Home » Posts tagged 'UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang'

Tag Archives: UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

TINDAK PIDANA DAN SANKSI PIDANA ATAS KORPORASI KARENA MONEY LAUNDERING (Perbandingan UU TPPU No.8/2010 dan UU PT No.40/2007)

  1. I.                   Sejarah dan Definisi Pidana Pencucian Uang

 

Istilah pencucian uang atau money laundering menurut Yunus Husein telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat.[1] Saat itu, tepatnya tahun 1929, Amerika Serikat sedang menghadapi krisis ekonomi yang sangat berat, jatuhnya harga-harga saham di Wall Street menyeret Amerika Serikat dan dunia dengan depresi besar (Great Depression)[2] sehingga semakin memarakkan organisasi kejahatan mafia kegiatan bisnis ilegal (minuman keras,, perjudian, dan pelacuran). Untuk membersihkan uang dari bisnis ilegal itu, dalam arti harfiah, organisasi mafia membeli dan bisnis pencucian pakaian (laundry/laundromat), istilah ini kemudian melekat, berkembang dan bahkan menjadi “konsep” dalam dunia perbankan dan lembaga keuangan.

Pada mulanya pencucian uang bukanlah merupakan tindak pidana (perbuatan kriminal), kecuali merupakan perbuatan melawan hukum menghindari pajak (tax evasion). Baru pada tahun 1986 pencucian uang menjadi perbuatan kriminal di Amerika Serikat,  yang kemudian diikuti berbagai negara. Dari definisi sempit tentang pencucian uang yang hanya dikaitkan dengan kejahatan obat bius dan kejahatan terorganisasi saja hingga definisi luas yang menyangkut hasil korupsi, penyelundupan, perjudian, perdagangan wanita dan anak, terorisme, dan lain-lain. Amerika Serikat telah mendefinisikan tindak pidana pencucian uang dalam arti luas melalui Money Laundering Control Act (MLCA) tahun 1986, yaitu[3]:   “a person is guilty of money laundering if that person knowingly conducts any financial transaction involving the proceeds of specified unlawful activities so as to further those unlawful activities or to disguise the ownership of those proceeds.” Dengan definisi ini juga Amerika Serikat memperluas ketentuan pengaturan anti pencucian uang dan mekanisme penegakan hukumnya melampaui batas negara dengan mengatakan bahwa pencucian uang sebagai kejahatan yang terjadi secara nasional maupun internasional. Walaupun secara resmi tahun 1986 di Amerika Serikat pencucian uang dinyatakan sebagai tindak pidana melalui Money Laundering Control Act 1986, namun secara tidak langsung pertamakalinya Amerika Serikat melalui Bank Secrecy Act 1970 mencegah pencucian uang.[4]

Dalam Black’s Law Dictionary disebutkan definisi money laundering sebagai berikut[5]: “…term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transactions, and other illegal sources into legitimate channels so that its original source cannot be traced.” Kemudian Sarah N. Welling menyebutkan bahwa pencucian uang atau money laundering merupakan suatu proses menjadikan hasil kejahatan (proceed of crimes) atau disebut sebagai uang kotor (dirty money) misalnya hasil dari obat bius, korupsi, pengelakan pajak, judi, penyelundupan dan lain-lain yang dikonversi atau diubah ke dalam bentuk yang tampak sah agar dapat digunakan dengan aman.[6]

Menurut Pasal 3 ayat (1) b dari  United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic, Drugs and Psycotropic Substances of 1988, sebagai awal pendekatan anti pencucian uang dengan pengesahan Konvensi Wina tentang perdagangan gelap narkotika dan psikotropika ini, yang diratifikasi dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1997, maka istilah money laundering didefinisikan sebagai berikut[7]: …the convertion or transfer of property, knowing that such property is derived from any serious (indictable) offence or offences, or from act of participation in such offence or offences, for the purpose of concealing or disguising the illicit of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such an offence or offences to evade the legal consequences of his action; or the concealment or disguise of true nature, msource, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of property, knowing that such property is derived from a serious (indictable) offence or offences or from an act of participation in such an offence or offences.”

Dari beberapa definisi tentang pencucian uang di atas terlihat perkembangan pemahaman yang lebih luas tentang pencucian uang dari sekadar kejahatan obat bius dan kejahatan terorganisasi saja hingga definisi luas yang menyangkut hasil korupsi, penyelundupan, perjudian, perdagangan wanita dan anak, terorisme, dan lain-lain. Tetapi juga perkembangan mengenai subyek hukum dan obyek hukum pencucian uang hingga ke tingkat akibat hukum yang harus dikenakan kepada subyek hukum, dari sekadar perbuatan melawan hukum menghindari pajak (tax evasion) hingga dinyatakan sebagai tindakan kriminal, diawali di Amerika Serikat pada tahun 1986 melalui Money Laundering Control Act 1986.

 

  1. II.                Mekanisme Pencucian Uang dan Paradigma Baru Follow the Money

Paradigma lama Follow the Suspect menitikberatkan pada  pengejaran para pelaku kejahatan tindak pidana. Tetapi paradigma baru menekankan untuk mengejar uang atau Follow the Money atau berupaya melacak harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana itu, kemudian direkonstruksi darimana kekayaan itu dan tindak pidana apa yang melahirkan kekayaan tersebut. Pendekatan ini lebih mudah dibandingkan dengan pendekatan konvensional karena karena tindak pidana adalah mata rantai paling lemah dari tindak pidana, mengejar orang relatif lebih sulit. Dengan mengejar hasil tindak pidana ini berarti kita memnggempur “lifeblood of the crime” dan menghilangkan motivasi orang melakukan kejahatan. Pendekatan ini dilakukan melalui pendekatan dari hilir ke hulu. Pendekatan konvensional biasanya yang terjerat adalah pelaku yang kecil-kecil seperti supir, penebang, nakhoda, dan hampir tidak pernah menangkap para cukong atau aktor intelektual. Selain itu untuk memulai penyelidikan dan penyidikan tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya Tindak Pidana Pencucian Uang ini mirip dengan tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 KUHP. Untuk memulai penyidikan tindak pidana penadahan tidak perlu dibuktikan tindak pidana pencurian yang melahirkan barang yang ditadah tersebut. [8]

Setelah perjalanan panjang terkait pencucian uang dari tahun 1930-an di AS hingga sekarang, pemahaman tentang mekanisme pencucian uang semakin luas dan dalam. Umumnya tindak pidana pencucian uang itu dilakukan lewat lembaga keuangan khususnya perbankan, usaha real estate, dan perusahaan lain seperti money changer. Adapun mekanisme pencucian uang  berdasarkan United State Customs Service terdiri atas 3 (tiga) tahap sebagai berikut[9]:

  1. Placement (penempatan) : upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam system keuangan berupa pergerakan fisik dari uang kas baik dengan penyelundupan uang tunai dari satu negara ke negara lain: menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kegiatan yang sah; atau dengan melakukan penempatan uang giral ke dalam sistem perbankan misalnya deposito bank, cek atau melalui real estate atau saham-saham ataupun mengkonversi ke dalam mata uang lainnya atau transfer uang ke dalam valuta asing.
  2. Layering (pelapisan) : suatu proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil upaya placement ke tempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan atau mengelabui sumber uang haram tersebut, misalnya bearer bonds, forex market, stocks. Di samping cara tersebut, langkah lain yang digunakan adalah dengan menciptakan sebanyak mungkin account dari perusahaan fiktif atau semu dengan memanfaatkan aspek kerahasiaan bank dan keistimewaan hubungan antara nasabah bank dengan pengacara. Upaya ini dilakukan untuk menghilangkan jejak atau usaha audit sehingga seolah-olah merupakan transaksi financial yang legal.
  3. Integration (Penggabungan) : proses pengalihan uang yang dicuci dari hasil kegiatan placement maupun layering ke dalam aktivitas-aktivitas atau performa bisnis yang resmi tanpa ada hubungan atau links ke dalam bisnis haram sebelumnya. Pada tahap ini uang haram yang telah diputihkan dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk yang sesuai dengan aturan hukum, dan telah berubah menjadi legal. Ada tulisan yang menyebutkan bahwa cara tersebut juga disebut spin dry yang merupakan gabungan antara repatriation dan integration.
  1. III.             Pencegahan Pencucian Uang Sebelum UU No.15/2002 dan UU No.8/2010[10]

Di Indonesia regulasi pencucian uang serta penetapannya sebagai tindak pidana (perbuatan kriminal) disahkan melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kata Yunus Husein, sebelum muncul Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang itu di Indonesia belum ada regulasi nasional yang mengatur dalam bentuk Undang-Undang dan menyatakan bahwa pencucian uang merupakan tindak pidana.[11] Walaupun terkait pencegahan kegiatan transaksi melanggar hukum termasuk kegiatan pencucian uang melalui transaksi perbankan dapat kita temukan sejumlah peraturan dalam Undang-Undang No 23 Tahun Tentang Bank Indonesia khususnya dalam Pasal 31 ayat (1) yang menyebutkan: “Bank Indonesia dapat memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagain atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan.”[12]

Juga dalam Pasal 3 ayat (1) diatur bahwa “Uang rupiah dalam jumlah tertentu dilarang dibawa ke luar atau masuk wilayah pabean RI kecuali dengan izin BI”. Artinya dalam Pasal ini BI berusaha membatasi jumlah transaksi uang palsu dan transaksi lainnya.  Dapat dilihat juga Undang-Undang No. 24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, missal dalam Pasal 3 ayat (2) disebutkan: “setiap penduduk wajib memberikan keterangan dan data mengenai kegiatan lalu lintas devisa yang dilakukannya, secara langsung atau melalui pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.”

Selain upaya pencegahan dan/atau pengungkapan kegiatan pencucian uang berdasarkan ketentuan Undang-Undang, Bank Indonesia dapat mengeluarkan Surat Keputusan Direksi BI maupun Peraturan Bank Indonesia juga telah berupaya memerangi kegiatan pencucian uang melalui peraturan yang lebih teknis dalam Surat Keputusan Direksi BI dan Peraturan Bank Indonesia. Misalnya Surat Keputusan Direksi BI: SK Dir BI No.30/271A/KEP/DIR tentang Perubahan SK Dir BI No.30/191A/KEP/DIR tentang Pengeluaran atau Pemasukan Mata Uang Rupiah Dalam Wilayah Republik Indonesia maka: i. Setiap orang yang membawa mata uang Rupiah ke luar atau masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia dengan jumlah lebih dari Rp.5.000.000,00 wajib mengisi formulir deklarasi; ii. Setiap orang yang membawa mata uang Rupiah ke luar atau masuk ke dalam wilayah Republik Indonesai dengan jumlah lebih dari Rp.10.000.000,00 selain wajib mengisi formulir deklarasi juga harus memperoleh terlebih dahulu izin dari BI.

Selain itu ada SK Dir BI No.32/50/KEP/DIR tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Saham Bank Umum, Pasal 6 huruf b mengataan bahwa sumber dana yang digunakan untuk pembelian saham bank dalam rangka kepemilikan dilarang dari dan untuk tujuan pencucian uang.[13] Juga ada PBI No.1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum. Ditambah dengan keluarnya PBI No.1/9/PBI tahun 1999 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank beserta peraturan pelaksanaannya SE No.1/9/DSM tanggal 28 Desember 1999 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa oleh Bank, dimana bank wajib melaporkan data atau keterangan tentang: a. laporan transaksi yaitu laporan mengenai transaksi yang mempengaruhi posisi aset dan kwajiban financial luar negeri bank pelapor; b. laporan posisi yaitu laporan mengenai posisi asset dan kewajiban financial luar negeri bank pelapor yang mencakup seluruh tagihan dan kewajiban kepada bukan penduduk baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri dan; c. Lembaga Keuangan Non Bank wajib melaporkan perpindahan devisa dalam rangka transaksi juga penempatan, pembayaran, serta penerimaan antara Lembaga Keuangan Non Bank dengan buka penduduk baik dalam rupiah maupun valas; d. posisi asset dan kewajiban financial luar negeri Lembaga Keuangan Non Bank.

Ditambah lagi dengan PBI No.2/27/PBI/2000 tanggal 15 Desember tentang Bank Umum, dalam Pasal 6 ayat 91) huruf j mengatur bahwa dalam rangka permohonan ijin pendirian Bank Umum, calon pemegang saham bank wajib melampirkan surat pernyataan bahwa setoran modal bank tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.  Hingga muncul Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer).[14] Dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah disebutkan, “Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.”[15] Adapun tujuan dari Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Priciples) ini adalah: 1. Menjaga reputasi dan integritas bank dalam sistem perbankan dengan mengurangi kemungkinan untuk dijadikan sarana/sasaran tindak pidana pencucian uang; 2. Bank dapat mengenali profil nasabah maupun karakteristik setiap transaksi nasabah (lihat Gambar 1 tentang High Risk Customer); 3. Bank dapat mengidentifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan dan selanjutnya melaporkan kepada PPATK ((Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan); 4. Mengidentifikasi, membatasi, dan mengendalikan eksposur risiko bank, terkait dengan masalah pencucian uang (risiko operasional, hukum konsentrasi dan reputasi).

Gambar 1: High Risk Customer[16]

Program Kenalilah Nasabah semula dimaksudkan untuk mengisi kekosongan peraturan selama Indonesia belum mempunyai Undang-Undang mengenai Tindak Pencucian Uang. Selain itu PBI memenuhi prinsip kelima belas dari dua puluh lima Core Pricipal for Effective Banking Supervision yang dimaksud untuk memenuhi rekomendasi FATF. Sebelum berfungsinya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menyangkut bank dilaksanakan oleh Bank Indonesia sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.  Di Bank Indonesia unit kerja yang menerima laporan transaksi yang mencurigakan (suspicious transaction report) adalah Unit KhusuS Investasi Perbankan (UKIP), sehingga UKIP untuk sementara waktu menjalankan fungsi PPATK tersebut.

Ketentuan itu juga merupakan petunjuk teknis bagi semua bank di Indonesia untuk mencegah praktik pencucian uang. Bank yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut akan dikenakan sanksi administrasi dan denda Rp.1.000.000/hari dan setinggi-tingginya Rp.30.000.000. Disamping itu terdapat kemungkinan Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai yang bersangkutan dikenai sanksi pidana berkenaan dengan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang isinya[17]:  “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank yang dengan sengaja: b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaataan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000 (seratus milyar rupiah).”

  1. IV.             Pidana Pencucian Uang Menurut UU TPPU Nomor 8 Tahun 2010.

Melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang disahkan pada tanggal 25 Maret 2002, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang inilah ditetapkan legalitas pencucian uang sebagai tindak pidana (perbuatan kriminal). Kriminalisasi pencucian uang in dipercepat oleh desakan IMF (International Monetary Fund) dan FATF (The Financial Action Task Force on Money Laundering) dimana Letter of Intent antara IMF dan Indonesia mensyaratkan adanya undang-undang anti pencucian uang sebagai prasyarat pencairan dana pinjaman, serta desakan FATF dengan menetapkan Indonesia dalam daftar hitam sebagai Non Cooperatives Countries and Territories (NCCT) pada bulan Juni 2001 bersama sejumlah negara.

Artinya memenuhi syarat kriminalisasi pada umumnya yaitu: a. adanya korban; b. kriminalisasi bukan semata-mata ditujukan untuk pembalasan; c. harus berdasarkan asas ratio-principle; d. adanya kesepakatan sosial (public support). Terkait tentang adanya korban berarti pencucian uang harus menimbulkan sesuatu yang buruk atau menimbulkan kerugian, setelah melalui perdebatan panjang disepakati bahwa pencucian uang itu tidak merugikan individu secara langsung tetapi berdampak pada munculnya kerugian keuangan nasional bahkan membahayakan  keuangan global.[18] Kembali pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 3 telah memenuhi standar yang pada umumnya dipakai dalam kriminalisasi pencucian uang, yaitu meliputi: 1. A financial transaction (transaksi keuangan); 2. Proceed (hasil-hasil kejahatan); 3. Unlawful activity (tindakan kejahatan); 4. Knowledge (mengetahui atau patut mengetahui); 5. Intent (maksud).[19]

Sebagai catatan berkenaan dengan definisi tindak pidana umumnya, maka masalah definisi tindak pidana pencucian uang menjadi sesuatu yang sangat  penting. Pentingnya menentukan definisi dalam tindak pidana antara lain berkaitan dengan asas lex certa, yaitu nullum crimen sine lege stricta atau tiada suatu kejahatan tanpa peraturan yang jelas dan terbatas. Hal ini juga menyiratkan bahwa ketentuan tindak pidana harus dirumuskan secara jelas dan limitatif atau terbatas, tidak bersifat karet, untuk menjaga kepastian hukum. Implikasinya akan menunjukkan rumusan delik, siapa yang dimaksud sebagai pelaku, lalu apa saja yang dimaksud unsur objektif dan subjektif.[20] Tindak pidana atau delik secara singkat berarti, “suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan sanksi pidana, atau merupakan perilaku manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam pidana.”[21]

Kebijakan pidana atau kriminal adalah upaya rasional dari suatu negara untuk menanggulangi kejahatan. Kebijakan  ini merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence planning atau protection of society) yang tujuannya untuk mencapai kesejahteraan. Dikutip oleh Yenti Ganarsih[22] tentang perumusan tujuan kebijakan kriminal dari suatu laporan kursus pelatihan ke-34 yang dilaksanakan UNAFEI di Tokyo (1973), bahwa: “Most of group members agreed some discussion that protection of the society could be accepted as the final goal or criminal policy, although not the ultimate aim of society, which might perhaps be describeds by terms like ‘happiness of citizen”, “a wholesome and cultural living”, “social welfare or equality”.

Kriminalisasi pencucian uang mendapatkan azas legalitasnya melalui UU Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebelumnya pada tahun 1997 Indonesia sudah meratifikasi United Nation Convention Against Illicit Traffic in narcotic, Drugs and Psycotropic Substances of 1988 yang mengharuskan negara yang meratifikasi Konvensi tersebut untuk melakukan kriminalisasi pencucian uang. Pada tahun 1977 Indonesia juga bergabung dengan Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) yang terdiri atas 22 negara di Asia Pasifik, termasuk Amerika Serikat. Namun tahun 2001 Indonesia dimasukkan dalam daftar hitam oleh Financial Action Task Force (FATF)  sebagai Non Cooperatives Countries and Territories (NCCT) dalam memberantas pencucian uang, bersama 17 negara lainnya dinyatakan sebagai negara tempat pencucian uang oleh FATF.[23]

Dalam ketentuan Pasal 54 RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) disebutkan pada Pasal 54 ayat 1: “Pemidanaan bertujuan: a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; b. memsyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana; e. memaafkan terpidana.” Sedangkan pada Pasal 54 ayat 2 RKUHP disebutkan, “Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.”[24] Jelas sekali bahwa ketidakcermatan atau ketidaktepatan dalam melakukan kriminalisasi akan menimbulkan permasalah baik over criminalization maupun sebaliknya. Kalau kedua hal ini terjadi maka akan timbul keragu-raguan bagi penegak hukum pidana untuk melakukan full enforcement dan diskresi justru akan banyak digunakan.[25]

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang  menyebutkan Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Lalu ayat (3) menyatakan, “Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih,” lalu ayat (4) menegaskan, “Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.”

Untuk memperjelas apa yang dimaksud dengan Transaksi Keuangan Mencurigakan maka Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini menyebutkan: a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;  b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Darimana uang kotor yang akan dicuci ke dalam Perbankan dan Lembaga Keuangan serta kegiatan bisnis lainnya itu? Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang  ini menegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi, “Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: a, korupsi; b. penyuapan; c. narkotika; d. psikotropika; penyelundupan tenanga kerja; penyelundupan migrant; g. di bidang perbankan; h. di bidang pasar modal; i. di bidang perasuransian; j. kepabeanan; k. cukai; l. perdagagangan orang; m. perdagagangan senjata gelap; n.terorisme; o. penculikan; p. pencurian; q. penggelapan; r. penipuan; s. pemalsuan uang; t.perjudian; u. prostitusi; v. di bidang perpajakan; w. di bidang kehutanan; x. di bidang lingkungan hidup; y. di bidang kelautan dan perikanan; z. atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun  atau lebih, yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.”

Selain itu ditekankan secara langsung terhadap kejahatan terorisme, sebuah perkembangan politik nasional dan internasional baru, terutama pasca peledakan gedung World Trade Center di New York, Amerika Serikat pada 11/9/2001 yang menewaskan sekitar 3.000 orang, dan di Indonesia pasca Bom Bali I dan II. Hemat penulis ini sebagian raison d’etre dimunculkan Pasal 2 ayat (2) untuk melengkapi pemahaman tentang pencucian uang dengan menegaskan dalam ayat tersendiri bahwa, “Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (n).[26]

Bagaimana cara orang atau korporasi ini melakukan pencucian uang? Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menekankan pada praktik, “Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara palaing lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah). Kemudian Pasal (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang  ini menyatakan pidana juga berlaku bagi, “Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Kepada pihak yang membantu Pencucian Uang[27] ini juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang  menegaskan sebagai tindak pidana, Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa, “Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah).” Namun Pasal 5 ayat (2) memberikan “insentif hukum” pada whistle blower (pengabar kejahatan) bahwa, “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

  1. V.                Subyek Hukum UU TPPU Nomor 8 Tahun 2010: Orang dan Korporasi

Sedangkan subyek hukum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah Orang sebagai Naturlijk Persoon dan Korporasi sebagai Recht Persoon sebagai Badan Usaha berbadan hukum maupun Badan Usaha tak berbadan hukum. Pasal 1 ayat (9) menyatakan subyek hukum orang, yaitu, “Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi”, dan “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”[28] Pengertian subyek hukum meliputi korporasi disetujui pada Rapat Panitia Kerja tanggal 19 Maret 2002.[29]

Secara teoritis subyek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi  pendukung hak dan kewajiban. Subyek hukum dalam ilmu hukum disebut juga “orang” sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dengan demikian orang sebagai  subyek hukum memiliki kewenangan untuk bertindak menurut hukum. Ada dua subyek hukum yaitu: 1. Naturlijk Persoon, atau pribadi kodrati yaitu manusia sejak saat lahir hingga mati dimana pada hakikatnya semua orang adalah subyek hukum, kecuali yang tidak cakap hukum (a. orang dibawah umur menurut Pasal 45 KUHP belum cukup 16 tahun dan, b.  orang yang kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal menurut Pasal 44 KUHP); 2. Recht Persoon atau Pribadi Hukum atau Badan Hukum yaitu setiap pendukung hak dan kewajiban  yang merupakan kelompok manusia (a. Badan Hukum Publik seperti lembaga negara, pemerintah daerah tingkat I/tingkat II dan kedinasan; b. Badan Hukum Perdata seperti Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi).[30]

Definisi korporasi dalam Black’s Law Dictionary,Corporation, an artificial person or legal entity created by or under authorithy of the laws of the state or nation, composed, in some rare instance, of a single person or his successors, being the incumbents of a particular office, but ordinarily consisting of an association of numerous individuals.[31]

Menurut civil law system yang dianut di Indonesia korporasi atau perseroan merupakan Recht Persoon atau Pribadi Hukum atau Badan Hukum Perdata di mana pendukung hak dan kewajibannya  terdiri atas kelompok manusia. Batasan suatu perseroan atau korporasi sebagai badan hukum bahwa perseroan meruapakan subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum atau membuat perikatan, dan terbatas pada hal-hal yang diatur secara tegas dalam anggaran dasar perseroan.

Sedangkan menurut common law system[32]  korporasi adalah suatu artificial person atau legal entity.[33] Justice Buckley L. mengilustrasikan bahwa artificial person adalah korporasi yang tidak memiliki keberadaan fisik. Keberadaannya hanya dalam kontemplasi hukum, korporasi yang tidak memiliki bagian tubuh maupun hasrat. Korporasi tidak dapat memakai senjata maupun dalam perang, korporasi tidak dapat dikatan loyal atau tidak loyal, maupun melakukan pengkhianatan, korporasi tidak dapat menjadi teman maupun musuh. Terlepas dari kepengurusannya, korporasi tidak memiliki pemikiran, harapan maupun niat. Untuk itu korporasi tidak memiliki pikiran selain pikiran dari pengurusnya.[34]

  1. VI.             Pidana Terhadap Korporasi dalam UU TPPU Nomor 8 Tahun 2010

Namun yang paling menarik dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Korporasi adalah dimungkinkannya penjatuhan pidana terhadap Korporasi selain kepada Personil Pengendali Korporasi akibat tindak pidana Pencucian Uang. Karena tak ada aturan serupa atau tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang dapat dikenakan kepada Perseroan Terbatas, yang mungkin terkena tindak pidana hanya orang/pengurus dalam organ Perseroan yaitu: Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris, sedangkan Perseroan Terbatas bukan merupakan Subyek Hukum yang dapat dikenakan pidana dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) jelas sekali menegaskan bahwa Korporasi dapat dipidana selain pidana denda bahkan dapat dibubarkan dan diambilalih oleh Negara karena alasan pidana Pencucian Uang.

Simak Pasal 6 ayat (1), “Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi” Adapun pidana yang dapat dijatuhkan kepada Korporasi menurut Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi, “Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang: a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi; b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi; c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan ;d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.’

Apa pidana pokok yang akan dijatuhkan kepada Korporasi apalagi terbukti melakukan Pencucian Uang? Pasal 7 ayat (1) dan (2) menegaskan Korporasi dapat dikenakan pidana denda dan bahkan dapat dikenakan pidana tambahan dari sekadar pengumuman keputusan hakim hingga diambilalih oleh Negara. Pasal 7 ayat (1) berbunyi, ‘Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp.100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).” Adapun pidana tambahan yang dapat dikenakan kepada Korporasi dalam Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi, “Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: a. pengumuman putusan hakim; b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi; c. pencabutan izin usaha; d. pembubaran dan/atau pelarangan korporasi; e. perampasan asset Korporasi untuk Negara; dan/atau f. pengambilalihan Korporasi oleh Negara.

Bahkan terhadap Korporasi juga dapat dikenakan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi untuk mengganti pidana denda, juga pidana kurungan sebagai pengganti denda kepada Personil Pengendali Korporasi apabila Harta Kekayan milik Korporasi yang dirampas tidak mencukupi. Pasal 9 ayat (1) menerangkan perampasan sebagai berikut, “Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.” Kemudian pidana kurungan dikenakan pada Personil Pengendali Korporasi “menggantikan” pidana kurungan terhadap Korporasi, Pasal 9 ayat (2) menegaskan, “Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan tehadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.”

Keputusan untuk menetapkan bahwa bukan hanya orang, tetapi juga korporasi dapat dikenakan pidana dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian digantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terjadi di Panitia Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 19 Maret 2002.[35]  Teras Narang (Ketua Rapat) mengatakan apa dan siapa yang dimaksud korporasi itu mengacu pada UU No.1/1995 Tentang Perseroan Terbatas (sekarang UUPT No.40/2007). Prof. Remy Sjahdeini yang mewakili pemerintah mengatakan, ‘…korporasi itu dapat dipidana apabila dilakukan oleh pengurus atau kuasa dari pengurus atas nama korporasi.”[36] Kemudian Prof. Natabaya yang juga mewakili pemerintah mengatakan, “…kalau korporasi sudah terbukti bahwa dia melakukan money laundering yang dihukum tidak saja korporasi begitu juga pengurusnya.”[37] Lalu Teras Narang mencoba merumuskan bahwa, “Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi maka korporasi diwakili oleh pengurus ini standar yang jadi lebih jelas lagi.” Perdebatan berlanjut, Prof Natabaya menambahkan, “…di dalam tindak pidana itu selama ini yang bisa dimintakan pertanggungjawabana adalah orang dan sekarang sudah berkembang bahwa tindak pidana itu juga dilakukan oleh korporasi. Tentu kalau mau berbicara korporasi itu tidak bisa dimasukkan penjara maka hukuman pokok yang dapat diberikan kepada korporasi itu adalah denda sebab denda itu adalah salah satu daripada hukuman pokok. Sekarang bagaimana untuk dipenjarakan, tidak bisa yang dipenjara itu bukan korporasinya tapi pengurusnya, ini yang bisa dimasukkan ke dalam penjara karena dia bertindak untuk dan atas nama korporasi itu. Korporasi kena denda hukuman pokoknya, jadi pertanggungjawabannya itu kepada pengurus itu dan itu bisa bisa masuk penjara.”[38]

Disambut dengan bantahan Prof. Sahetapy, “Inikan rumusan yang agak rancu…Saya sendiri teringat hal itu pernah ditanyakan apakah korporasi itu kasarnya, apakah korporasi bisa melakukan perkosaan? Mestinya tidak bisa…inikan kita membuat konstruksi semua dan kalau dikatakan apakah korporasi dapat dipidana, itu pertamakali dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi No.7/Drt/1955.[39] Jadi ini satu jiplakan saja, bukan barang baru.” [40]

  1. VII.          Tak Ada Pidana Atas Korporasi dalam UU PT Nomor 40 Tahun 2007

Ciri dan sifat yang membedakan Perseroan Terbatas dengan badan hukum lainnya maka kita tahu bahwa: 1. Perseroan Terbatas adalah asosiasi modal antara para pendiri PT; 2. Kekayaan  dan utang Perseroan Terbatas adalah terpisah dari kekayaan dan utang pemegang saham (pendiri PT); 3. Pemegang Saham atau pendiri PT: a. bertanggungjawab hanya pada apa yang disetorkan atau tanggungjawab terbatas (limited liability atau corporate veil);b. tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambil;c. tidak bertanggungjawab secara pribadi pada perikatan yang dibuat atas nama perseroan; 4. Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham (pendiri PT) dengan pengurus (direksi); 5.Memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas; 6. Kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas[41] pada BAB X Pembubaran, Likuidasi, dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perseroan terutama Pasal 142 beserta penjelasan disebutkan sejumlah alasan pembubaran Perseroan. Simak Pasal 142 ayat (1) yang menyebutkan: “Pembubaran Perseroan terjadi: a. berdasarkan keputusan RUPS; b. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir; c. berdasarkan penetapan pengadilan; d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan; e. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau f. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Adapun penjelasan Pasal 142 ayat 91) huruf ini berbunyi, “Yang dimaksud dengan “dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi” adalah ketentuan yang tidak memungkinkan Perseroan untuk berusaha dalam bidang lain setelah izin usahanya dicabut, misalnya izin usaha perbankan, izin usaha perasuransian.”

Kemudian dilanjutkan dalam Pasal 146 ayat (1) huruf b bahwa: “Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas : a. permohonan kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.”

Rumusan perbuatan melanggar hukum  (PMH) atau delict sebelum tahun 1919 (Arrest Hoge Raad Belanda) tanggal 19 Desember 1919 adalah: 1. Melanggar hak orang lain yang diakui UU, atau melanggar ketentuan hukum tertulis saja. Misal merusak barang milik orang lain, dan sebagainya.; 2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Misal tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan sebagai kewajiban. Kemudian setelah tahun 1919 yaitu setelah keluarnya Arrest (putusan) Hoge Raad Belanda (31 Desember 1919) memutuskan bahwa suatu perbuatan digolongkan melawan hukum, apabila: 1. Setiap perbuatan atau kealpaan yang menimbulkan pelanggaran terhadap hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; 2. Melanggar baik terhadap kesusilaan maupun terhadap kepatutan yang layak dalam pergaulan masyarakat terhadap orang lain atau benda orang lain.[42]

Sedangkan Prof. Rosa Agustina juga menegaskan pengertian sempit yang dipengaruhi oleh ajaran legisme membuat seolah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sama dengan perbuatan melanggar undang-undang (onwetmatige daad). Pengertian perbuatan melawan hukum menjadi luas dengan adanya putusan Hoge Raad (31 januari 1919) dalam perkara Cohen v. Lindenbaum sehingga tidak saja setiap perbuatan melanggar kaidah-kaidah tertulis yaitu bersifat bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan melanggar hak subjektif orang lain tetapi juga perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis yaitu kaidah yang mengatur tata susila, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat. Di Indonesia pengertian luas ini dipakai Mahkamah Agung RI dalam Masudiati v. Gusti Lanang Rejeg No.3191 K/Pdt/1984. [43]

Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ini bersesuaian dengan Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)[44] tidak mengenal korporasi sebagai subyek hukum pidana. Apabila pengurus korporasi melakukan tindak pidana yang dilakukan dalam rangka mewakili atau dilakukan untuk dan atas nama korporasi, pertanggungjawaban pidana dibebankan hanya kepada pengurus yang melakukan tindak pidana itu, Korporasi tidak dibebani pertanggungjawaban pidana karena KUHP tidak mengenal korporasi sebagai subyek hukum pidana.[45] Di dalam KUHP Indonesia, tidak terdapat satu Pasal pun yang menentukan pelaku tindak pidana yang bukan manusia. Dengan kata lain, tidak terdapat satu Pasal pun dalam KUHP yang menentukan tindak pidana dapat dilakukan oleh suatu korporasi.

Pasal 59 KUHP menyebutkan, “Dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana.”[46] Tegas sekali Pasal 59 KUHP mengatakan bahwa tindak pidana tidak pernah dilakukan oleh korporasi tetapi dilakukan oleh pengurusnya. Bahkan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) juga tidak mengatur penuntutan terhadap pelaku tindak pidana selain manusia (yang bukan manusia), misalnya korporasi. KUHAP menyebut misalnya, “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Selain itu, “Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.” Atau, “Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan keputusan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”[47] Semua pengertian KUHAP di atas merujuk kepada orang dan bukan kepada bukan manusia, seperti korporasi.

  1. VIII.       Fiduciary Duty versus UU TPPU Nomor 8 Tahun 2010

Prinsip utama doktrin fiduciary duty  diberlakukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 97 ayat (2), “Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.” Lalu Pasal 97 ayat (3) merupakan petunjuk  duty of loyalty, “ Setiap  anggota Direksi  bertanggung jawab  penuh  secara  pribadi  atas kerugian Perseroan apabila  yang bersangkutan  bersalah  atau  lalai  menjalankan tugasnya  sesuai  dengan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (2).” Dilanjutkan Pasal 97 ayat (4) merupakan petunjuk duty of care tanggungjawab menjadi tanggung renteng, “Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih,  tanggung jawab  sebagaimana dimaksud pada  ayat (3) berlaku  secara tanggung  renteng  bagi  setiap  anggota Direksi .”  Berlakunya prinsip fiduciary duty ini diperkuat dalam Pasal 99 ayat (1) butir a dan b yang berbunyi, “Anggota  Direksi  tidak  berwenang  mewakili  Perseroan apabila: a.  terjadi perkara di pengadilan antara  Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau  b.  anggota  Direksi  yang  bersangkutan  mempunyai  benturan kepentingan dengan Perseroan.”

Mengutip Gower, menurut Freddy Harris dan Teddy Anggoro dalam common law principles, fiduciary duty direksi terdiri atas dua jenis duty yaitu: 1. Duty of loyalty,”the decision makers within the company should act in the interest of the company, and not in their own interest.”;2. Duty of a good faith, “…that directors must act in good faith in what they believe to be the best interest of the company.” Kesimpulan Harris dan Teddy bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tidak mengatur secara khusus mengenai fiduciary duty tetapi mengatur prinsip-prinsip umumnya.[48]

Nah dari prinsip umum fiduciary duty itu maka: 1. Direksi dalam mengurus perseroan harus memperhatikan kepentingan perseroan di atas kepentingan lainnya (to act bona fide in the interest of the company); 2. Pengurus Perseroan harus bertindak sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan (intra vires) serta memperhatikan batasan dan larangan yang ditentukan Undang-Undang dan anggaran dasar sesuai Pasal 92 ayat (1), “Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.”; 3. Dalam melaksanakan kepengurusan, pribadi-pribadi anggota direksi harus memiliki itikad baik (in good faith) dan tanggung jawab (in full sense of responsibility); 4. Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan rajin (diligently), penuh kehati-hatian (carefully), dan pintar serta terampil (skillfully). Kesimpulannya, direksi dalam mengurus Perseroan di Indonesia dengan tegas dibebani kewajiban untuk melaksanakan fiduciary duty.[49]

Sedangkan business judgement law bertujuan melindungi direksi atas keputusan bisnis yang merupakan transaksi korporasi, selama hal tersebut dilakukan dalam batas-batas kewenangan yang dimilikinya dengan penuh kehati-hatian dan itikad baik, atau apabila dijalankan sesuai prinsip-prinsip fiduciary duty. Mengutip Robert Charles Clark yang memandang business judgement law sebagai aturan sederhana atas pertimbangan bisnis direksi yang tidak akan dibantah oleh pengadilan dan pemegang saham, direksi tak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas konsekuensi yang timbul dari putusan bisnisnya.[50] Nah business judgement law sangat jelas diakui dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas khususnya dalam Pasal 97 ayat (5) yang berbunyi, “Anggota Direksi tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  atas kerugian sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3) apabila dapat membuktikan: a.  kerugian  tersebut  bukan  karena  kesalahan  atau kelalaiannya; b,  telah  melakukan  pengurusan  dengan  itikad baik  dan kehati-hatian  untuk   kepentingan  dan  sesuai  dengan maksud dan  tujuan Perseroan; c.  tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun  tidak langsung  a t a s   tindakan  pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan d.  telah  mengambil  tindakan  untuk  mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.”

Perhatikan bahwa Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 99 ayat (1)  menekankan tugas fiduciary duty dari direksi, tetapi sebenarnya Pasal-Pasal tersebut juga  menegaskan berlakunya doktrin business judgement law. Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas itu khususnya memberlakukan doktrin business judgement law dan dari ketentuannya dapat dsimpulkan bahwa tindakan direksi terhadap perseroan haruslah dilakukan dengan memenuhi ketiga syarat yuridis yaitu: a. Itikad baik (good faith); b. Penuh tanggungjawan dan; c. Untuk kepentingan perseroan. Manakala salah satu dari unsur yuridis itu tidak terpenuhi, direksi tersebut dianggap bersalah (dalam arti kesengajaan) atau setidak-tidaknya dalam keadaan lalai (negligence) dalam menjalankan tugasnya itu sehingga dia harus bertanggungjawab secara pribadi.

Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan yuridis bahwa miskalkulasi, kesalahan yang jujur (honest mistake), atau kesalahan dalam mengambil keputusan (mere error in judgement) selama tidak melanggar salah satu atau lebih dari tiga unsur tersebut di atas, belumlah dapat dibebankan kewajiban hukum kepada direksi secara pribadi,meskipun mungkin saja pihak perseroan atau pemegang saham telah dirugikan secara materil atau non-materil. Karena itu dapat dikatakan bahwa sampai batas-batas tertentu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas memberlakukan doktrin putusan bisnis (business judgement law).[51] Hemat penulis doktrin business judgement law merupakan reaksi atas pembatasan diskresi yang timbul karena adanya kewajiban-kewajiban fiduciary bagi direksi dalam mengurus korporasi atau perseroan.

Berlakunya doktrin fiduciary duty terkait dengan doktrin business judgement law juga ditegaskan dalam Pasal 92 ayat (1) dan (2) berikut penjelasannya. Adapun Pasal 92 ayat (1) menekankan keharusan direksi menjalankan Perseroan sesuai dengan kepentingan, maksud dan tujuan Perseroan tentu dengan itikad baik dan tanggungjawab sesuai prinsip fiduciary duty dan business judgement law, yang berbunyi “Direksi  menjalankan  pengurusan  Perseroan  untuk kepentingan  Perseroan  dan sesuai  dengan maksud  dan tujuan Perseroan.” Sedangkan Pasal 92 ayat (2) dan penjelasannya menyatakan bahwa direksi berwenang menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan kebijakan yang, antara lain, didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam usaha sejenis. Bunyi Pasal  92 ayat (2) sebagai berikut, “Direksi berwenang menjalankan  pengurusan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1) sesuai  dengan  kebijakan  yang dipandang  tepat,  dalam  batas  yang  ditentukan  dalam Undang-Undang ini dan/atau  anggaran dasar.” Adapun penjelasan Pasal 92 ayat (2) ini berbunyi, “Yang dimaksud dengan “kebijakan yang dipandang tepat ” adalah kebijakan  yang, antara  lain  didasarkan  pada  keahlian,  peluang  yang tersedia, dan  kelaziman dalam dunia usaha  yang sejenis.”

Nah Pasal-Pasal di atas ini tegas sekali menganut doktrin business judgement law  serta memiliki prinsip fiduciary duty bila dikatakan direksi menjalankan perseroan didasarkan  pada  keahlian berarti direksi menjalankan duty of skill dimana direksi tidak diharapkan  tingkat keahlian kecuali hanya setingkat yang dapat diharapkan secara wajar dari orang yang sama pengetahuannya dan sama pengalaman dengannya atau dalam bahasa hukum popular, “degree of skill that may reasonably be expected from a person of his knowledge and experience.”[52] Adapun kebijakan bisnis dalam business judgement law dalam penjelasan Pasal 92 ayat (2) itu berupa “kebijakan sesuai kelaziman dalam dunia usaha  yang sejenis” ini sesuai dengan prinsip duty to exercise care dalam fiduciary duty yang menuntut direksi untuk melaksanakan tugasnya dengan rajin (diligently), penuh kehati-hatian (carefully), dan pintar serta terampil (skillfully), hal ini biasanya disebut dengan standard of conduct.[53] Apabila direksi melakukan kegiatan diluar kewenangannya disebut melakukan kegiatan ultra vires. Doktrin Ultra Vires atau ultra vires rule dimaksudkan untuk melindungi para kreditor perseroan. Aset perseroan hanya dapat digunakan untuk tujuan perseroan seperti yang tercantum dalam klausul mengenai maksud dan tujuan perseroan (object clause) dalam anggaran dasar  dan untuk tujuan sampingan dalam rangka masud dan tujuan itu. Oleh karena itu, terdapat unsur untuk menjaga modal perseroan, yaitu dana yang diharapkan menjadi sumber pembayaran kembali uang yang dipinjamkan oleh kreditor kepada perseroan. Doktrin ultra vires atau ultra vires rule dimaksudkan pula untuk melindungi para pemegang saham perseroan yang telah menginvestasikan uangnya pada perseroan yang dikaitkan dengan maksud dan tujuan tertentu.[54]

Kesimpulan Freddy Harris dan Teddy Anggoro bahwa pihak utama yang dibebankan kewajiban fiduciary duty dan business judgement law  adalah direksi.[55] Selain itu doktrin piercing the corporate veil[56] atau mengoyak/menyingkap tirai/kerudung perusahaan yang berlindung sebagai sebagai entitas mandiri dan terpisah dari (limited liability) pemegang sahamnya, karena konsep korporasi itu pemegang saham dan direksi sebagai pengurus umumnya terlindung dari tanggungjawab pribadi atas utang-utang korporasi, tetapi tanggungjawab pribadi mereka atas perbuatan hukum korporasi dimungkinkan jika undang-undang menentukan lain. Limited liability inilah yang secara metafora dikenal sebagai corporate veil, tetapi (tabir) ini tidak absolut melindungi pemegang saham dan direksi dari pertanggungjawaban pribadi. Dalam kondisi tertentu, pengadilan dapat mengangkat tabir tersebut untuk menjatuhkan hukuman pertanggungjawaban kepada pemegang saham, Komisaris, maupun direksi secara pribadi.[57]

Dengan demikian pengadilan akan mengabaikan status badan hukum perseroan itu serta membebankan tanggungjawab kepada pihak pribadi dan pelaku dari perseroan itu dengan mengabaikan prinsip tanggungjawab terbatas (limited liability) dari perseroan sebagai badan hukum yang biasanya dinikmati oleh mereka. Doktrin piercing the corporate veil atau doktrin alter ego ini, keduanya dipakai untuk menarik pertanggungjawaban pribadi dan menembus tanggungjawab terbatas yang menjadi karakteristik korporasi. Dengan kata lain bahwa doktrin veil piercing dan alter ego dipakai ketika perseroan menjadi alat pemegang saham (direksi) untuk melakukan perbuatan curang terhadap pihak ketiga atau melakukan perbuatan di luar tujuan dan lingkup kegiatan korporasi yang merugikan korporasi, tetapi memberikan keuntungan pribadi bagi mereka. Selain atas kerugian pihak ketiga, veil piercing ini juga dapat diterapkan ketika terjadi injurious conduct yang dilakukan korporasi sebagai alter ego dari pemegang saham atau direksi, yang mengakibatkan terjadinya kepailitan atau kerugian korporasi itu sendiri.[58]

  1. IX.             Pidana Korporasi dan Inkonsistensi Sanksi Pidana

Dari pengkajian kita di atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas jelas sekali yang dapat bertanggungjawab terhadap Perseroan Terbatas adalah Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi, termasuk tanggungjawab pidana, bukan Korporasi itu sendiri. Bahkan dalam Pasal 142 disebutkan tentang Pembubaran Perseroan hanya bisa terjadi bila : a. berdasarkan keputusan RUPS; b. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir; c. berdasarkan penetapan pengadilan; d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan; e. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau f. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Pasal 142 turuf f tak menyebutkan samasekali alasan perbuatan pidana yang dilakukan Korporasi yang menyebabkan dibautnya izin usaha Perseroan atau Korporasi. Penjelasan Pasal 142 huruf f adalah, “Yang  dimaksud  dengan dicabutnya  izin usaha  Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi adalah ketentuan  yang tidak memungkinkan  Perseroan  untuk berusaha dalarn bidang lain setelah  izin  usahanya  dicabut, misalnya izin usaha  perbankan, izin usaha  perasuransian.”

Bahkan tegas sekali Pasal 59 KUHP mengatakan bahwa tindak pidana tidak pernah dilakukan oleh korporasi tetapi dilakukan oleh pengurusnya. Bahkan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) juga tidak mengatur penuntutan terhadap pelaku tindak pidana selain manusia (yang bukan manusia), misalnya korporasi. Pasal 59 KUHP menyebutkan, “Dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana.”[59]

  1. a.      Penentang Pidana Korporasi

Seperti pertanyaan retorika Prof. Sahetapy dalam Rapat Panitia Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, tanggal 19 Maret 2002 membahas Rancangan UU Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, “Dapatkah korporasi memperkosa?”. Maka para penentang pemikiran pidana korporasi mengatakan korporasi tak memiliki kalbu (mind) karena itu tak mungkin menunjukkan suatu nilai moral yang disyaratkan untuk dapat dipersalahkan secara pidana. Selain mustahil memenjarakan suatu organisasi dengan tujuan pencegahan (deterrence), penghukuman, dan rehabilitasi, yang menjadi tujuan dari sanksi-sanksi pidana. Menurut Frank dan Lynch bahwa keberatan prinsipil dari corporate criminal responsibility adalah bahwa orang tidak bersalah dapat terkena hukuman. Derita dari pemidanaan korporasi terbebankan kepada pihak-pihak lain, atau para stakeholder-nya.

  1. b.      Pendukung Pidana Korporasi

Korporasi bukan fiksi, ia benar-benar eksis dan menduduki posisi penting dalam masyarakat dan berkemampuan untuk menimbulkan kerugian bagi pihak lain dalam masyarakat seperti halnya manusia. Memperlakukan korporasi seperti manusia (natural person) dan membebani pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dibuat korporasi, sejalan dengan asas hukum bahwa siapapun sama dihadapan hukum (principle of equality before the law). Kata Boisvert, korporasi yang dapat memberikan dampak besar bagi kehidupan social, seharusnya diwajibkan jga untuk menghormati nilai-nilai fundamental dari masyarakat kita yang ditentukan oleh hukum pidana. [60] Selain itu Elliot dan Quinn mengemukakan persetujuannya agar korporasi dipidana sebagai pertanggungjawaban karena tanpa pertanggungjawaban pidana korporasi, perusahaan bukan mustahil dapat menghindarkan diri dari peraturan pidana dan hanya pegawainya yang dituntut (juga direksi, komisaris, pemegang saham, red) karena telah melakukan tindak pidana yang sebenarnya merupakan kesalahan dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan.[61] Termasuk apabila sebuah perusahaan telah mengeruk keuntungan dari kegiatan  usaha yang illegal (pencucian uang atau money laundering, red), maka seharusnya perusahaan itu pula yang memikul sanksi atas tindak pidana yang telah dilakukan, bukannya pegawai (juga direksi, komisaris, pemegang saham, red) perusahaan itu saja.

Adapun Prof. Sutan Remi Sjahdeini juga mendukung pidana atas korporasi dengan alasan bahwa pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah apabila dipenuhi semua unsure-unsur atau syarat-syarat sebagai berikut: a. Tindak pidana itu (baik dalam bentuk comission maupun omission) dilakukan atau diperintahkan oleh personel korporasi yang di dalam struktur organisasi korporasi memiliki posisi sebagai directing mind dari korporasi; b. Tindak pidana tersebut dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi; c.Tindak pidana dilakukan oleh pelaku atau atas perintah pemberi perintah dalam rangka tugasnya dalam korporasi; d. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi; e. Pelaku atau pemberi perintah tidak memiliki alasan pembenar atau alasan pemaaf untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana; f. Bagi tindak-tandak pidana yang mengharuskan adanya unsur perbuatan (actus reus) dan unsur kesalahan (mens rea), kedua unsur tersebut (actus reus dan mens rea) tidak harus terdapat pada satu orang saja.[62]

Negara-negara yang menganut common law system seperti Inggris, Australia, Kanada, dan Amerikat Serikat, telah mengakui bahwa korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidan, sekalipun dasar pembenaran, dasar teoritis dan falsafahnya berbeda. Di Inggris satu-satunya bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda, namun di Indonesia selain pidana denda seperti Pasal 7 ayat (1) berbunyi, ‘Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp.100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).” Adapun pidana tambahan yang dapat dikenakan kepada Korporasi dalam Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi, “Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: a. pengumuman putusan hakim; b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi; c. pencabutan izin usaha; d. pembubaran dan/atau pelarangan korporasi; e. perampasan asset Korporasi untuk Negara; dan/atau f. pengambilalihan Korporasi oleh Negara.

Di sinilah pertentangan antara Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, selain pidana pokok berupa denda, Korporasi dapat terkena pidana tambahan yang sangat berat yaitu: a. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi; b. pencabutan izin usaha; c pembubaran dan/atau pelarangan korporasi; d. perampasan asset Korporasi untuk Negara; dan/atau e. pengambilalihan Korporasi oleh Negara. Walaupun dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ada frasa pencabutan izin usaha disertai penjelasan bahwa, “Yang  dimaksud  dengan dicabutnya  izin usaha  Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi adalah ketentuan  yang tidak memungkinkan  Perseroan  untuk berusaha dalarn bidang lain setelah  izin  usahanya dicabut, misalnya izin usaha  perbankan, izin usaha  perasuransian.” Namun tak sampai pada pembubaran dan/atau pelarangan korporasi, perampasan asset Korporasi untuk Negara dan/atau pengambilalihan Korporasi oleh Negara. Pendapat Yahya Harahap, kalau izin usha Perseroan yang bersangkutan meliputi berbagai bidang usaha dan salah satu diantaranya dicabut, tidak terjadi pembubaran Perseroan.[63]

  1. c.       Inkonsistensi Sanksi Pidana

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UUPPLH”).[64] memberikan kemungkinan kepada hakim untuk menjatuhkan sanksi lain selain denda sebagai pidana pokok, yaitu sanksi yang disebut “tindakan tata tertib” Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang ini, terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat pula dikenakan tindakan tata tertib berupa: (1) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau;  (2) penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan; dan/atau; (3) perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau; (4) mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau’(5) meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau; (6) menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama tiga tahun. Tetapi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UURI N0.31/1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi[65] khususnya Pasal 20 ayat (1), “Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.” Berarti penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi, siapa yang mewakili korporasi, karena korporasi hanya “artificial person”? Pasal 20 ayat (3) menyebutkan, “Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.” Apa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi? Pasal 20 ayat (7) menyebutkan, “Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).”

Jadi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UURI N0.31/1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak memberikan kemungkinan kepada hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana selain denda, tidak ada “tindakan tata tertib” juga tidak ada “pidana tambahan”. Tetapi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas bahkan samasekali tidak menyebutkan tentang adanya sanksi pidana terhadap korporasi.

  1. X.                Kesimpulan

1. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ini bersesuaian dengan Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)[66] tidak mengenal korporasi sebagai subyek hukum pidana. Apabila pengurus korporasi melakukan tindak pidana yang dilakukan dalam rangka mewakili atau dilakukan untuk dan atas nama korporasi, pertanggungjawaban pidana dibebankan hanya kepada pengurus yang melakukan tindak pidana itu, Korporasi tidak dibebani pertanggungjawaban pidana karena KUHP tidak mengenal korporasi sebagai subyek hukum pidana.[67] Pasal 142 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan tentang Pembubaran Perseroan hanya bisa terjadi bila : a. berdasarkan keputusan RUPS; b. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir; c. berdasarkan penetapan pengadilan; d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan; e. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau f. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Pasal 142 turuf f tak menyebutkan samasekali alasan perbuatan pidana yang dilakukan Korporasi yang menyebabkan dibautnya izin usaha Perseroan atau Korporasi. Penjelasan Pasal 142 huruf f adalah, “Yang  dimaksud  dengan dicabutnya  izin usaha  Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi” adalah ketentuan  yang tidak memungkinkan  Perseroan  untuk berusaha dalarn bidang lain setelah  izin  usahanya  dicabut, misalnya izin usaha  perbankan, izin usaha  perasuransian.” Namun tak sampai pada pembubaran dan/atau pelarangan korporasi, perampasan asset Korporasi untuk Negara dan/atau pengambilalihan Korporasi oleh Negara.

2. Pidana pokok yang akan dijatuhkan kepada Korporasi apalagi terbukti melakukan Pencucian Uang termaltub dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) menegaskan Korporasi dapat dikenakan pidana denda dan bahkan dapat dikenakan pidana tambahan dari sekadar pengumuman keputusan hakim hingga diambilalih oleh Negara. Pasal 7 ayat (1) berbunyi, ‘Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp.100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).” Adapun pidana tambahan yang dapat dikenakan kepada Korporasi dalam Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi, “Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: a. pengumuman putusan hakim; b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi; c. pencabutan izin usaha; d. pembubaran dan/atau pelarangan korporasi; e. perampasan asset Korporasi untuk Negara; dan/atau f. pengambilalihan Korporasi oleh Negara.

3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UUPPLH”).[68] memberikan kemungkinan kepada hakim untuk menjatuhkan sanksi lain selain denda sebagai pidana pokok, yaitu sanksi yang disebut “tindakan tata tertib” Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang ini, terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat pula dikenakan tindakan tata tertib berupa: (1) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau;  (2) penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan; dan/atau; (3) perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau; (4) mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau;(5) meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau; (6) menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama tiga tahun. Tetapi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UURI N0.31/1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 20 ayat (7) menyebutkan, “Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).” tidak memberikan kemungkinan kepada hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana selain denda, tidak ada “tindakan tata tertib” juga tidak ada “pidana tambahan”. Tetapi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas bahkan samasekali tidak menyebutkan tentang adanya sanksi pidana terhadap korporasi. Tampak pembuat Undang-Undang tidak konsisten atau tidak seragam dalam menentukan bentuk atau jenis sanksi pidana atas korporasi.

  1. XI.             Rekomendasi

 

Hendaknya inkonsistensi atau ketidakseragaman pembuat Undang-Undang harus diakhiri melalui jalur legislatif maupun judikatif, selain eksekutif dengan duduk bersama secara intens dengan pendekatan padat akademis dan praktis dalam menentukan bentuk atau jenis sanksi pidana atas korporasi dalam berbagai Undang-Undang, setidaknya yang dikaji oleh penulis di atas, karena menimbulkan keragu-raguan bagi penegak hukum untuk melakukan full enforcement sehingga diskresi semakin banyak dilakukan. Selain itu ketidakcermatan atau ketidaktepatan dalam melakukan kriminalisasi akan menimbulkan permasalahan baik over criminalization maupun sebaliknya, dengan akibat serupa dengan inkonsistensi dan ketidakseragaman Undang-Undang. Bagi pelaku usaha, pemegang saham, Direksi, Komisaris, maupun publik, masalah yang disebutkan di atas dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga kegiatan usaha pemerintah untuk memacu perekonomian nasional bisa terhambat.

=== # ===


[1] Husein, Yunus, Bunga Rampai Anti Pencucian Uang, (Bandung: Books Terrace & Library, 2007), hlm. 4.

[2] Prasetyantoko, A., Bencana Financial: Stabilitas Sebagai Barang Publik, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm., 2.

[3] Money Laundering Control Act of 1986, 18 U.S.c§ 981 dikutip dalam Yenti Ganarsih, Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering), (Jakarta: FHUI, 2009), hlm.52-53.

[4] Bank Secrecy Act, Publ. L No.91-508, 84 Stat. 1114-1124 (1970) (codified as amended in31 USC §§ 5311-5344 (1988-& Supp.V 1995) dikutip dalam Yenti Ganarsih, op.cit., hlm.53.

[5] Garner, Bryan A., Black’s Law Dictionary, (Massachusets: Thomson West, 2004), hlm.

[6] Sarah N. Welling, “Smurf, Money Laundering, and the U.S.Fed. criminal Law: The Crime of Structuring Transcations,” Flo.L.Rev., vol. 41, (1989) dikutip dalam Yenti Ganarsih, op.cit., hlm. 1.

[7] www.legalitas.org, diakses 15 Desember 2011.

[8] Anti Money Laundering: Suatu Pendekatan Baru artikel dalam Yunus Husein, op. cit., hlm 279.

[9] Mekanisme pencucian uang menurut United States Customs Service dikutip oleh Yunus Husein, op.cit., hlm. 5-6.

[10] Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

[11] Pada 20 Maret 2001 ketika Yunus Husein menulis makalah “Kegiatan Pencucian Uang (Money Laundering)” pemerintah baru saja menyiapkan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian menjadi UU No.15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tanggal 27 April 2002.

[12] Undang-Undang No 23 Tahun Tentang Bank Indonesia

[13] Husein, op.cit., hlm.11.

[14] Husein, Yunus, “Due Diligence Customers”, Slide Bahan Kuliah, Magister Hukum FHUI, 2011.

[15] Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know YourCustomer Principles).

[16] Gambar 1: High Risk Customer bersumber dari slide kuliah Yunus Husein, Magister Hukum, FHUI, 2011

[17] Undang – Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 diakses di internet 10 Desember 2011.

[18] Muladi, “Pembaruan Hukum Pidana Yang Berkualitas Indonesia”, Makalah Dalam rangka HUT FH UNDIP, (11 Januari 1998), hlm., 22-23, dikutip dalam Yenti Ganarsih, ibid., hlm 71.

[19] United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic, Drugs and Psycotropic Substances, 1988.

[20] Ganarsih, ibid., hlm. 47.

[21] H.B.Vos. Leebook van Nederlands Strafrech, (Haarlem: H.D. Tjeenk Willink & Zonon N.V., 1950), hlm.25 dikutip dalam Ganarsih, ibid, hlm.194.

[22] Ganarsih, Yenti, op.cit., hlm. 12.

[23] “Indonesia Termasuk Daftar Hitam”, Suara Pembaruan, Jakarta, 21 Juni 2001, hlm.6. Ke 17 negara itu adalh Rusia, Filipina, Kepulauan Nauru, Kepulauan Cook, Dominika, Mesir, Guatemala, Hongaria, Indonesia, Israel, Lebanon, Kepulauan Marshall, Myanmar, Nigeria, Niue, St.Kitt and Nevis, St. Vincent and Granadies. Dikutip dalam Ganarsih, ibid., hlm.9. Lihat: Yunus Husein, Upaya Indonesia Keluar Dari Daftar NCCTs: Kerja Keras yang Berkelanjutan, dalam op.cit., hlm.128.

[24] Zulfa, Eva Achjani, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, (Bandung: Lubuk Agung, 2012), hlm. 178.

[25] Ganarsih, op.cit., hlm. 26.

[26] Patut dicatat bahwa pemakaian istilah Teroris, Terorisme, Organisasi Teroris, Teroris Perseorangan, sebenarnya memasuki wilayah politik yang sarat kepentingan. Sehingga harus digunakan secara hati-hati dan seksama. Potensi menjadi Pasal karet atau hatzaai articellen akan sangat merugikan masyarakat ketimbang berfaedah.

[27] Sugandhi, KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), hlm. 68. Khususnya dalam BAB V tentang “Turut Serta Melakukan Tindak Pidana”.

[28] Badan Usaha berbadan hukum disebut Perseroan Terbatas atau Perseroan dalam UUPT No.40/2007.

[29] Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,”Risalah Rapat Panitia Kerja RUU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PTPPU), 5 Maret 2002, hlm.4. Dalam Ganarsih, ibid., hlm.171.

[30] Mulyati, op cit, hlm., 28.

[31] Garner, Bryan A., Black’s Law Dictionary, (Massachusets: Thomson West, 2004), hlm.365.

[32] Eisenberg, Melvin Aron, The Nature of the Common Law, (Massachusetts: Harvard University Press, 1991), hlm.43.

[33] A legal entity is an organization recognized by the IRS. A corporation, a limited partnership, and a non-profit are all examples of legal entities. Each legal entity is recognized by the IRS as a single body and is given a unique identification number, like an individual’s social security number.

[34] Harris, op cit., hlm.17.

[35] Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Panitia Kerja, 19 Maret 2002, hlm.40 dikutip oleh Ganarsih, op.cit., hlm 239.

[36] Ibid.

[37] Ibid.

[38] Ibid.

[39] Undang-Undang Darurat No.17 tahun 1951 Tentang Penimbunan Barang-Barang dalam Sjahdeini, op.cit., hlm.39.

[40] Ibid.

[41] Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas diakses dari www.djlpe.esdm.go.id tanggal 20 Desember 2011.

[42] Mulyati, op cit., hlm., 32-33.

[43] Agustina, Rosa, Perbuatan Melawan Hukum, (Jakarta: FHUI, 2003), hlm., 240.

[44] Moeljanto, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Cetakan ke dua puluh, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm.26.

[45] Sjahdeini, Sutan Remy, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, (Jakarta: Grafiti Press, 2006), hlm. 30.

[46] Moeljanto, op.cit., hlm.26.

[47] Soerodibroto, Soenarto, KUHP dan KUHAP: Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Edisi Kelima, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 361.

[48] Harris, Freddy dan Teddy Anggoro, Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 54.

[49] Rajagukguk, Erman, Butir-Butir Hukum Ekonomi, (Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi FHUI, 2011), hlm.115.

[50] Harris, op cit., hlm., 59.

[51] Fuady, Munir, Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 193.

[51] Gifis, Steven H, 1984,

[52] Anggoro, Teddy, 2010, Bahan Kuliah “Teori Perusahaan”, Magister Hukum FHUI.

[53] Harris, op cit, hlm.56.

[54] Sjahdeini, op.cit., hlm.163.

[55] Harris, ibid, hlm., 54. Di Indonesia, doktrin fiduciary duty ini juga diterapkan kepada dewan komisaris, karena Dewan Komisaris adalah organ perseroan. Konsekuensi ini muncul karena penerapan double/two tier board model.

[56] Menurut Freddy Haris dan Teddy Anggoro doktrin piercing corporate veil berkembang pada system hukum common law dan dikenal juga dengan nama doktrin alter ego, ibid, hlm.64.

[57] Harris, op cit., hlm., 63.

[58] Harris, op cit., hlm 64.

[59] Moeljanto, op.cit., hlm.26.

[60] Boisvert, 1999 dikutip oleh Sjahdeini, op.cit., 55.

[61] Elliot dan Quinn, 2002 dikutip oleh Sjahdeini, ibid., hlm. 55.

[62] Sjahdeini, op.cit., hlm.118-121..

[63] Harahap, Yahya, Hukum Perseroan Terbatas, Cetakan Ketiga,(Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.556.

[64] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup diakses dari www.djlpe.esdm.go.id tanggal 20 Desember 2011.

[65] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UURI N0.31/1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diakses dari www.kpu.go.id diakses tanggal 20 Desember 2011.

[66] Moeljanto, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Cetakan ke dua puluh, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm.26.

[67] Sjahdeini, Sutan Remy, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, (Jakarta: Grafiti Press, 2006), hlm. 30.

[68] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup diakses dari www.djlpe.esdm.go.id tanggal 20 Desember 2011.Image

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 192,644 other followers