamatkan demokrasi, tepat 11 tahun perayaan reformasi.


1 Comment

  1. redaksi says:

    KPU MEMBLE!! GANTI SEMUA ANGGOTANYA

    Pemilu ialah saluran penting bagi pembimbing demokrai Indonesia di 5 tahun mendatang. Dan dari sekian banyak kisah dalam kehidupan demokrasi, yang mengambil peranan penting adalah KPU. Oleh karena itu KPU menepati urutan pertama dalam segala rumusan kesalahan. KPU bertanggung jawab atas segala kesalahan yang di buatnya.

    KPU, lembaga independen di tunjuk pemerintah dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam pergaulan sehari-hari ia menjadi poros demokasi. Masyarakat menaruh harapan besar pada KPU.

    Berhari-hari, hingga berbulan-bulan, KPU bekerja. Sekian lama, waktu yang dibutuhkan tapi yang terjadi jauh dari sempurna. Mulai kisruh DPT, tertukarnya surat suara, ketidak independenan KPU membuat tanda tanya besar dalam masyarakat. Ada apa dengan KPU??? KPU tidak becus menyelenggarakan pemilu. KPU tidak bercermin dari kesalahannya yang lalu.

    Oleh karena itu , aku berharap semoga presiden memberi peringatan keras dan memecat semua anggota KPU. Sebelum kita semua celaka karena nya.

    sumber:http://asyiknyaduniakita.blogspot.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: